KETIKA KEJAHATAN BERKONSPRIRASI DAN BERDAULAT DALAM JUBAH PENEGAKKAN HUKUM MAKA HUKUMPUN TAK DAPAT MENYENTUHNYA

KETIKA KEJAHATAN BERKONSPRIRASI DAN BERDAULAT DALAM JUBAH
PENEGAKKAN HUKUM MAKA HUKUMPUN TAK DAPAT MENYENTUHNYA
Assistant Professor. Dr.(iur) Youngky Fernando, S.H.,M.H.
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana
Ahli Ilmu Hukum Pidana Umum & Ilmu Hukum Pidana Khusus
Alamat email: yfernando027@gmail.com
Abstrak
das sollen atau seharusnya (hukum yang bersifat umum) dan dengan das sein atau senyatanya
(peristiwa konkret di masyarakat) antara das sollen atau seharusnya dengan das sein atau senyatanya
akan dipertemukan dengan tujuan penelitian hukum guna penemuan hukumnya. Kitab Undang
Undang Hukum Acara Pidana Pasal 20 s/d Pasal 29. Tentang Penangkapan dan/atau penahanan
tersangka maupun terdakwa berdasarkan adanya alat bukti yang cukup(keterangan para saksi,
keterangan para ahli, surat sebagai barang-bukti maupun alat bukti) dan penahanan tersangka
maupun terdakwa demi lancarnya proses penyidikan dan penuntutan di luar maupun di muka
peradilan pidana yang berdasarkan subjektifitas keyakinan penyidik, penuntut umum, hakim:
1. Dalam hal keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri;
2. Dalam hal merusak atau menghilangkan barang bukti perkara dan/atau 3. Dalam hal mengulangi
tindak pidana. Penahanan tersangka maupun terdakwa harus berdasarkan persangkaan maupun
tuduhan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima(5) tahun atau lebih dan/atau berdasarkan
ketentuan normatif Pasal 282 ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353
ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan
Pasal 506 Kitab Undang undang Hukum Pidana(KUHP) dan/atau ketentuan normatif tindak pidana
Bea dan Cukai Pasal 25 dan Pasal 26 dan/atau ketentuan normatif tindak pidana Imigrasi dan/atau
ketentuan normatif tindak pidana Narkotika. Penahanan tersangka selama proses penyidikan adalah
60 (enam puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 120(seratus dua puluh) hari, apabila
ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan phisik atau sphikis
tersangka yang abnormal. Penahanan tersangka selama proses pra penuntutan(pra sidang peradilan)
adalah 50(lima puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 110(seratus sepuluh) hari,
apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan phisik atau
sphikis tersangka yang abnormal. Penahanan terdakwa selama proses pemeriksaan di peradilan
negeri adalah 90 (sembilan puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 150(seratus lima
puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan
phisik atau sphikis terdakwa yang abnormal. Penahanan terdakwa selama proses banding di
peradilan tinggi adalah 90 (sembilan puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 150
Page 2 of 43
(seratus lima puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9 (sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan
pengobatan phisik atau sphikis terdakwa yang abnormal. Penahanan terdakwa selama proses kasasi
di peradilan mahkamah agung adalah 110 (seratus sepuluh) hari maksimal, dan dapat mencapai
maksimal 170(seratus tujuh puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih
atau dikarenakan pengobatan phisik atau sphikis terdakwa yang abnormal. Penahanan tersangka
selama proses penyidikan maupun pra penuntutan dan/atau penahanan terdakwa selama proses
pemeriksaan peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan mahkamah agung, pada hahekatnya untuk
mencapai kepastian hukum, apakah terdakwa bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup
(keterangan para saksi; dan keterangan para ahli; dan Surat-surat(barang-bukti atau alat bukti); dan
petunjuk (subjektifitas hakim); dan keterangan terdakwa) disertai dengan keyakinan hakim bahwa
terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tanpa terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
Penahanan tersangka hanya untuk selama menjalani proses penyidikan dan proses pra penuntutan.
Penahanan terdakwa hanya untuk selama proses pemeriksaan di peradilan negeri, di peradilan tinggi,
di peradilan mahkamah agung selama pra putusan hukum tetap. Penahanan tersangka maupun
terdakwa bisa dalam bentuk berupa: 1. penahanan rumah tahanan negara; 2. penahanan rumah;
3. penahanan kota. Penahanan Tersangka dan Terdakwa Habib Rizieq Shihab dalam Kasus
Kerumunan di Petamburan-Jakarta dan di Megamendung-Bogor, dan Kasus Pemberitaan Bohong
atas Swab Antigen R.S UMMI-Bogor. Persangkan dan Tuduhan Pasal 160 KUHPidana. Juncto
Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan
Kesehatan atau Pasal 216 ayat (1) KUHPidana atau Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit Menular dan Pasal 82A ayat (1) Juncto
Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017,
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang(PERPU) Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2013, tentang Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS) menjadi Undang Undang Republik Indonesia.
Juncto Pasal 10 huruf b KUHPidana. Juncto Pasal 35 ayat(1)KUHPidana. Penjatuhan putusan
sidang pra peradilan yang menolak permohonan tersangka dalam perkara kerumunan massa di
Petamburan-Jakarta Pusat. Dan Penjatuhan putusan pidana denda dalam perkara kerumunan massa
di Megamendung-Bogor. Dan Penjatuhan putusan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dan
pidana denda dalam perkara kerumuman massa di Petamburan-Jakarta Pusat. Dan Penjatuhan
putusan pidana penjara selama 4(empat) tahun dalam perkara pemberitaan bohong di R.S UMMIBogor, yang mengakibatkan meninggalnya seorang anggota hakim dan seorang anggota jaksa
penuntut dalam perkara pemberitaan bohong di R.S UMMI-Bogor.
Kata Kunci : Kejahatan Berkonspirasi dan Berdaulat, Jubah Penegakkan Hukum, Hukum Tak
Dapat Menyentuhnya.
Page 3 of 43
I. PENDAHULUAN.
A. Latar Belakang.
Latar belakang dalam penelitian merupakan gambaran keadaan tentang das sollen
atau seharusnya (hukum yang bersifat umum) dan dengan das sein atau senyatanya
(peristiwa konkret di masyarakat) antara das sollen atau seharusnya dengan das sein
atau senyatanya akan dipertemukan dengan tujuan penelitian hukum guna penemuan
hukumnya. Das sollen atau seharusnya(hukum yang bersifat umum) adalah apa yang
seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam
tataran teoritik (law in the books), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana
seharusnya. Sedangkan das sein atau senyatanya(peristiwa konkret di masyarakat)
lebih kepada hukum sebagai fakta, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses
di masyarakat (law in action). Sudikno Mertokusumo, Guru Besar Ilmu Hukum
Universitas Gadjah Mada, mengatakan, penemuan hukum adalah proses pembentukan
hukum oleh hakim atau aparatur hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum
terhadap peristiwa-peristiwa konkret. Penemuan hukum adalah konkretisasi, kristalisasi
atau individualisasi peraturan hukum (das sollen) yang bersifat umum dengan
mengingat peristiwa konkret (das sein). Peristiwa konkret perlu dicarikan hukumnya
yang bersifat umum dan abstrak. Peristiwa konkret harus dipertemukan dengan
peraturan hukum. Peristiwa konkret harus dihubungkan dengan peraturan hukumnya
agar dapat tercakup oleh peraturan hukum itu. Sebaliknya, peraturan hukumnya harus
disesuaikan dengan peristiwa konkretnya agar dapat diterapkan.
Fenomenal Pertama. Berita Republika. CO. ID. Pada Kamis, 26 Nopember 2020.
Penyidik POLDA Metro Jaya melakukan gelar perkara dan mengumumkan ke publik
Polisi menggunakan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Ada pelanggaran pidana dalam kerumunan Petamburan. Pada
hari Sabtu, 12 Desember 2020. Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab
mendatangi POLDA Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas
Pasal 160 KUHPidana Juncto Pasal 126 KUHPidana Juncto Pasal 93. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pada hari
Senin, 14 Desember 2020. Penyidik POLDA Metro Jaya tidak melakukan penahanan
terhadap tiga tersangka lainnya dalam kasus kerumununan di Petamburan Jakarta Pusat.
Ketiganya tidak ditahan bersama usai menjalani pemeriksaan. Ketiga pentolan FPI yang
menyerahkan diri dan tidak ditahan diantaranya, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia,
Ali bin Alwi Alatas selaku Sekretaris Panitia dan Habib Idrus sebagai Kepala Seksi
Acara. “Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Ancaman pidananya maksimal satu tahun, tidak akan ditahan,
Page 4 of 43
tapi nanti kita lihat hasilnya sepertinya apa,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya
Kombes Pol Yusri Yunus, di Polda Metro Jaya. Pada Minggu 13 Desember 2020.
Menurut Aziz, ketiganya(Haris Ubaidillah, Ali bin Alwi Alatas, Habib Idrus) meminta
agar dirinya ditahan, seperti Habib Rizieq Shihab (HRS) yang telah ditahan sejak hari
Sabtu, 12 Desember 2020″. Mereka minta sama-sama dengan Habib Rizieq ditahan juga
dan minta dikenakan pasal yang sama” pada kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta
Pusat. POLDA Metro Jaya menetapkan Habib Rizieq Shihab bersama 5 orang lain
sebagai tersangka. Kelimanya adalah Ketua Umum FPI Shabri Lubis selaku penanggung
jawab acara, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas selaku
Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggungjawab keamanan,
dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara. Penyidik POLDA Metro Jaya menahan HRS
untuk 20 hari ke depan. Ahad dinihari, 13 Desember 2020. KADIV HUMAS MABES
POLRI Inspektur Jenderal Polisi (IRJENPOL) Argo Yuwono, mengatakan penyidik
menahan Rizieq di Rumah Tahanan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya
hingga 31 Desember 2020. “Tersangka menjalani penahanan mulai 12 Desember hingga
20 hari ke depan”. Penyidik memiliki pertimbangan objektif dan subjektif terkait
penahanan terhadap Rizieq, antara lain hukuman lebih dari lima tahun, agar tidak
menghilangkan barang bukti, tidak melarikan diri, serta tidak melakukan tindak pidana
yang sama. Selama menjalani pemeriksaan, Rizieq Shihab menerima 84 pertanyaan dari
penyidik terkait dengan dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Rizieq dianggap
menyerahkan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kerumunan
Petamburan di tengah pandemi Covid-19 dengan jeratan Pasal 160 KUHP dan Pasal 216
KUHP. Sementara itu, ada lima orang(Ketua Umum FPI Shabri Lubis selaku
penanggung jawab acara, Haris Ubaidillah selaku Ketua Panitia, Ali bin Alwi Alatas
selaku Sekretaris Panitia, Panglima LPI Maman Suryadi sebagai penanggungjawab
keamanan, dan Habib Idrus sebagai kepala seksi acara) ditetapkan sebagai tersangka
dengan Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang
Kekarantinaan Kesehatan.
Fenomenal Kedua. Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan menolak seluruh materi permohonan pra peradilan yang diajukan oleh
tim advokasi Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait penetapan tersangka penghasutan,
dalam kerumunan, dan pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Hakim
tunggal Akhmad Sayuthi dalam putusan pra peradilan menegaskan, pihak termohon
yakni POLDA Metro Jaya dan MABES POLRI mampu membuktikan rangkaian proses
penyelidikan dan penyidikan terkait kasus yang menjerat HRS telah sesuai aturan.
Bahkan sebagian dalil hukum permohonan, sudah memasuki materi perkara. “Menolak
Page 5 of 43
permohonan pra peradilan pemohon untuk seluruhnya,” kata hakim Sayuthi, saat
membacakan putusan pra peradilan di PN Jaksel, pada hari Selasa, 12 Januari 2021, tim
advokasi HRS mengajukan tujuh permohonan pra peradilan terkait penyangkaan Pasal
160 KUHPidana dan 216 KUHPidana. Mulai dari permintaan agar hakim menyatakan,
proses penyelidikan, dan penyidikan yang dilakukan Ditreskrimum POLDA Metro Jaya
terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tidak sah, dan cacat hukum. Para
pengaju pra peradilan, juga meminta hakim tunggal agar menyatakan, penetapan
tersangka terhadap HRS tidak sah, dan memerintahkan kepolisian mencabut status
hukum tersebut. Juga memohon agar hakim tunggal Sayuthi, menyatakan penahanan
yang dilakukan terhadap HRS tidak sah, serta memerintahkan kepolisian agar
membebaskannya. Terakhir, meminta hakim pra peradilan agar memerintahkan POLDA
Metro Jaya menerbitkan surat penghentian penyidikan(SP3). Akan tetapi, dalam
pertimbangan putusannya hakim, menilai materi permohonan pemohon tak dapat
diterima. Karena dikatakan hakim Sayuthi, para termohon, dari POLDA Metro Jaya, dan
MABES POLRI mampu membuktikan rangkaian proses penyelidikan, dan penyidikan
yang sudah sesuai dengan aturan. “Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi, dan para
ahli yang diajukan para termohon, hakim berpendapat penetapan tersangka telah
didukung adanya dua alat bukti, dan keterangan para ahli menyatakan, bahwa penetapan
tersangka terahadap pemohon (HRS), sah tidak melanggar hukum,” kata Sayuthi.
Dengan dalil termohon atas adanya bukti-bukti yang sah, dan keterangan ahli tersebut,
hakim Sayuthi berpendapat permohonan pemohon agar penetapan tersangka terhadap
HRS, dinyatakan tidak sah, tak dapat diterima. “Maka permohonan dari pemohon untuk
menyatakan penetapan tersangka tidak sah, dan tidak beralasan, tidak dapat diterima,
dan harus ditolak,” kata Sayuthi. Bahkan hakim menilai, sejumlah dalil permohonan
ajuan pemohon tak dapat diterima karena bukan menjadi ranah pemeriksaan hakim pra
peradilan. Yaitu, menyangkut tentang pembuktian pemohon, terkait penerapan sangkaan
Pasal 160 KUHPidana dan 216 KUHPidana. Sangkaan tersebut, menurut pemohon, kata
hakim Sayuthi, terkait penghasutan HRS, yang pada 13 November 2020, mengundang
para jemaahnya untuk menghadiri gelaran Maulid Nabi Muhammad, dan pernikahan
putrinya, di Petamburan, pada 14 November. Gelaran tersebut, yang menurut pihak
kepolisian, adalah hasutan agar orang-orang berbondong-bondong membuat kerumunan
yang dilarang di masa pandemi Covid-19. Sehingga ditetapkan Pasal 160 KUHPidana.
Dua gelaran tersebut, pun dikatakan penyidik sebagai tindak pidana melawan
kewenangan penguasa umum tentang pelarangan kerumunan di masa pandemi.
Sehingga diterapkan sangkaan Pasal 216 KUHPidana. Kata hakim, dalil pemohon yang
menyatakan undangan HRS kepada jamaahnya agar menghadiri Maulid Nabi, dan
Page 6 of 43
pernikahan bukanlah bentuk hasutan. Dan dua gelaran tersebut, bukanlah tindak pidana
yang menjadi pelengkap adanya hasutan, tak dapat disimpulkan dalam pra peradilan.
Menurut hakim Sayuthi, keterangan tiga saksi fakta, dan tiga ahli yang diajukan
pemohon, dalam menjelaskan penerapan sangkaan delik materil Pasal 160 KUHPidana
dan Pasal 216 KUHPidana terhadap HRS, juga tak dapat diterima. “Hakim
mempertimbangkan, untuk mengesampingkan saksi-saksi fakta, dan para ahli yang telah
diajukan pemohon, karena sudah masuk ke dalam perkara pokok,” kata hakim
Sayuthi. Dalam putusan selanjutnya, hakim pra peradilan, juga menyatakan penahanan
yang dilakukan kepolisian terhadap HRS, dapat diterima oleh hukum karena sudah
sesuai dengan prosedur. Hakim Sayuthi, mengacu alasan penyidik yang menjadikan
penerapan sangkaan pasal dengan ancaman di atas lima tahun penjara, sebagai dasar
penahanan. “Sehingga permohonan pemohon, tidak dapat diterima,” kata hakim Sayuthi.
Fenomenal Ketiga. Berita Jakarta. Perkara Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan
di Petamburan atasnama terdakwa Rizieq Shihab dengan Perkara Nomor 221/Pid.B/
2021/PN.Jkt.Tim. Tertanggal 14 November 2020. Penuntut Umum membacakan
dakwaan kasus kerumunan Petamburan dan Megamendung. Dalam dakwaan tersebut
terdapat beberapa hal yang diungkap jaksa yang menimbulkan kerumunan tersebut.
Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan disiarkan secara langsung melalui
akun youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari Jumat, 19 Maret 2020. Habib
Rizieq Shihab didakwa melakukan penghasutan sehingga menimbulkan kerumunan di
Petamburan yang dianggap melanggar aturan pandemi virus corona (COVID-19).
Kerumunan itu berkaitan dengan undangan pernikahan putri Habib Rizieq sekaligus
peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Melakukan perbuatan di muka umum
dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana kekarantinaan
kesehatan sebagaimana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan, melakukan kekerasan terhadap penguasa
umum atau tidak menuruti ketentuan undang-undang,” kata jaksa. Jaksa mengatakan
penghasutan ini bermula saat Habib Rizieq pulang ke Indonesia untuk menikahkan
putrinya. Pada saat itu Habib Rizieq meminta agar acara digelar bersamaan dengan
kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW. “Bermula terdakwa akan pulang ke Indonesia
sekaligus hendak menikahkan putrinya, untuk mewujudkan rencananya tersebut,
terdakwa memberitaukan keluarga yang ada di Indonesia agar pada acara pernikahan
tersebut juga dilakukan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW,” ujar jaksa. Jaksa
menyebut, kerumunan mulai terjadi pada saat Habib Rizieq tiba di Bandara Soekarno
sepulangnya dari Arab Saudi. Tidak hanya itu, kerumunan juga katakan terjadi di rumah
Habib Rizieq yang terletak di Petamburan. Atas perbuatannya itu Habib Rizieq didakwa:
Page 7 of 43
1. Pasal 160 KUHPidana. Juncto Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan. Juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1
KUHPidana, atau; 2. Pasal 216 ayat (1) KUHPidana. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana, atau; 3. Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
atau; 4. Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984,
tentang Wabah Penyakit Menular. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan
5. Pasal 82A ayat (1) Juncto Pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang(PERPU) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017, tentang
Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, tentang
Organisasi Kemasyarakatan(ORMAS) menjadi Undang Undang Republik Indonesia.
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Juncto Pasal 10 huruf b KUHPidana. Juncto
Pasal 35 ayat(1)KUHPidana. Dakwaan tak patuhi Prokes dan halangi petugas di
Megamendung. Habib Rizieq didakwa melakukan tindakan tidak patuh protokol
kesehatan dan menghalang-halangi petugas COVID-19. Hal ini terjadi saat Habib Rizieq
mendatangi pondok pesantren miliknya di kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor.
“Tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam pasal 9 ayat (1) Juncto Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan dan/atau menghalang halangi
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan
kesehatan masyarakat,” ujar jaksa. Jaksa mengatakan, kasus ini bermula saat Habib
Rizieq pulang dari Arab Saudi ke Indonesia. Usai pulang ke rumahnya di Petamburan
tanpa menjalani masa isolasi mandiri, Jaksa menyebut Habib Rizieq bertolak ke
Megamendung.Jaksa mengatakan kedatangan Habib Rizieq ke Megamendung disambut
oleh kurang lebih 3 ribu orang. Masyarakat yang datang, disebut jaksa tidak hanya
berasal dari lingkungan pondok pesantren melainkan juga luar pondok pesantren. Atas
perbuatanya, Habib Rizieq didakwa dengan 1. Pasal 93 Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan, atau 2. Pasal 14 ayat
(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang Wabah Penyakit
Menular, atau 3. Pasal 216 ayat(1) KUHPidana. Kerumunan disebut membuat
pemerintah Kabupaten Bogor memperpanjang masa Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB). Jaksa menilai Habib Rizeq mengabaikan upaya pemerintah Kabupaten Bogor
untuk menangani penyebaran COVID. Menurut Jaksa tanpa memperoleh izin, Habib
Rizieq tetap mendatangi acara di Pondok Pesantren miliknya di Megamendung.
“Namun, upaya-upaya pemerintah Kabupaten Bogor melalui Satuan Tugas COVID-19
Page 8 of 43
dalam hal menangani penyebaran virus COVID-19 melalui karantina kesehatan dalam
bentuk PSBB tersebut justru diabaikan oleh terdakwa, dengan tanpa memperoleh izin
terlebih dahulu dari Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Bogor dan melanggar masa
karantina mandiri selama 14 hari,” kata Jaksa. Akibatnya status Kabupaten Bogor yang
sebelumnya berada pada zona orange berubah menjadi zona merah. “Sehingga
menghalang halangi upaya pemerintah daerah menanggulangi penyebaran COVID-19
dengan target yang semula berada pada zona orange untuk dipulihkan kembali ke zona
hijau, atau setidak-tidaknya tetap berada pada zona orange, namun yang terjadi justru
sebaliknya, yaitu ke zona merah, sehingga pemerintah daerah kabupaten Bogor harus
memperpanjang kembali status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten
Bogor,” kata jaksa.
Fenomenal Keempat. Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis bersalah terdakwa HRS, Haris Ubaidilah,
Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi, dan Maman Suryadi. Keenam
terdakwa tersebut dihukum pidana delapan bulan penjara dalam perkara kerumunan di
Petamburan, Jakarta Pusat. “Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Mohammad Rizieq
Shihan terdakwa Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus AlHabsyi, Maman Suryadi, dengan pidana penjara masing selama delapan bulan,” ujar
Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari
Kamis, 27 Mei 2021. Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta
Timur ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta HRS dipenjara
selama dua tahun. Kemudian untuk lima terdakwa lainnya, JPU menuntut masingmasing di atas satu tahun dengan pengurangan masa tahanan sementara. Majelis Hakim
menyatakan, HRS dan lima terdakwa lainnya tidak terbukti dalam melakukan
penghasutan pada perkara kerumunan di Petamburan tersebut. Majelis Hakim juga
membebaskan para terdakwa dari dakwaan kelima. Para terdakwa hanya terbukti
bersalah melanggar Pasal 93 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018,
tentang Kekarantinaan Kesehatan, kata Suparman.
Fenomenal Kelima. Berita REPUBLIKA. CO. ID. Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Timur menjatuhkan hukuman denda Rp 20 juta kepada Habib Rizieq
Shihab (HRS). Mantan petinggi Front Pembela Islam (FPI) itu dinyatakan bersalah atas
kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor. “Telah terbukti secara sah
bersalah melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan
kesehatan. Kedua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana denda
sejumlah Rp 20 juta,” ujar Ketua Majelis Hakim, Suparman Nyompa, di ruang sidang
utama Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Kamis, 27 Mei 2021. Namun, jika
Page 9 of 43
pidana denda Rp 20 juta tersebut tidak dibayar, Rizieq harus menggantinya dengan
pidana kurungan selama lima bulan. Kemudian, majelis hakim juga memerintahkan agar
sejumlah barang bukti untuk dikembalikan kepada pemiliknya. Menanggapi vonis
tersebut, terdakwa meminta waktu selama sepekan untuk memikirkannya. “Waktunya
satu minggu, ya,” kata majelis hakim menanggapi terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum
yang memilih untuk menimbang dulu vonis tersebut. Rizieq Shihab dinyatakan telah
menghalang-halangi upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran
virus Covid-19 melalui kekarantinaan kesehatan dalam bentuk Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB). Rizieq disebut tidak mendukung penuh program pemerintah.
“Dengan disepakatinya dakwaan pertama dari jaksa penuntut umum, dakwaan lainya
dikesampingkan,” tutur Majelis Hakim. Dalam perkara ini, terdakwa dianggap telah
melanggar Keputusan Bupati Nomor 443 1479/Kpts/Per-UU/2020, tanggal 27 Oktober
2020, tentang Perpanjangan Kelima Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) Vonis ini lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut terdakwa
dengan pidana penjara selama 10 bulan dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan penjara.
Fenomenal Kelima. Berita Tim Detikcom – detikNews. Hari Selasa, 16 Mar 2021.
Pukul 17:58 WIB. Jakarta – Dirut RS UMMI Bogor. Andi Tatat didakwa bersama-sama
dengan Habib Rizieq Shihab dan Muhammad Hanif Alatas. Andi Tatat didakwa
membuat onar karena menyiarkan hoax tes swab Habib Rizieq. “Yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan menyiarkan
berita atau pembertahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan
rakyat” kata anggota tim JPU, membacakan dakwaan, di Pengadilan Negeri Jakarta
Timur, pada hari Selasa, 16 Maret 2021. Kasus bermula tanggal 12 November 2020,
MER-C menerima permintaan dari Habib Rizieq Shihab dan keluarganya untuk
melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan pertolongan medis yang diperlukan.
Selanjutnya hari Senin 23 November, dokter Hadiki Habib mendapatkan telepon dari
terdakwa Hanif Alatas yang menggambarkan kondisi kesehatan Habib Rizieq yang
mengeluhkan belakangan jadi gampang capek serta agak meriang. Mendengar kabar
tersebut, Habib Rizieq didatangi langsung ke rumahnya dengan membawa kelengkapan
standar medis untuk pemeriksaan pasien yang diduga terpapar COVID-19. Kemudian dr
Hadiki Habib menanyai Habib Rizieq terkait keluhannya dan dilakukan tes swab
antigen, setelah 16 menit di dapatkan hasilnya positif. “dr Hadiki Habib menjelaskan
kepada Rizieq Shihab berdasarkan pemeriksaan swab antigen habib positif COVID-19,”
ujarnya. Setelah itu dokter juga melakukan tracing ke kontak erat Habib Rizieq yaitu
istrinya Fadlun alias Ummi. Kemudian hasil tes swab antigen terhadap istri Rizieq,
Fadlun juga didapatkan hasil positif sehingga dokter menyarankan agar dirawat di rumah
Page 10 of 43
sakit. Kemudian, Habib Rizieq dan istrinya diantar ke RS UMMI. Sesampainya di RS
UMMI Bogor Habib Rizieq bersama rombongan langsung masuk ke RS UMMI tidak
melewati IGD karena merupakan pasien privillege di kota Bogor. Kemudian di RS
UMMI Bogor, Habib Rizieq dan istrinya juga dilakukan pemeriksaan, dan berdasarkan
hasil pemeriksaan tersebut Habib Rizieq didiagnosa mengidap sakit pneumonia COVID19 confirm atau infeksi paru COVID-19. Selanjutnya Rizieq dirawat di President Suites
RS UMMI Bogor. Berdasarkan keputusan Wali Kota Bogor, RS UMMI Bogor
merupakan rumah sakit rujukan COVID-19. Kemudian berdasarkan Surat Edaran
MenKes, RS UMMI Bogor wajib melaporkan pasien yang terjangkit virus COVID-19
kepada pemerintah setempat dalam hal ini Satgas COVID-19 Bogor melalui DinKes
Kota Bogor secara online. Sementara itu yang memiliki kewajiban untuk melaporkan
hal tersebut adalah terdakwa Andi Tatat selaku pimpinan rumah sakit Direktur RS
UMMI Bogor. Sementara Andi Tatat tidak melaporkan Habib Rizieq yang positif
COVID-19 ke DinKes Bogor secara realtime, melainkan dilaporkan setelah 22 hari
kemudian tepatnya pada tanggal 16 Desember 2020. “Seharusnya RS UMMI selaku RS
rujukan COVID-19 segera melaporkan pasien yang terjangkit virus COVID-19
secara realtime. Akibat tidak dilaporkannya data tersebut menjadi penghambat
pelacakan bagi orang yang telah kontak dengan seseorang yang terpapar COVID-19 dan
menjadi sulit memotong mata rantai penyebaran COVID-19 di masyarakat,” kata Jaksa.
Kemudian terdakwa Andi Tatat selaku Dirut RS UMMI Bogor menyampaikan
pernyataan kepada media yang diunggah di YouTube. Andi Tatat menyampaikan
konfirmasi bahwa Habib Rizieq dirawat di RS UMMI karena capek akibat aktivitas
beliau yang marathon sehingga ke RS dan tidak mengarah ke COVID-19, Andi Tatat
juga menyampaikan Habib Rizieq dalam kondisi sehat. “Mengatakan memang benar
Habib Rizieq kemarin ke RS UMMI Bogor masuk UGD karena beliau capek, karena
aktivitas beliau yang langsung pulang marathon. Jadi beliau ke sini dan dari hasil
skrining di tim kami alhamdulillah tidak mengarah ke COVID-19,” ujarnya. Jaksa
menyebut pernyataan tersebut bohong dan dengan sengaja melakukan keonaran.
Padahal diketahui pemberitaan itu tidak sesuai dengan hasil swab yang menyatakan
Habib Rizieq positif Corona. “Padahal apa yang ditayangkan di Chanel YouTube TV
One, pada chanel YouTube RS UMMI Official, di chanel YouTube Kompas Tv
merupakan tindakan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dimana dalam pemberitaan tersebut tidak
sesuai dengan hasil swab antigen oleh dr Hadiki Habib terhadap Habib Rizieq dan
istrinya yang telah dinyatakan positif COVID-19,” ujarnya. Kemudian jaksa menyebut
perbuatan Andi Tatat menyebarkan berita bohong menyebabkan keonaran. Serta
Page 11 of 43
menyebabkan kegaduhan baik kelompok yang pro maupun kontra. “Atas
pemberitaan pada video-video yang beredar tersebut pada tanggal 30 November 2020.
Forum Masyarakat Padjajaran Bersatu melakukan aksi unjuk rasa menolak Muhammad
Rizieq Shihab yang telah keluar dari RS UMMI karena menganggap Habib Rizieq masih
terinfeksi COVID-19. Akan tetapi diimbangi pada tanggal 4 Desember 2020 juga terjadi
aksi demo dan pernyataan sikap yang dilakukan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se
Bogor yang menolak intervensi yang dilakukan Satgas COVID-19 kota Bogor terhadap
Habib Rizieq dan keluarganya,” kata Jaksa. “Dengan adanya tayangan video yang
bertentangan dengan kenyataan tersebut menimbulkan keonaran di kalangan rakyat dan
menyebabkan kegaduhan baik yang pro maupun yang kontra,” imbuh Jaksa. Atas
perbuatannya, Andi Tatat didakwa Dakwaan Kesatu, Primair melanggar Pasal 14
ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Subsidair Pasal 14 ayat (2)
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum
Pidana. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Lebih Subsidair Pasal 15 Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana.
Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan Kedua Pasal 14 ayat (1) Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984, tentang wabah penyakit menular.
Juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana. Dakwaan ketiga Pasal 216 ayat(1)
KUHPidana. Juncto Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUH Pidana. Hari Jumat, 25 Juni 2021.
Pukul 10:05 WIB www. harianterbit.com. Jakarta. Sejumlah pihak mempertanyakan
vonis 4 tahun penjara yang diberikan Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Habib
Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara swab RS UMMI, Bogor. Jakarta (Riaunews.com).
Hakim dan Jaksa yang menangani kasus Habib Rizieq Shihab dkk dalam perkara hasil
tes swab RS UMMI Bogor dan Petamburan, satu-persatu meninggal dunia. Terbaru,
kabar duka Jaksa bernama Nanang Gunaryanto. Kasubdit Penuntutan Pidum
KEJAKGUNG yang menangani kasus HRS, meninggal dunia pada hari Jumat, 16 Juli
2021. Suyarman meninggal dunia pada hari Sabtu, 10 Juli 2021. Suyarman merupakan
salahsatu hakim anggota perkara RS UMMI, bersama hakim anggota lainnya Mu’Arif
dan Hakim Ketua bernama Khadwanto. Perkara Nomor 225 atasnama terdakwa Rizieq
Shihab, dan Perkara Nomor 224 atasnama terdakwa Hanif Alatas, dan Perkara
Nomor 223 atasnama terdakwa DIRUT RS UMMI Andi Tatat. Ketiga terdakwa
dijatuhkan vonis bersalah lantaran, dianggap terbukti menyebarkan berita bohong
menimbulkan keonaran dalam perkara hasil swab test RS UMMI, Kota Bogor. Rizieq
Shihab divonis 4 tahun penjara. Hanif Alatas dan Andi Tatat masing-masing divonis 1
tahun penjara. Hakim Suryaman meninggal dunia pada hari Sabtu, 10 Juli 2021.
Page 12 of 43
B. Penahanan Versus Peradilan Pidana Indonesia Versus Hak Asasi Manusia.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981. Tanggal
31 Desember 1981. Berlaku 31 Desember 1983(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981. Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) Pasal 20 s/d Pasal 29.
Penangkapan dan/atau penahanan tersangka maupun terdakwa berdasarkan adanya alat
bukti yang cukup(keterangan para saksi, keterangan para ahli, surat sebagai barang-bukti
maupun alat bukti) dan penahanan tersangka maupun terdakwa demi lancarnya proses
penyidikan dan penuntutan di luar maupun di muka peradilan pidana yang berdasarkan
subjektifitas keyakinan penyidik, penuntut umum, hakim: 1. Dalam hal keadaan yang
menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan melarikan diri; 2. Dalam hal
merusak atau menghilangkan barang bukti perkara dan/atau 3. Dalam hal mengulangi
tindak pidana. Penahanan tersangka maupun terdakwa harus berdasarkan persangkaan
maupun tuduhan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima(5) tahun atau lebih
dan/atau berdasarkan ketentuan normatif Pasal 282 ayat(3), Pasal 296, Pasal 335 ayat
(1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453,
Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang undang Hukum
Pidana(KUHP) dan/atau ketentuan normatif tindak pidana Bea dan Cukai Pasal 25 dan
Pasal 26 dan/atau ketentuan normatif tindak pidana Imigrasi dan/atau ketentuan normatif
tindak pidana Narkotika. Penahanan tersangka selama proses penyidikan adalah 60
(enam puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 120(seratus dua puluh) hari,
apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan
phisik atau sphikis tersangka yang abnormal. Penahanan tersangka selama proses pra
penuntutan(pra sidang peradilan) adalah 50(lima puluh) hari maksimal, dan dapat
mencapai maksimal 110(seratus sepuluh) hari, apabila ancaman pidananya 9(sembilan)
tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan phisik atau sphikis tersangka yang
abnormal. Penahanan terdakwa selama proses pemeriksaan di peradilan negeri adalah
90 (sembilan puluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 150(seratus lima
puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan
pengobatan phisik atau sphikis terdakwa yang abnormal. Penahanan terdakwa selama
proses banding di peradilan tinggi adalah 90 (sembilan puluh) hari maksimal, dan dapat
mencapai maksimal 150(seratus lima puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9
(sembilan) tahun atau lebih atau dikarenakan pengobatan phisik atau sphikis terdakwa
yang abnormal. Penahanan terdakwa selama proses kasasi di peradilan mahkamah agung
adalah 110 (seratus sepuluh) hari maksimal, dan dapat mencapai maksimal 170(seratus
tujuh puluh) hari, apabila ancaman pidananya 9(sembilan) tahun atau lebih atau
Page 13 of 43
dikarenakan pengobatan phisik atau sphikis terdakwa yang abnormal. Penahanan
tersangka selama proses penyidikan maupun pra penuntutan dan/atau penahanan
terdakwa selama proses pemeriksaan peradilan negeri, peradilan tinggi, peradilan
mahkamah agung, pada hahekatnya untuk mencapai kepastian hukum, apakah terdakwa
bersalah berdasarkan alat bukti yang cukup(keterangan para saksi; dan keterangan para
ahli; dan Surat-surat(barang-bukti atau alat bukti); dan petunjuk (subjektifitas hakim);
dan keterangan terdakwa) disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah
melakukan tindak pidana tanpa terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar.
Penahanan tersangka hanya untuk selama menjalani proses penyidikan dan proses pra
penuntutan. Penahanan terdakwa hanya untuk selama proses pemeriksaan di peradilan
negeri, di peradilan tinggi, di peradilan mahkamah agung selama pra putusan hukum
tetap. Penahanan tersangka maupun terdakwa bisa dalam bentuk berupa: 1. penahanan
rumah tahanan negara; 2. penahanan rumah; 3. penahanan kota.
Jurnal Ilmu Hukum. Vol.III/No.8/Januari-Juni/2016. Michael Barama mengutip
beberapa pendapat para pakar. Herbert L Parcker mengemukakan adanya dua model:
Crime Control Model (CCM) didasarkan pada pernyataan bahwa tingkah laku criminal
harusnya ditindak, dan proses peradilan pidana merupakan jaminan positif bagi
ketertiban umum. Untuk tujuan mencapai tujuan yang amat tinggi ini maka Crime
Control Model(CCM) menyatakan bahwa perhatian utama haruslah ditugaskan pada
effisiensi. Effisiensi ini adalah diatas segalanya. Effisiensi ini mencakup kecepatan dan
ketelitian dan daya guna administratif didalam memproses pelaku tindak pidana. Setiap
pekerjaan harus dilakukan dengan cepat dan harus segera selesai. Oleh karena itu, proses
tidak boleh diganggu dengan sederetan upacara seremonial dan mempunyai sekecil
mungkin adanya perlawanan dari pihak lain karena hal itu hanya menghambat
penyelesaian perkara. Presumption of Quilt (praduga bersalah) menekankan
pentingnya penegasan eksistensi kekuasaan dan penggunaan kekuasaan terhadap setiap
kejahatan dari pelaku kejahatan dan karenanya pelaksanaan penggunaan kekuasaan pada
tangan aparat pemerintah/ polisi, jaksa dengan hakim harus semaksimal mungkin
meskipun harus mengorbankan hak asasi manusia. Crime Control Model(CCM) yang
ditandai oleh tindakan reprepresif terhadap seorang penjahat merupakan fungsi
terpenting dari suatu proses peradilan. Perhatian pertama harus di tujukan kepada
efisiensi dari suatu penegakkan hukum untuk menyeleksi tersangka, menetapkan
kesalahannya dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Penegakkan hukum
dilakukan sesuai dengan prinsip peradilan cepat dan tuntas. Crime Control Model(CCM)
dikategorikan sebagai model afffirmative. Affirmative model selalu menekankan
kepada eksistensi dan penggunaan kekuasaan formal pada setiap sudut dari proses
Page 14 of 43
peradilan pidana dan dalam model ini kekuasaan legislatif sangat dominan. Crime
Control Model sebagai model yang bertumpuh pada “the proposition that the repression
of criminal process is by for the most important function to be performed by the criminal
process”. Menurut Muladi, model itu merupakan bentuk asli dari Adversary model
dengan ciri-ciri penjahat dilihat sebagai musuh masyarakat yang harus dibasmi atau
diasingkan, efisiensi dan ketertiban umum berada diatas segalanya, tujuan pemidanaan
adalah pengasingan. Asas praduga bersalah atau presumption of guilt guna
menjadikan sistem ini efisien. Proses penegakkan hukum harus menitikberatkan kepada
kualitas temuantemuan fakta administratif sehingga temuan tersebut berguna bagi:
a) pembebasan seorang tersangka dari penuntutan atau b) kesediaan tersangka
menyatakan dirinya bersalah (plead of guilty). Due Process Model(DPM) menitik
beratkan pada hak-hak individu dengan berusaha melakukan pembatasan-pembatasan
terhadap wewenang penguasa dengan kata lain dapat dikatakan bahwa proses pidana
harus dapat diawasi atau dikendalikan oleh hak-hak asasi manusia. Pembatasan terhadap
kekuasaan pemerintah ini mencerminkan ideologi atau cita-cita Due Process
Model(DPM) yang mengandung apa yang disebut mithoritarian values atau arti cita-cita
kesewenang-wenangan. Due Process Model(DPM) didasarkan pada Persumption of
Innocence sebagai dasar nilai sistem peradilan dituntut adanya suatu proses penyelidikan
terhadap suatu kasus secara formal dengan menemukan fakta secara objektif dimana
kasus seorang tersangka atau terdakwa didengar secara terbuka dimuka persidangan dan
penilaan atas tuduhan penuntut umum baru akan dilaksanakan setelah terdakwa
memperoleh kesempatan sepenuhnya untuk mengajukan fakta yang membantah atau
menolak tuduhan kepadanya. Jadi yang penting ialah pembuktian dalam pengadilan
dengan tuntutan bagaimana akhir dari suatu proses terhadap suatu kasus tidak begitu
penting dalam Due Process Model(DPM). Due Process Model(DPM) memiliki nilainilai kemungkinan adanya faktor kelalaian yang sifatnya manusiawi. Menekankan pada
pencegahan dan menghapuskan sejauh mungkin mekanisme administrasi peradilan.
Model ini beranggapan bahwa menempatkan individu secara utuh dan utama didalam
proses peradilan dan konsep pembatasan wenang-wenang formal, sangat
memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang diangap
merupakan pencabutan hak asasi seseorang yang hanya dapat dilakukan oleh Negara.
Gagasan persamaan dimuka hukum lebih diutamakan karena itu pemerintah harus
menyediakan fasilitas yang sama untuk setiap orang yang berurusan dengan hukum, dan
lebih mengutamakan kesusilaan dan kegunaan sanksi pidana. Due Process Model(DPM)
sebagai model negatif. Negatif model menekankan kepada pembatasan kekuasaan
formal dan modifikasi penggunaan kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang dominan adalah
Page 15 of 43
kekuasaan yudikatif dan selalu mengacu pada konstitusi. Due Process Model(DPM)
karena the concept of the primacy of the individual and comploementory concept of
limitation on official power dan bersifat authoritarian values yang dilandasi oleh konsep
dasar berupa the criminal process as a struggle-a stylized-between two contending
forces whose interest are implacably hostile the individual (particularly) accused
individual and the state. Model kekeluargaan (family model) karena setelah kita
melakukan pengkajian yang mendalam. Menurut Muladi, kita juga tidak dapat
menerimah sepenuhnya. Model kekeluargaan digunakan di negeri Belanda. Model itu
kurang memadai, karena terlalu berorientasi kepada pelanggar padahal disisi lain
terdapat korban (the victim of crime) yang memerlukan perhatian serius. Penegakan
hukum bukan merupakan kegiatan yang bersifat logis akan tetapi melibatkan manusia
dengan segenap karakteristiknya, sehingga menimbulkan pula karakteristik dalam
penegakkan hukum. Joseph Goldstein mengatakan bahwa “the criminal law is one of
many intertwined mechanism for the social control of human behavior. It defines
behavior which is deemed intolerably disturbing to or destructive of community values
and prescribe sanction which the state is athorized to impose upon person convited or
suspected of engaging in prohibited conduct”. Goldstein membedakan penegakkan
hukum kedalam tiga bentuk yakni, pertama. Total Enforcement. Penegakkan hukum
yang total, disini hukum ditegakkan sebagaimana bunyi undang undang. Penegakkan
hukum jenis ini tidak mungkin untuk dilakukan, hal ini disebabkan karena penegak
hukum dibatasi oleh ketentuan dalam hukum acara pidana, cara-cara untuk mencari alat
bukti, para saksi merupakan restriksi(penyempitan) bagi penegak hukum. Oleh karena
itu, sistem ini tidak mungkin diwujudkan. Ketentuan dalam hukum materil pun
membatasi mereka misalnya ketentuan tentang delik aduan atau lazimnya disebut
dengan area of no enforcement. Penegak hukum dihadapkan pada situasi yang tidak
memungkinkan untuk menegakkan hukum sebagaimana ditentukan oleh undangundang. Diskresi juga menyebabkan penegakkan hukum jenis pertama ini tidak mungkin
dilaksanakan. Tipe kedua disebutnya dengan Full Enforcement. Penegak hukum dibatasi
oleh ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis, seperti sarana pra sarana, keterampilan
atau berbagai hambatan yang sifatnya structural seperti diperlukan sejumlah prosedur
untuk mengungkap kejahatan, misalnya harus ada izin dari pejabat yang lebih tinggi,
sehingga penegakkan hukum tipe kedua inipun sukar untuk diwujudkan. Full
enforcement, merupakan harapan yang berlebihan karena tidak mungkin untuk
diwujudkan. Hal ini disebabkan kekaburan dalam devinisian antara kejahatan dalam arti
substansi dengan wilayah due process of law. Keterbatasan waktu, personel, dan
perangkat investigasi seperti sarana dan prasarana menjadi kendala tersendiri sehingga
Page 16 of 43
tipe penegakan hukum seperti ini juga tidak mungkin terwujud. Tipe penegakan hukum
yang ketiga adalah Actual Enfforcement atau penegakkan hukum aktual. Penegakkan
hukum yang sesungguhnya dan inilah yang secara aktual terjadi sehari-hari. Melalui
keputusan untuk tidak melakukan penegakkan hukum secara penuh, akan tetapi polisi
menentukan batas-batas luar penegakkan hukum aktual dengan penegakkan hukum
penuh (full enforcement) bagaimanapun tidak dapat dilakukan, bahkan tidak manusiawi
dalam kondisi saat ini dalam banyak yang harus diperhatikan juga menyangkut
yurisdiksi. Third Model atau Family model adalah merupakan kritik terhadap model
sebelumnya, John Grifitthst Guru Besar Yale University California yang memperoleh
model ini mengatakan: Didalam family model atau juga disebut model kekeluargaan
yang sangat menonjol adalah padanan suasana suatu keluarga yaitu apabila seorang anak
telah melakukan kesalahan maka akan diberikan sanksi, anak itu tetap berada dalam
kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggapnya sebagai anak jahat dengan
sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam
kaitannya dengan keluarga. Family Model adalah suatu perumpamaan yang ada dalam
keluarga kita yakni meskipun salah satu keluarga kita pukul atau jewer namun dia tetap
dalam kasih sayang tanpa memperlakukan sebagai orang jahat yang khusus (special
criminal puple). Demikian pula terhadap penjahat jika ia dipidana janganlah dianggap
sebagai special criminal people yang kemudian diasingkan dari anggota masyarakat
namun mereka itu tetap dalam suasana kasih sayang. Roeslan Saleh dengan bahasa dan
istilah yang berbeda mengemukakan pada dua model dalam peradilan pidana yaitu :
a. Model yuridis: Menurut model yuridis tekanan diletakkan pada keadilan undangundang dan hakim sebagai puncak dari hirarki badan-badan kehakiman, sedang putusan
hakim adalah faktor yang menentukan bagi penegak hukum. Dia adalah sesuatu yang
bersifat statis normatif dan banyak sedikitnya merupakan sistim tertutup; b. Stuur model:
tekanan diletakan pada kegunaan sosial, tertib sosial, dan penegakkan hukum sebagai
fungsi dari tertib sosial sedangkan diantara badan-badan kehakiman ada kesamaan yang
principal, dia merupakan suatu model dinamis dan terbuka bagi kenyataan-kenyataan
sosial.
Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999. Tanggal
23 September 1999(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999. Nomor 165.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) tentang Hak Asasi
Manusia. Pasal 8 s/d Pasal 23. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48
Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009. Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076) tentang
Kekuasaan Kehakiman. Pasal 3 s/d Pasal 9. Hakim yang mandiri harus memiliki
Page 17 of 43
integritas dan kepribadian tidak tercela, dan jujur, serta adil, harus profesional dan
berpengalaman di bidang hukum atau tidak dapat beralasan tidak tahu hukumnya dalam
mengadili terdakwa. Hakim berkuasa mengadili menurut hukum, tidak membedabedakan terdakwa, bertujuan tercapainya peradilan sederhana, cepat, biaya ringan.
Hakim berkewajiban menggali, mengikuti, memahami nilai hukum dan keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Hakim mengadili berdasarkan alat pembuktian yang sah
menurut undang-undang, dan keyakinan bahwa terdakwa dapat bertanggungjawab dan
bersalah atas perbuatannya. Hakim berkewajiban selama pemeriksaan berlangsung,
setiap orang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dihadapkan kepengadilan, wajib
dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan
kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Penjatuhan pidana berat
atau ringan dengan memperhatikan sifat baik atau jahat terdakwa. Barangsiapa
ditangkap, ditahan, dituntut, diadili, tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan
orangnya atau kekeliruan hukumnya, berhak mendapatkan ganti kerugian dan
rehabilitasi. Barangsiapa sengaja melakukan penangkapan, penahanan, penuntutan,
mengadili, tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan orangnya atau kekeliruan
hukumnya, dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) berdasarkan Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang
Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1. Butir 1: Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya
mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko
kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Butir 2: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat
yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian
yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia,
bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi
menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Butir 6: Karantina adalah pembatasan
kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala
apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat
Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang
yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk
mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Butir 10:
Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk
wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau
Page 18 of 43
terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit
atau kontaminasi. Butir 11: Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) adalah
pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi
penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Juncto Pasal 3: Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan bertujuan untuk: a: melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor
Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat; b: mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan
Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
c: meningkatkan ketahanan nasional dibidang kesehatan masyarakat;dan d: memberikan
pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Juncto Pasal
7: Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlakuan yang sama dalam
penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 8: Setiap Orang mempunyai hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan,
dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Juncto Pasal 9 ayat(1):
Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Ayat(2):
Setiap Orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan.
Juncto Pasal 49 ayat(1): Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi(tatacara
penanggulangan pengurangan resiko) faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina
Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) oleh pejabat Karantina
Kesehatan. Ayat(2): Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit,
atau Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas,
dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan
keamanan. Ayat(3): Karantina Wilayah dan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB)
sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan oleh Menteri. Juncto Pasal 53 ayat(1):
Karantina Wilayah merupakan bagian respons dari Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.
Ayat(2): Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan kepada
seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium
sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut. Juncto
Pasal 54 ayat(1): Pejabat Karantina Kesehatan wajib memberikan penjelasan kepada
masyarakat di wilayah setempat sebelum melaksanakan Karantina Wilayah. Ayat(2):
Wilayah yang dikarantina diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat
Karantina Kesehatan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berada di luar
wilayah karantina. Ayat(3): Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar
Page 19 of 43
masuk wilayah karantina. Ayat(4): Selama masa Karantina Wilayah ternyata salahsatu
atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan isolasi dan segera
dirujuk ke rumah sakit. Juncto Pasal 55 ayat(1): Selama dalam Karantina Wilayah,
kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah
karantina menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat. Ayat(2): Tanggungjawab
Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan Karantina Wilayah sebagaimana dimaksud
pada ayat(1) dilakukan dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
Juncto Pasal 59 ayat(1): Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) merupakan bagian
dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Ayat(2): Pembatasan Sosial Berskala
Besar(PSBB) bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan
Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.
Ayat(3): Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB)sebagaimana dimaksud pada ayat(1)
paling sedikit meliputi: a: peliburan sekolah dan tempat kerja; b: pembatasan kegiatan
keagamaan; dan/atau c: pembatasan kegiatan ditempat atau fasilitas umum. Ayat(4):
Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB) berkoordinasi dan
bekerjasama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
C. Rumusan Masalah.
1. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang kekarantinaan
Kesehatan ?.
2. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang wabah penyakit
menular ?.
3. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang penghasutan ?.
4. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang kewajiban
melaksanakan perintah hukum ?.
5. Siapakah subjek pelaku tindak pidana menurut hukumnya tentang menyebarkan
berita bohong yang menimbulkan keonaran masyarakat ?.
Page 20 of 43
II. METODE PENELITIAN.
A. Metode Penelitian adalah suatu penelitian untuk menemukan inkonkrito, yang meliputi
berbagai kegiatan untuk menemukan, apakah yang merupakan hukum yang layak untuk
diterapkan secara inkonkrito untuk menyelesaikan perkara tertentu. Pengertian
Penelitian menekankan pada aspek praktis, yaitu untuk menemukan hukum yang dapat
dipergunakan untuk menyelesaikan suatu peristiwa konkrit. Empat tipe Penelitian:
1. Penelitian-penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif; 2. Penelitian yang
berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum
positif; 3. Penelitian berupa usaha penemuan hukum inkonkrito yang layak diterapkan
untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu; 4. Penelitian yang berupa studi empiric
untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
B. Pengklasifikasian Penelitian. Secara umum terbagi: 1. Penelitian hukum normatif yang
mencakup: a. penelitian terhadap azas-azas hukum; b. penelitian inventarisasi hukum
positif; c. penelitian terhadap sistematika hukum; d. penelitian taraf sinkronisasi vertical
dan horizontal; e. penelitian hukum inkonkrito; f. penelitian hukum klinis; g. penelitian
sejarah hukum; h. penelitian perbandingan hukum. 2. Penelitian hukum sosiologis atau
empiris, mencakup: a. penelitian hukum sosiologis; b. penelitian anthropologi hukum;
c. penelitian terhadap identifikasi hukum tidak tertulis; d. penelitian tentang efektifitas
hukum. Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normative, yaitu dengan
melakukan penelitian inventarisasi hukum positif dan berusaha menemukan asas-asas
dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) dalam hukum positif serta berusaha penemuan
hukum inkonkrito yang layak diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara.
C. Data dan Sumber Data. 1. Sepanjang yang diteliti adalah perilaku hukum dari individu
atau masyarakat, maka data yang dipergunakannya Data Primer yang dapat diperoleh
melalui observasi dan wawancara; dan 2. Data Sekunder, dibedakan berdasarkan
kekuatan mengikatnya: 1. Bahan Hukum Primer: a. norma atau kaidah dasar, yakni
Undang Undang Dasar 1945; b. ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaraan Rakyat;
c. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf, peraturan pemerintah, peraturan
presiden, peraturan daerah; d. adat atau kebiasaan; e. yurisprudensi; f. traktat;
g. KUHPerdata dan KUHPidana. 2. Bahan Hukum Sekunder, yang menjelaskan bahan
hukum primer, seperti hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undangundang. 3. Bahan Hukum Tertier, yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks
kumulatif.
Page 21 of 43
III. HASIL PENELITIAN & ANALISIS.
Penelitian hukum ini bersifat normatif, maka analisis penulis fokus pada pembenaran
kualitatif saja, dengan bahan penelitian ini dipisahkan satu dengan yang lainnya menurut
kategori masing-masing bahan yang akan diberikan tafsiran secara abstraksi guna menjawab
seluruh permasalahan berdasarkan doktrin dan teori hukum versus analisis data sekunder
yang terdiri Bahan Hukum Primer: 1. Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal
17 Agustus 1945. Juncto Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia.
Tertanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10 Nopember 2001, 10 Agustus 2002;
2. Art 160. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht.
Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal
17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto Amandemen Undang Undang Dasar
Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember
2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum
Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20
September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang
Hukuman Pidana(KUHP); 3. Pasal 93. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2018(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang Kekarantinaan Kesehatan; 4. Art 55, 56,
57, 58. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht.
Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal
17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto Amandemen Undang Undang Dasar
Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember
2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum
Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20
September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang
Hukuman Pidana(KUHP); 5. Art 216(1). Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie
atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan Undang Undang Dasar
Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto
Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999 dan
18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I.
Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
Page 22 of 43
Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik
Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana(KUHP); 6. Pasal 14 dan Pasal 15.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Juncto Wetboek van Strafrecht
voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Berdasarkan
Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan
Pasal II. Juncto Amandemen Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19
Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001 dan 10 Agustus 2002. Aturan
Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946.
Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang
Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia; 7. Pasal 14. Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 327) tentang
Wabah Penyakit Menular. Juncto Bahan Hukum Sekunder yang menjelaskan bahan hukum
primer tersebut di atas, seperti hasil penelitian dan tulisan ahli hukum, rancangan undangundang, dan Bahan Hukum Tertier, yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap
bahan hukum primer dan sekunder tersebut di atas, seperti: kamus hukum.
Analisis Subjek tindak pidana kekarantinaan kesehatan. Berdasarkan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236)
tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 1. Butir 1. Kekarantinaan Kesehatan adalah
upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko
kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.
Butir 2: Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang
bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang
disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan
pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau
lintas negara. Butir 6: Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan
seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan
perundang undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada
dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun
yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab
penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke
orang dan/atau Barang di sekitarnya. Butir 10: Karantina Wilayah adalah pembatasan
Page 23 of 43
penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Butir 11: Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga
terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan
penyebaran penyakit atau kontaminasi. Juncto Pasal 3: Penyelenggaraan Kekarantinaan
Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko
Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat;
b. mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang
berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. meningkatkan ketahanan
nasional di bidang kesehatan masyarakat; d. memberikan pelindungan dan kepastian hukum
bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Juncto Pasal 8: Setiap Orang mempunyai hak
mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan
kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina. Juncto Pasal 9 ayat(1): Setiap
Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Ayat(2): Setiap Orang
berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Juncto Pasal 15
ayat(2): Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa:
a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau
dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; b. Pembatasan Sosial Berskala Besar(PSBB);
c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan
Barang; dan/atau d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.
Ayat(4): Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat(2) diatur dengan Peraturan Menteri. Juncto Pasal 93: Setiap orang yang
tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana dimaksud pasal 9
ayat(1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga
menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling
lama 1(satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000(seratus juta
rupiah). Unsur Subjektif Pertama adalah “Setiap Orang”. Adalah “Manusia”
berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek
hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana.
b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP) Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara,
kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau
kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) Juncto
Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan
Page 24 of 43
kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama,
Jakarta, 2006, Hal 24) Juncto Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau
penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum.
Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut
juga Natuurlijke Person atau bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan
hukum yang merupakan Persona Ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai
Persona (orang fiktif) pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat
bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang
diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran
pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah
buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat
bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu
yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan
layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu
keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga
dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan
hukum privat. Juncto “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person.
Teori Orgaan. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi.
Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan een bestaan dari kontruksi
yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga
mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat
kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka
putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama
seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan
keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang
mempunyai kepentingan invidu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul
dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi,
memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di
antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan
keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut.
Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan
hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum
dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana”
(Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka,
Yogjakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah pelanggar atau memperkosa
kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil
Page 25 of 43
(causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum
individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya.
2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman
lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum. 3. kepentingan
hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara; c. stabilitas
nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara. Unsur Objektif Pertama adalah
“tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” atau “tidak mematuhi
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan” (teori delicta omissionis atau delik omisi: Tidak
melakukan perbuatan yang diwajibkan oleh hukum pidana) berdasarkan adagium: qui potest
et debet vetara, tacens jubet: Seseorang yang berdiam tidak mencegah atau tidak melakukan
yang seharusnya dilakukan, sama seperti memerintahkannya) dan/atau menghalang-halangi
penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan(delict ombstruction of justice atau menghalangi
dengan kekerasan); Unsur Objektif Kedua adalah “menyebabkan kedaruratan kesehatan
masyarakat”(delicta matriele atau delik materiil yang mengakibatkan timbulnya kedaruratan
kesehatan masyarakat) Unsur Unsur Perbuatan Tindak Pidana: 1. Adanya kelakuan dan
akibat(= Perbuatan); 2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatannya; 3. Keadaan
tambahan yang memberatkan pidananya; 4. Unsur melawan hukum yang objektif; 5. Unsur
melawan hukum yang subjektif.(Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi
Revisi, Jakarta, 2008, Hal 69).
Analisis subjek tindak pidana wabah penyakit menular. Berdasarkan Undang
Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 327) tentang Wabah Penyakit Menular. Pasal 1: Dalam Undang-Undang
ini yang dimaksud dengan: a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah
adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah
penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu
dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. b. Sumber penyakit adalah
manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit
penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala
Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung
jawab di bidang kesehatan. Juncto Pasal 5 ayat(1): Upaya penanggulangan wabah meliputi:
a. penyelidikan epidemiologis; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi
penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan
penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah; f. penyuluhan kepada masyarakat;
g. upaya penanggulangan lainnya. Ayat(2): Upaya penanggulangan wabah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
Page 26 of 43
Ayat(3): Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Juncto Pasal 6 ayat(1): Upaya penanggulangan wabah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
5 ayat (1) dilakukan dengan mengikut-sertakan masyarakat secara aktif. Ayat(2): Tata cara
dan syarat-syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur
dengan Peraturan Pemerintah. Juncto Pasal 8 ayat(1): Kepada mereka yang mengalami
kerugian harta benda yang diakibatkan oleh upaya penanggulangan wabah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat diberikan ganti rugi. Ayat(2): Pelaksanaan
pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah. Juncto Pasal 14 ayat(1): Barangsiapa dengan sengaja menghalangi
pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini,
diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggitingginya Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Unsur Subjektif Pertama adalah
“Barangsiapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah subjek hukum
pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir sebagai syarat
tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan, berdasarkan pasalpasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukuman atau pembalasan
pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau manusia yang dapat
dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum
Pidana Di Indonesia, Hal 59) Juncto Subjek Hukum. Adalah “Manusia” yang memiliki
kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak (Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu
Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24) Juncto Subjek Hukum. Adalah
“Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban itu dapat merupakan orang
perseorangan yang bisa disebut juga Natuurlijke Person atau bukan perseorangan
melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan Persona Ficta atau orang
yang diciptakan oleh hukum sebagai Persona (orang fiktif) pandangan yang dianut
Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu hanyalah fiksi hukum,
yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan manusia yang ditetapkan
oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai Teori Fiksi, bahwa badan
hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya hanya “Manusia” sebagai
Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum. Badan hukum sebenarnya
adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi diciptakan sebagai pelaku
hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia. Terbentuknya badan hukum
adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya berhubungan dengan sesama
manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang merupakan kesatuan atau badan
Page 27 of 43
hukum dalam hubungan hukum privat. Juncto “Manusia” sebagai Subjek Badan Hukum
atau Rechts Person. Teori Orgaan. Otto von Gierke. Badan hukum sebagai sesuatu yang
nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran bahwa badan hukum merupakan een
bestaan dari kontruksi yuridis seolah-olah manusia yang sesungguhnya dalam lalu lintas
hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alatalat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan sebagainya. Apa yang mereka
putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri. Bahwa badan hukum itu sama
seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian sebagaimana halnya manusia dan
keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah suatu realita. Manusia yang
mempunyai kepentingan invidu yang sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu berkumpul
dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut. Mereka berorganisasi,
memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan mengatur hubungan di
antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia memiliki kemauan dan
keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan atau keinginan tersebut.
Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat tersebut, sehingga badan
hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak mungkin tiap tindakan hukum
dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi Khusus Hukum Pidana”
(Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35, Cahaya Atma Pustaka,
Yogjakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah pelanggar atau memperkosa
kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan kerugian materiil atau formil
(causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan hukum: 1. kepentingan hukum
individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan status sosial; e. nama-baik, dllnya.
2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan lingkungan umum; b. ketentraman
lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum; d. fasilitas umum. 3. kepentingan
hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara; b. kedaulatan negara; c. stabilitas
nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara. Unsur Subjektif Kedua adalah
“Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin Menteri Kehakiman Negara Belanda
(Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan yang disadari atau diinsafi atas suatu
kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti
dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat,
perbuatan mana oleh undang undang dilarang atau diperintahkan. Berdasarkan “teori
kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah apabila
seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan maksud menimbulkan akibat sebagai suatu
tujuannya, karena jika ia tidak menghendakinya, ia tidak akan berbuat demikian.
Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadakinya, dan akibat itu dikehendakinya
apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya tersebut. Berdasarkan “teori
Page 28 of 43
membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” manusia hanya dapat
menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin dapat menghendaki akbibatnya.
Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan timbul. Kesengajaan itu ada
apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan perbuatan tersebut dilakukan
sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Setara
Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Unsur Objektif adalah “menghalangi
(obstruction of justice atau merintangi dengan kekerasan) pelaksanaan penanggulangan
wabah”.
Analisis subjek tindak pidana penghasutan. Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei 1872. Art 160: Hij die,
mondeling of bij geschtifte in het openbaar, tot eenig strafbaar feit, tot gewelddadig
optreden tegen het openbaar gezag of tot eenige andere ongehoorzaanheid, hetzij aan een
wettelijk voorschrift, hetzij aan een krachtens wettelijk voorschrijft gegeven amtelijk bevel
opruit, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten
hoogste driehonderd gulden. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto Amandemen Undang
Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, dan 18 Agustus 2000, dan
10 Nopember 2001, dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958.
Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang
Undang Hukuman Pidana(KUHP) Pasal 160(terjemahan balai Pustaka jakarta tahun 1945):
Barangsiapa dengan mulut atau dengan tulisan mengasut di muka orang banyak, supaya
orang mengerjakan sesuatu perbuatan yang boleh dihukum atau melawan kuasa umum
dengan kekerasan supaya jangan mau menurut sesuatu peraturan undang undang atau
perintah yang sah, yang diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum penjara
selama lamanya enam tahun, atau denda sebanyak banyak tiga ratus rupiah. Pasal 160
(terjemahan soesilo) Barangsiapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan
menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada
kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang
undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang undang, dihukum
penjara selama lamanya enam tahun atau denda sebanyak banyaknya Rp. 4500. Unsur
Subjektif Pertama adalah “Barangsiapa”. Adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang
Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang
adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Page 29 of 43
daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau
pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang
atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro,
Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) Juncto Subjek Hukum. Adalah
“Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak
(Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24)
Juncto Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan
kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban
itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga Natuurlijke Person atau
bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan
Persona Ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai Persona (orang fiktif)
pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu
hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan
manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai
Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya
hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum.
Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia.
Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya
berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang
merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. Juncto “Manusia”
sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Orgaan. Otto von Gierke.
Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran
bahwa badan hukum merupakan een bestaan dari kontruksi yuridis seolah-olah manusia
yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan
sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan
sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.
Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian
sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah
suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan invidu yang sama untuk mencapai
suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut.
Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan
mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia
memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan
atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat
Page 30 of 43
tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak
mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi
Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35,
Cahaya Atma Pustaka, Yogjakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah
pelanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan
kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan
hukum: 1. kepentingan hukum individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan
status sosial; e. nama-baik, dllnya. 2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan
lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum;
d. fasilitas umum. 3. kepentingan hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara;
b. kedaulatan negara; c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara.
Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin
Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan
yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan.
Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah
kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang
atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan
sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan
maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendakinya,
ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadakinya,
dan akibat itu dikehendakinya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya
tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau
opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin
dapat menghendaki akbibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan
timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan
perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman
dan Fahmi Raghib, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian
Unsur Objektif Pertama adalah “Dimuka umum”(tempat yang dapat digunakan umum).
Unsur Objektif Kedua adalah “Dengan lisan(orator provokator) atau dengan
tulisan”(surat provokator). Unsur Objektif Ketiga adalah “Menghasut”(membangkitkan
hati orang lain agar marah atau agar melawan atau agar memberontak atau agar melakukan
keonaran atau agar melakukan huru-hara). Unsur Objektif Keempat adalah “Supaya
terhasut melakukan perbuatan yang dapat dihukum”(dihukum berdasarkan ketentuan
hukum pidana atas kejahatan, bukan pelanggaran, dikarenakan pasal 160 berada dalam buku
kedua(buku tentang kejahatan) kitab undang undang hukum pidana). Unsur Objektif
Kelima adalah “Terhasut melawan kekuasaan umum dengan kekerasan”(terdapat
Page 31 of 43
tindak kekerasan) atau “Supaya terhasut tidak mau menurut peraturan undang
undang”(delicta omissionis atau delik omisi: tidak melaksanakan perbuatan yang
diwajibkan atau diharuskan hukum pidana. Didasarkan pada adagium: qui potest et debet
vetara, tacens jubet:seseorang yang berdiam, tidak mencegah atau tidak melakukan sesuatu
yang harus dilakukan, sama saja seperti ia yang memerintahkan) atau “Supaya terhasut
tidak mau menurut perintah yang sah”(perintah penyelidik dan penyidik berdasarkan
pasal 216 kitab undang undang hukum pidana, dan perintah penuntut umum dan hakim,
berdasarkan pasal 224 kitab undang undang hukum pidana maupun menurut ketentuan
pidana lainnya) yang diberikan menurut peraturan undang undang. Pasal 160 KUHP
kini menjadi delicte materiele(Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya
Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogyakarta, 2014, Hal 136) berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009. Tertanggal 22 Juli 2009.
Analisis subjek tindak pidana kewajiban melakukan perintah hukum. Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch Indie/Wetboek van Strafrecht. Tanggal 5 Mei 1872. Art
216(1): Hij die opzettelijk niet voldoet aan een bevel of eene vordering krachtens wettelijk
voorschrift gedaan door een ambtenaar met de uitoefening van eenig toezicht belast of door
een ambtenaar belast met of bevoegd verklaard tot het opsporen of anderzoeken van
strafbare feiten, alsmede hij die opzettelijk eenige handeling, door een der ambternaren
ondernomen ter uitcoering van eenig wettelijk voorschrift, belet, belemmert of verijdelt,
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier maanden en twee weken of geldboete
van ten hoogste zeshonderd gulden. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto Amandemen Undang
Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, dan 18 Agustus 2000, dan
10 Nopember 2001, dan 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958.
Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang
Undang Hukuman Pidana(KUHP) terjemahan balai pustaka jakarta 1945. Pasal 216
ayat(1): Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan, yang
dilakukan menurut peraturan undang undang oleh amtenar yang disuruh mengawas-awasi
atau oleh amtenar yang disuruh atau yang dikuasakan mencari atau memeriksa perbuatan
yang boleh dihukum, demikian juga barang siapa dengan sengaja menegah, mengganggu
atau menggagalkan sesuatu pekerjaan yang diusahakan oleh salah seorang amtenat itu, akan
menjalankan sesuatu peraturan undang undang, dihukum penjara selama lamanya empat
bulan dua minggu atau denda sebanyak banyaknya enam ratus rupiah. Pasal 216 ayat(1)
Page 32 of 43
(terjemahan Susilo): Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau tuntutan, yang
dilakukan menurut peraturan undang undang oleh pegawai negeri yang diwajibkan
mengawas-awasi pegawai negeri yang diwajibkan atau yang dikuasakan untuk menyelidiki
atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum, demikian juga barangsiapa dengan sengaja
mencegah, merintangi, atau menggagalkan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh salah
seorang pegawai negeri itu, dalam menjalankan sesuatu peraturan undang undang, dihukum
penjara selama lamanya empat bulan dua minggu atau denda setinggi tingginya Rp. 9000,-.
Unsur Subjektif Pertama adalah “Barangsiapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab
Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa
orang adalah subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana
(KUHP) daya pikir sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau
pembalasan, berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)
Hukuman atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang
atau manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro,
Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) Juncto Subjek Hukum. Adalah
“Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak
(Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24)
Juncto Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan
kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban
itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga Natuurlijke Person atau
bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan
Persona Ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai Persona (orang fiktif)
pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu
hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan
manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai
Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya
hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum.
Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia.
Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya
berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang
merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. Juncto “Manusia”
sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Orgaan. Otto von Gierke.
Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran
bahwa badan hukum merupakan een bestaan dari kontruksi yuridis seolah-olah manusia
yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan
Page 33 of 43
sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan
sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.
Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian
sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah
suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan invidu yang sama untuk mencapai
suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut.
Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan
mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia
memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan
atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat
tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak
mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi
Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35,
Cahaya Atma Pustaka, Yogjakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah
pelanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan
kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan
hukum: 1. kepentingan hukum individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan
status sosial; e. nama-baik, dllnya. 2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan
lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum;
d. fasilitas umum. 3. kepentingan hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara;
b. kedaulatan negara; c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara.
Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin
Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan
yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan.
Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah
kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang
atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan
sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan
maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendakinya,
ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadakinya,
dan akibat itu dikehendakinya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya
tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau
opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin
dapat menghendaki akbibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan
timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan
perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman
Page 34 of 43
dan Fahmi Raghib, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian
Unsur Objektif Pertama adalah “Tidak menuruti perintah penyelidik atau penyidik atau
penuntut umum atau tidak menuruti perintah peraturan undang undang yang dapat dihukum
pidana”. Unsur Objektif Kedua adalah “Tindakan yang mencegah pelaksanaan tugas
pegawai negeri” atau “Tindakan yang merintangi pelaksanaan tugas pegawai negeri” atau
“Tindakan yang menggagalkan pelaksanaan tugas pegawai negeri”.
Analisis subjek tindak pidana menyebarkan berita bohong. Undang Undang
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Juncto Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958.
Tertanggal 29 September 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor
127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 1660) tentang
Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang
Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab
Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Pasal 14 ayat(1): Barangsiapa, dengan menyiarkan
berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat,
dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Unsur Subjektif
Pertama adalah “Barangsiapa” adalah “Manusia” berdasarkan Kitab Undang Undang
Hukum Pidana (KUHP). “Manusia” adalah subjek hukum pidana. Kenapa orang adalah
subjek hukum pidana ?. a. Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) daya pikir
sebagai syarat tindak lanjut dari tindak pidana. b. wujud hukuman atau pembalasan,
berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) Hukuman
atau pembalasan pidana adalah hukuman penjara, kurungan, denda. Hanya orang atau
manusia yang dapat dikenakan hukuman penjara atau kurungan (Wirjono Prodjodikoro,
Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia, Hal 59) Juncto Subjek Hukum. Adalah
“Manusia” yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak
(Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24)
Juncto Subjek Hukum. Adalah “Manusia” setiap pembawa atau penyandang hak dan
kewajiban dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum. Pembawa hak dan kewajiban
itu dapat merupakan orang perseorangan yang bisa disebut juga Natuurlijke Person atau
bukan perseorangan melainkan yang dikenal sebagai badan hukum yang merupakan
Persona Ficta atau orang yang diciptakan oleh hukum sebagai Persona (orang fiktif)
pandangan yang dianut Friedrich Carl von Savigny, berpendapat bahwa badan hukum itu
hanyalah fiksi hukum, yaitu merupakan buatan hukum yang diciptakan sebagai bayangan
manusia yang ditetapkan oleh hukum negara. Aliran pandangan demikian disebut sebagai
Teori Fiksi, bahwa badan hukum semata-mata adalah buatan negara saja. Alamiahnya
hanya “Manusia” sebagai Subjek Hukum yang dapat bertindak di dalam lalu lintas hukum.
Page 35 of 43
Badan hukum sebenarnya adalah suatu fiksi, sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi
diciptakan sebagai pelaku hukum dan diperlakukan layaknya sama dengan manusia.
Terbentuknya badan hukum adalah didorong suatu keniscayaan manusia tidak hanya
berhubungan dengan sesama manusia saja tetapi juga dengan kumpulan orang yang
merupakan kesatuan atau badan hukum dalam hubungan hukum privat. Juncto “Manusia”
sebagai Subjek Badan Hukum atau Rechts Person. Teori Orgaan. Otto von Gierke.
Badan hukum sebagai sesuatu yang nyata, bukan fiksi. Teori ini memberikan gambaran
bahwa badan hukum merupakan een bestaan dari kontruksi yuridis seolah-olah manusia
yang sesungguhnya dalam lalu lintas hukum, yang juga mempunyai kehendak atau kemauan
sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya, yaitu pengurus dan anggotanya dan
sebagainya. Apa yang mereka putuskan dianggap sebagai kemauan badan hukum itu sendiri.
Bahwa badan hukum itu sama seperti manusia yang juga mempunyai kepribadian
sebagaimana halnya manusia dan keberadaan badan hukum di dalam pergaulan hidup adalah
suatu realita. Manusia yang mempunyai kepentingan invidu yang sama untuk mencapai
suatu tujuan tertentu berkumpul dan bersatu memperjuangkan tercapainya tujuan tersebut.
Mereka berorganisasi, memasukkan dan mengumpulkan kekayaan, menetapkan peraturan
mengatur hubungan di antara mereka serta hubungannya dengan pihak ketiga. Manusia
memiliki kemauan dan keinginan, perasaan dan organ tubuh untuk melaksanakan kemauan
atau keinginan tersebut. Lain halnya dengan badan hukum yang tidak mempunyai sifat-sifat
tersebut, sehingga badan hukum harus bertindak melalui organ-organnya, karena tidak
mungkin tiap tindakan hukum dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan “Teori Fungsi
Khusus Hukum Pidana” (Eddy O.S. Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Hal 35,
Cahaya Atma Pustaka, Yogjakarta, 2015). Strafbaarfeit atau Tindak Pidana. Adalah
pelanggar atau memperkosa kepentingan hukum. Akibat perbuatannya menimbulkan
kerugian materiil atau formil (causalitas) perbuatannya Versus akibatnya. Kepentingan
hukum: 1. kepentingan hukum individu: a. harta-benda; b. jiwa; c. raga; d. kehormatan
status sosial; e. nama-baik, dllnya. 2. kepentingan hukum masyarakat: a. keamanan
lingkungan umum; b. ketentraman lingkungan umum; c. kenyamanan lingkungan umum;
d. fasilitas umum. 3. kepentingan hukum negara: a. kehormatan atau kewibawaan negara;
b. kedaulatan negara; c. stabilitas nasional dan internasional; d. harta-benda aset negara.
Unsur Subjektif Kedua adalah “Dengan sengaja atau Opzet”. Berdasarkan doktrin
Menteri Kehakiman Negara Belanda (Modderman): sengaja atau opzet adalah tindakan
yang disadari atau diinsafi atas suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan.
Berdasarkan Memorie van Toelichting, arti dari kata “dengan sengaja atau opzet” adalah
kehendak untuk berbuat atau tidak berbuat, perbuatan mana oleh undang undang dilarang
atau diperintahkan. Berdasarkan “teori kehendak” von Hippel, arti dari kata “dengan
Page 36 of 43
sengaja atau opzet” adalah apabila seseorang melakukan perbuatan, tentulah dengan
maksud menimbulkan akibat sebagai suatu tujuannya, karena jika ia tidak menghendakinya,
ia tidak akan berbuat demikian. Kesengajaan itu jika akibat perbuatan itu dikenhadakinya,
dan akibat itu dikehendakinya apabila ia menjadi maksud dari si pembuat atas perbuatnya
tersebut. Berdasarkan “teori membayangkan” Frank, arti dari kata “dengan sengaja atau
opzet” manusia hanya dapat menghendaki melakukan perbuatannya dan tidak mungkin
dapat menghendaki akbibatnya. Akibat itu hanya dapat diharapkan atau dibayangkan akan
timbul. Kesengajaan itu ada apabila akibat perbuatannya dibayangkan sebagai maksud, dan
perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang dibayangkannya(H.M. Rasyid Ariman
dan Fahmi Raghib, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224). Pembuktian
Unsur Objektif Pertama adalah “menyiarkan pemberitaan bohong atau berita bohong”
(pemberitaan yang tidak sejati atau pemberitaan yang tidak sebenarnya atau pemberitaan
yang tidak berdasarkan faktanya). Unsur Objektif Kedua adalah “menerbitkan atau
menimbulkan keonaran atau hura-hara atau kerusuhan dikalangan rakyat”. Ketentuan
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal 14 tersebut adalah “delicte materiele”.
Sempurnanya tindak pidana dengan adanya akibat atas perbuatan tersebut atau
timbulnya akibat atas perbuatan tersebut(Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum
Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogyakarta, 2014, Hal 136).
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht.
Tertanggal 5 Mei 1872. Art 55(1): Als dader van een strafbaar feit worden gestraft:
1: zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; 2: zij die door giften, beloften, misbruik
van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleading of door het verschaffen van
gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlokken. (2): Ten aanzien der
laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zij opzettelijk hebben uitgelokt,
benevens hare gevolgen. Juncto Art 56: Als medeplichtigen aan een misdrijf worden
gestraft: (1) zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; (2) zij die
opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijt.
Juncto Art 57(1): Het maximum der hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij medelichtigheid met een derde verminderd. (4): Bij het bepalen van de straf komen alleen die
handelingen in aanmerking de mede-plichtige opzettelijk heft gemakkelijk gemaakt of
bevorderd, benevens hare gevolgen. Juncto Art 58: De persoonlijke omstandig-heden
waardoor de strafbaarheid uitgesloten, verminderd of verhoogd wordt, komen bij de
toepassing der strafwet alleen in aanmerking ten aanzien van dien dader of mede-plichtige
wien zij persoonlijk betreffen. Berdasarkan Undang Undang Dasar Republik Indonesia
Tanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto Amandemen Undang Undang
Page 37 of 43
Dasar Republik Indonesia(19 Oktober 1999 dan 18 Agustus 2000 dan 10 Nopember 2001
dan 10 Agustus 2002) Aturan Peralihan Pasal I. Juncto Undang Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1946. Tanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tanggal 20 September 1958,
tentang Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana
(KUHP) Pasal 55 ayat(1): yang dihukum sebab melakukan perbuatan yang dapat dihukum:
Butir 1. Orang yang melakukan(pleger), Yang menyuruh melakukan(doen-plegen) atau
yang turut melakukan(mede-plegen) perbuatan itu. Butir 2. Orang yang dengan sengaja
menyebabkan perbuatan itu dilakukan(uit-lokker) karena pemberian, perjanjian, salah
menggunakan kekuasaan atau kedudukannya, memakai paksaan, ancaman atau tipi-muslihat
atau karena memberi kesempatan, kegiatan atau keterangan untuk melakukan kejahatan.
Ayat(2): Adapun orang tersebut dalam butir 2 tersebut, yang dapat ditanggungkan
kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja disebabkan oleh mereka tersebut serta akibat
perbuatan tersebut. Juncto Pasal 57 ayat(1): Hukuman Utama yang seberat-beratnya, yang
diuntukkan bagi salahsatu kejahatan, dikurangi sepertiga (1/3) bagi orang yang membantu
melakukan(mede-plichhtigheid). Ayat(4): menentukan hukuman itu hanyalah diperhatikan
perbuatan yang sengaja dimudahkan atau dibantu oleh yang turut melakukan perbuatan itu,
serta dengan akibat perbuatan itu. Juncto Pasal 58: Keadaan diri yang menyebabkan orang
tidak dapat dihukum, dikurangi atau ditambahi hukumannya, waktu melakukan undangundang hukuman hanyalah boleh diperhatikan keadaan yang mengenai diri orang yang
melakukan atau membantu melakukan kejahatan(P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum
Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2016, Hal 601 – 660).
Page 38 of 43
IV. KESIMPULAN & SARAN.
Kesimpulan.
1. Subjek pelaku tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak dapat diberlakukan,
sepanjang penguasa belum melaksanakan kewajiban hukumnya terlebih dahulu,
berupa pemberian pangan dan kebutuhan lain kepada masyarakat yang terkena
dampak pembatasan sosial berskala besar(PSBB) atau Kekarantiaan Wilayah.
Karena hukum pidana subjektif atau ius puniendi sebagai hak subjektif penguasa
melaksanakan penegakkan hukum harus menundukkan dirinya terhadap hukum
pidana objektif atau ius poenale adalah aturan hukum objektif berupa aturan hukum
pidana materiil maupun aturan hukum pidana formil atau hukum penintentir(Eddy
O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi,
Jogyakarta, 2014, Hal 20 – 21). Subjek pelaku tindak pidana kekarantinaan
kesehatan tidak dapat dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum
belum memiliki kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan
putusan maksimal dalam Pasal 93 dengan ancaman maksimal satu tahun penjara,
dapat diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang Hukuman Percobaan. Tanpa
menjalankannya dalam penjara.
2. Subjek tindak pidana wabah penyakit menular tidak dapat diberlakukan, sepanjang
penguasa tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berupa pemberian gantikerugian materiil kepada masyarakat atas dampak tindakan penguasa yang
melaksanakan penanggulangan wabah penyakit menular. Karena hukum pidana
subjektif atau ius puniendi sebagai hak subjektif penguasa melaksanakan
penegakkan hukum harus menundukkan dirinya terhadap hukum pidana objektif
atau ius poenale adalah aturan hukum objektif berupa aturan hukum pidana materiil
maupun aturan hukum pidana formil atau hukum penintentir(Eddy O.S Hiariej,
Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogyakarta,
2014, Hal 20 – 21) Subjek pelaku tindak pidana wabah penyakit menular tidak dapat
dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum belum memiliki
kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan putusan
maksimal dalam Pasal 93 dengan ancaman maksimal satu tahun penjara, dapat
diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang Hukuman Percobaan. Tanpa
menjalankannya dalam penjara.
3. Subjek tindak pidana penghasutan. Berdasarkan Pertimbangan Hukum Mahkamah
Konstitusi antara lain: a. bahwa meskipun pasal a quo(Pasal 160 KUHP) lahir pada
masa kolonial Belanda, tetapi menurut Mahkamah substansi norma yang
terkandung dalam pasal a quo tetap sejalan dengan prinsipprinsip negara yang
Page 39 of 43
berdasarkan hukum karena norma yang dikandung dalam pasal a quo(Pasal 160
KUHP) memuat prinsip universal yang tidak mungkin dinegasikan oleh negaranegara beradab yang menjunjung tinggi hukum. Nilai hukum yang hendak
dilindungi adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dari
perbuatan menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana, menghasut
orang supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti
perintah Undang-Undang atau perintah jabatan. Selain itu substansi pasal (Pasal
160 KUHP) tersebut bersifat universal, yakni melarang orang menghasut untuk
melakukan tindak pidana, masih tetap sesuai dengan kebutuhan hukum Indonesia
saat ini. Meskipun demikian, dalam penerapannya, pasal a quo(Pasal 160 KUHP)
harus ditafsirkan sebagai delik materiil dan bukan sebagai delik formil. Dengan
demikian, dalil Pemohon yang menyatakan pasal a quo(Pasal 160 KUHP) lentur,
subjektif, dan bergantung pada selera penguasa adalah tidak tepat menurut hukum;
b. bahwa perbuatan menghasut harus terjadi di muka umum, sehingga jelas bahwa
kehendak (kesengajaan) merupakan unsur perbuatan pidana yang terdapat di
dalam normanya. Dengan cara penafsiran demikian, kesengajaan yang terkandung
dalam istilah ”menghasut” harus meliputi unsur unsur di dalam normanya, yaitu
menghasut supaya orang lain melakukan perbuatan pidana/delik, menghasut orang
supaya melakukan kekerasan terhadap penguasa umum, atau tidak menuruti
perintah Undang-Undang atau perintah jabatan; c. bahwa hak konstitusional
Pemohon tidak dihalangi oleh ketentuan Pasal 160 KUHP karena pasal a quo(Pasal
160 KUHP) hanya berkaitan dengan larangan menghasut untuk melakukan
kekerasan kepada penguasa umum, menghasut untuk melakukan tindak pidana,
menghasut untuk melanggar Undang-Undang, atau menolak perintah jabatan yang
diberikan oleh Undang-Undang. Ketentuan Pasal 160 KUHP dalam persangkaan
penyidik maupun tuduhan penuntut umum tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan
olehnya, dan putusan pengadilan menolak persangkaan penyidik maupun tuduhan
penuntut umum tersebut. Persangkaan penyidik maupun tuduhan penuntut umum
tersebut hanyalah rekayasa atau penyelundupan hukum guna dapat melakukan
penahanan tersangka dalam proses penyidikan, dan guna melakukan penahanan
terdakwa dlam proses pra penuntutan, dan agar dapat melakukan penahanan
terdakwa selama pemeriksaan peradilan pra putusan hukum tetap. Hal tersebut
dilakukannya berdasarkan kekuasan, bukan berdasarkan hukum yang
sejati(kamuflase hukum acara pidana).
Page 40 of 43
4. Subjek tindak pidana tidak melaksanakan perintah hukum. Tindakannya tidak
menuruti perintah penyelidik atau perintah penyidik atau perintah penuntut umum
atau tidak menuruti perintah peraturan undang undang yang dapat dihukum pidana
atau Tindakannya mencegah pelaksanaan tugas pegawai negeri atau Tindakannya
merintangi pelaksanaan tugas pegawai negeri atau Tindakannya menggagalkan
pelaksanaan tugas pegawai negeri. Subjek pelaku tindak pidana Pasal 216 KUHP
tidak dapat dilakukan penahanan terlebih dahulu selama proses hukum belum
memiliki kekuatan hukum tetapnya. Bahkan meskipun terdakwa dijatuhkan
putusan maksimal dalam Pasal 216 KUHP tersebut dengan ancaman maksimal di
bawah satu tahun penjara, dapat diterapkan Pasal 14a ayat(1) KUHP. Tentang
Hukuman Percobaan. Tanpa menjalankannya dalam penjara.
5. Subjek tindak pidana menyebarkan berita bohong. Undang Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Pasal 14 tersebut adalah “delicte materiele”. Sempurnanya tindak
pidana tersebut dengan adanya akibat atas berita bohong dengan timbulnya
keonaran di masyarakat atau huru-hara di masyarakat atau terjadi perpecahan antar
masyarakat secara alami(tanpa rekayasa) atas pemberitaan bohong(Eddy O.S
Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi,
Jogyakarta, 2014, Hal 136).
Saran.
1. Agar subjek tindak pidana kekarantinaan kesehatan tidak dilakukan penahanan terlebih
dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran atas hal tersebut oleh
aparatur penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana
berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum
acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa hukum dunia. Karena
merekayasa atau menyelundupkan hukum dengan menggunakan kekuasaannya atas
pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun dalam tuduhannya.
Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap. Sejalan dengan
motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due
procces of law”.
2. Agar subjek tindak pidana wabah penyakit menular tidak dilakukan penahanan terlebih
dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran atas hal tersebut oleh
aparatur penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata maupun pidana
berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum
acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa hukum dunia. Karena
merekayasa atau menyelundupkan hukum dengan menggunakan kekuasaannya atas
Page 41 of 43
pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun dalam tuduhannya.
Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap. Sejalan dengan
motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip hukum: “due
procces of law”.
3. Agar penyidik tidak menggunakan tafsir sesat dalam persangkaannya atau agar
penuntut umum tidak menggunakan tafsir sesat dalam tuduhannya atas tindak pidana
penghasutan dengan melakukan rekayasa atau penyenlundupan hukum acara pidana
berdasarkan kekuasaannya, bukan berdasarkan hukumnya yang sejati. Karena
Tindakan sesat tersebut akan mendapatkan balasannya nanti, apakah berdasarkan
ketentuan perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman
maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian.
Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip
hukum: “due procces of law”.
4. Agar subjek tindak pidana kewajiban melaksanakan perintah hukum tidak dilakukan
penahanan terlebih dahulu selama belum adanya putusan hukum tetap. Pelanggaran
atas hal tersebut oleh aparatur penegak hukum dapat berpotensi dituntut secara perdata
maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang kehakiman maupun berdasarkan
ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca kematian, karena merekayasa
hukum dunia. Karena merekayasa atau menyelundupkan hukum dengan menggunakan
kekuasaannya atas pendampingan Pasal 160 KUHP dalam persangkaannya maupun
dalam tuduhannya. Agar dapat menahan tersangka maupun terdakwa pra putusan tetap.
Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan menerapkan prinsip
hukum: “due procces of law”.
5. Agar penyidik tidak menggunakan tafsir sesat dalam persangkaannya atau agar
penuntut umum tidak menggunakan tafsir sesat dalam tuduhannya atas tindak pidana
menyebarkan pemberitaan bohong yang menimbulkan keonaran masyarakat atau
menimbulkan huru-hara masyarakat atau menimbulkan gejolak social secara alami
(tanpa rekayasa) berdasarkan kekuasaannya, bukan berdasarkan hukumnya yang sejati.
Karena Tindakan sesat tersebut akan mendapatkan balasannya nanti, apakah
berdasarkan ketentuan perdata maupun pidana berdasarkan pasal 9 undang undang
kehakiman maupun berdasarkan ketentuan hukum acherat di peradilan acherat pasca
kematian. Sejalan dengan motto yang baik dalam peneggakan hukum dengan
menerapkan prinsip hukum: “due procces of law”.
Page 42 of 43
DAFTAR PUSTAKA
Undang Undang Dasar 1945.
Undang Undang Dasar Republik Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945. Juncto Amandemen Undang
Undang Dasar Republik Indonesia. Tertanggal 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 10
Nopember 2001, 10 Agustus 2002.
Undang Undang.
Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie atau Wetboek van Strafrecht. Tertanggal 5 Mei
1872.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang
Peraturan Hukum Pidana.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang
Menyatakan Berlakunya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Untuk
Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Kitab Undang Undang Hukuman Pidana(KUHP).
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 128. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236) tentang
Kekarantinaan Kesehatan.
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984. Tanggal 22 Juni 1984 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984. Nomor 20. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 327) tentang Wabah Penyakit Menular.
Putusan Peradilan.
Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7/PUU-VII/2009. Tertanggal 22 Juli
2009. Tentang Pengujian Pasal 160 KUHPidana.
Putusan Hoge-Raat(Mahkamah Agung Belanda) Tertanggal 18 Maret 1895. W.6636. Tentang Pasal
160 KUHPidana Merupakan Delik Materiil.
Buku-buku.
Eddy O.S Hiariej, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, Edisi Revisi, Jogyakarta,
2014, Hal 136.
Haji Muchsin, Ikhtisar Ilmu Hukum, Iblam, Cetakan Pertama, Jakarta, 2006, Hal 24.
Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Edisi Revisi, Jakarta, 2008, Hal 69.
H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, Setara Press, Cetakan Kedua, Malang, 2016, Hal 222-224.
P.A.F. Lamintang, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta,
2016, Hal 601 – 660.
Page 43 of 43
Media Online.
Berita Republika. CO. ID. Pada Kamis, 26 Nopember 2020. Penyidik POLDA Metro Jaya
melakukan gelar perkara dan mengumumkan status HRS.
Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh materi
permohonan pra peradilan yang diajukan oleh tim advokasi Habib Rizieq Shihab (HRS)
terkait penetapan tersangka penghasutan, dalam kerumunan, dan pelanggaran protokol
kesehatan (prokes) Covid-19.
Berita Jakarta. Perkara Pelanggaran Kekarantinaan Kesehatan di Petamburan atasnama terdakwa
Rizieq Shihab dengan Perkara Nomor 221/Pid.B/ 2021/PN.Jkt.Tim. Tertanggal 14
November 2020. Penuntut Umum membacakan dakwaan kasus kerumunan Petamburan dan
Megamendung. Dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa hal yang diungkap jaksa yang
menimbulkan kerumunan tersebut. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan
disiarkan secara langsung melalui akun youtube Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada hari
Jumat, 19 Maret 2020.
Berita REPUBLIKA. CO. ID, Jakarta. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis
bersalah terdakwa HRS, Haris Ubaidilah, Ahmad Sabri Lubis, Alwi Alatas, Idrus AlHabsyi, dan Maman Suryadi. Keenam terdakwa tersebut dihukum pidana delapan bulan
penjara dalam perkara kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat.
Berita Tim Detikcom – detikNews. Hari Selasa, 16 Mar 2021. Pukul 17:58 WIB. Jakarta-Dirut RS
UMMI Bogor. Andi Tatat didakwa bersama-sama dengan Habib Rizieq Shihab dan
Muhammad Hanif Alatas. Andi Tatat didakwa membuat onar karena menyiarkan hoax tes
swab Habib Rizieq