AANSLAG OMWENTELING DELICT( DELIK MAKAR/MENGGULINGKAN PEMERINTAHAN)

Asisten Profesor & Lektor Madya
Dr(hukum)Youngky Fernando, S.H.,M.H.
Dosen Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana.
Tempat kelahiran di : Jakarta, 27 Pebruari 1963.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Home Base : Universitas Islam Syekh Yusuf(UNIS) Tangerang.
Mutasi New Home Base : Universitas Krisnadwipayana(UNKRIS).
Kotamadya Jakarta Timur.
(Konsentrasi Ilmu Hukum Pidana)
Dosen Terbang : Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jayabaya.
Kotamadya Jakarta Timur.
Dosen Terbang : Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul
Kotamadya Jakarta Barat.
Dosen Kehormatan : Ilmu Hukum Pidana.
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jakarta.
Dosen Kehormatan : Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana.
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan(S1, S2, S3)
Tangerang – Banten.
Pembimbing & Penguji : Skripsi(S1) tahun 2010 dan Tesis(S2) tahun 2014.
Penguji Disertasi : Doktor Ilmu Kepolisian PTIK / STIK tahun 2020.
Jabatan Fungsional : Asisten Profesor / Lektor Madya.
Pangkat Golongan : IIIc. (Proses)Penata Tk-I/IIId – Pembina/IVa.
Inpassing / Penyesuaian : SK-MENRISTEKDIKTI No:1693/L4/KP/2019.
Nomor Induk Dosen : 0 4 2 7 0 2 6 3 0 1. Nasional.
KOPERTIS Wilayah : IV-JABAR(Proses Mutasi)Ke-III-DKI-Jakarta.
Alamat KTP DKI Jakarta: Apartemen Robinson. Tower: B. 25/A-10.
Jalan Latumenten Jembatan Dua Nomor: 2.
Pejagalan. Penjaringan. Kotamadya Jakarta Utara.
HP & WA & Email : 0 8 1 2 9 5 2 3 2 1 2. yfernando027@gmail.com.

I. PENDAHULUAN.
1. Bahwa pada tanggal 19 April 2019. Seorang Laki-laki bernama
Dr. Suriyanto, S.H.,M.Kn, menyampaikan laporan adanya suatu
peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 17 April 2019, di wilayah
hukum Kotamadya Jakarta Selatan. Laporan peristiwa pidana
tersebut diajukan ke kantor MABES POLRI. Bukti laporan peristiwa
pidana tersebut terregister Surat Tanda Laporan Polisi Nomor: LP/
B/0391/IV/2019/BARESKRIM-POLRI.
2. Bahwa laporan peristiwa pidana tersebut di atas tentang Aanslag
Omwenteling Delict / Tindak Pidana Makar Menggulingkan
Pemerintahan. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dan/atau tentang
De Samenspanning Aanslag Omwenteling Delict / Tindak Pidana
Permufakatan Jahat Vs Makar Menggulingkan Pemerintahan.
Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Kitab Undang
Undang Hukum Pidana. Juncto Pasal 87 Kitab Undang Undang
Hukum Pidana. Dan/atau tentang Bericht of Logenachtige Delict /
Tindak Pidana Berita Bohong. Hal tersebut sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat(1) Undang Undang Republik Indonesia
Nomor: 1 Tahun 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Dan/atau
tentang Bericht of Logenachtige Delict / Tindak Pidana Berita
Bohong. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1946,
tentang Peraturan Hukum Pidana.
3. Bahwa persangkaan pidana tersebut di atas ditujukan kepada seorang
laki-laki bernama Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si. Seorang
advokat yang sedang menjalankan Kuasa Hukum selaku Kuasa
Hukum Tim Pemenangan CAPRES & CAWAPRES Periode Tahun
2019 – 2024. Nomor Urut: 02. Atasnama Prabowo-Sandi.
4. Bahwa atas laporan pidana tersebut di atas, maka pada tanggal 14
Mei 2019. Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si, ditetapkan sebagai
Tersangka Ketentuan Pasal-pasal Pidana tersebut di atas, dan pada
hari itu dilakukan PENAHANAN di RUTAN POLDA Metro Jaya.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2019. Dr. Haji Eggi
Sudjana, S.H.,M.Si, ditangguhkan penahanannya oleh penyidik.

II. POKOK MASALAH.
1. Apakah Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si selaku Advokat Kuasa
Hukum Tim Pemenangan CAPRES & CAWAPRES Periode Tahun
2019 – 2024. Nomor Urut: 02. Atasnama Prabowo-Sandi. Pada
tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan.
Melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 107. Kitab Undang
Undang Hukum Pidana. “Aanslag Omwenteling Delict / Tindak
Pidana Makar Menggulingkan Pemerintahan”. Versus Pasal 87.
Kitab Undang Undang Hukum Pidana ?……………………………..
2. Apakah Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si selaku Advokat Kuasa
Hukum Tim Pemenangan CAPRES & CAWAPRES Periode Tahun
2019 – 2024. Nomor Urut: 02. Atasnama Prabowo-Sandi. Pada
tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan.
Melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 110. Kitab Undang
Undang Hukum Pidana. “De Samenspanning Aanslag
Omwenteling Delict / Tindak Pidana Permufakatan Jahat Vs Makar
Menggulingkan Pemerintahan”. Versus Pasal 87. Kitab Undang
Undang Hukum Pidana ?………………………………………..
3. Apakah Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si selaku Advokat Kuasa
Hukum Tim Pemenangan CAPRES & CAWAPRES Periode Tahun
2019 – 2024. Nomor Urut: 02. Atasnama Prabowo-Sandi. Pada
tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan.
Melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 14 ayat(1) Undang
Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1946, tentang
Peraturan Hukum Pidana. “Bericht of Logenachtige Delict /
Tindak Pidana Berita Bohong”. ?…………………………………………
4. Apakah Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si selaku Advokat Kuasa
Hukum Tim Pemenangan CAPRES & CAWAPRES Periode Tahun
2019 – 2024. Nomor Urut: 02. Atasnama Prabowo-Sandi. Pada
tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum Kotamadya Jakarta Selatan.
Melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 15 Undang Undang
Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. “Bericht of Logenachtige Delict / Tindak Pidana
Berita Bohong”. ?…………………………………………………………………

III.POKOK BAHASAN.

1. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 107 (1) Aanslag
Omwenteling Delict: De aanslag ondernomen met het oogmerk
omwenteling teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf
van ten hoogste vijftien jaren. Buku Kedua. Titel-I. Kejahatan
Tentang Keamanan Kerajaan Belanda(Misdrijven tegen de
veiligheid van den staat). Terjemahan BPHN-RI: Pasal 107
ayat(1) KUHP. Tentang Tindak Pidana Makar Menggulingkan
Pemerintahan: “Makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan
pemerintahan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
2. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 107 (2) Aanslag
Omwenteling Delict: Leiders en aanleggers van een aaslag als in
het eerstelid pedoeld, worden gestraft met levenslange
gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. Buku
Kedua.Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan Belanda
(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan BPHN-
RI: Pasal 107 ayat(2) KUHP. Tentang Tindak Pidana Makar
Menggulingkan Pemerintahan: “Pemimpin dan perencana makar
yang tersebut pada ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun”

3. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (1). De Samenspanning
Aanslag Omwenteling Delict: De samenspanning tot een der in de
artikelen 11104 – 1108 omschreven misdrijven wordt gestraft gelijk
het misdrijf. Buku Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan
Kerajaan Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat).
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 110 ayat(1) KUHP. Tentang
Tindak Pidana Permufakatan Jahat Makar Menggulingkan
Pemerintahan: “Mupakat jahat membuat salahsatu kejahatan yang
tersebut dalam pasal 104 – 108, dihukum sama dengan kejahatan
itu”.
4. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (2). De Samenspanning
Aanslag Omwenteling Delict: Dezzelfde straf is toepasselijk op
hem, die, met het oogmerk om een der in de artikelen 104 – 108
omschreven misdrijven vooe te bereiden of te bevorderen: Buku
Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan
Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan
BPHN-RI: Pasal 110 ayat(2). Tentang Tindak Pidana
Permufakatan Jahat Makar Menggulingkan Pemerintahan:
“Hukuman itu dikenakan juga bagi orang yang dengan niat
menyediakan atau memudahkan salahsatu kejahatan yang disebut
pada pasal 104 – 108”: Sub(1): een ander tracht te hewegen om het
misdrijt te plegen, te doen plegen of mede te plegen, om daarbij

behulpzaam te zijn of om daartoe gelegenheid, middelen of
inlichtingen te verschaffen; mengajak orang lain menjalankan,
menyuruh menjalankan atau bersama menjalankan kejahatan itu atau
memberi bantuan atau kesempatan, daya upaya atau keterangan
menjalankaan kejahatan itu. Sub(2): gelegenheid, middelen of
inlichtingen tot het plegen van het misdrijf zich of anderen tracht te
verschaffen; beriktiar mendapatkan atau mendapat-kan(bagi orang
lain) kesempatan, daya upaya atau keterangan, menjalankan
kejahatan itu. Sub(3): voorwerpen voorhanden heeft waarvan hij
weet, dat zij bestemd zijn tot het plegen van het misdrijf; mempunyai
barang yang diketahuinya, memang disediakan untuk menjalankan
kejahatan itu. Sub(4): plannen voor de uitvoering van het misdrijf,
welke bestemd zijn om aan anderen te worden medegedeeld, in
gereedheid brengt of onder zich heeft; menyediakan atau mempunyai
rencana menjalankan kejahatan itu, yang di beritahukan kepada
orang lain. Sub(5): eenigen maatregel van regeeringswege genomen
om de uitvoering van het misdrijf te voorkomen of te onderdrukken,
tracht te bletten, te belemmeren of te verijdelen. beriktiar mencegah,
menghalangi atau menyia-nyiakan iktiar pemerintah akan
menghambat atau menghentikan orang menjalankan kejahatan itu.
5. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (3). De Samenspanning
Aanslag Omwenteling Delict: De voorwerpen, in het voorgaande
lid onder 3 bedoeld, kunnen worden verbeurd verklaard. Buku
Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan
Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan
BPHN-RI: Pasal 110 ayat(3). Tentang Tindak Pidana
Permufakatan Jahat Makar Menggulingkan Pemerintahan:
“Barang yang tersebut pada ayat(2)sub(3) boleh dirampas”.

6. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (4). De Samenspanning
Aanslag Omwenteling Delict: Niet strafbaar is hij, van wien blijkt,
dat zijn oogmerk enkel gericht is op het voorbereiden of bevorderen
van staatkundige veranderingen in algemeenen zin. Buku Kedua.
Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan Belanda
(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan BPHN-
RI: Pasal 110 ayat(4). Tentang Tindak Pidana Permufakatan
Jahat Makar Menggulingkan Pemerintahan: “Tidak boleh
dihukum orang yang nyata maksudnya akan menyediakan atau
memudahkan perubahan aturan negara”.
7. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 88. Samenspanning:
Samenspanning bestaat zoodra twee of meer personen
overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen. Buku Pertama.
Aturan Umum. Titel-I. Tentang Lakunya Aturan Hukuman
Dalam Undang Undang (Omvang van de Werking der Wettelijke
Strafbepalingen). Terjemahan BPHN-RI: Pasal 88 KUHP.
Permufakatan Jahat: “maka adalah mufakat jahat, bila dua orang
atau lebih bermufakat akan melakukan kejahatan itu”.

8. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 87: Aanslag tot een feit
bestaat, zoodra het voornemen des daders zich door een begin van
uitvoering, in den zin van art, 53, heeft geopenbaard. Buku
Pertama. Aturan Umum. Titel-I. Tentang Lakunya Aturan
Hukuman Dalam Undang Undang (Omvang van de Werking der
Wettelijke Strafbepalingen). Terjemahan BPHN-RI: Pasal 87
KUHP: “Makar sesuatu pebuatan itu ada, kalau sudah nyata maksud
orangnya, karena sudah dimulainya menjalankan perbuatan itu
menurut maksud pasal 53”.
9. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 53(1). Poging Delict:
Poging tot misdrijf is strsfbaar, wanneer het voornemen des daders
zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard en de
uitvoering alleen ten gevolge van omstandingheden van zijnen wil
onafhankelijk, niet is voltooid. Buku Pertama. Aturan Umum.
Titel-I. Tentang Lakunya Aturan Hukuman Dalam Undang
Undang (Omvang van de Werking der Wettelijke Strafbepalingen).
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 53 ayat(1) KUHP. Tentang
Percobaan Tindak Pidana: “Mencoba melakukan kejahatan boleh
dihukum, bila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, karena
sudah dimulainya membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak
disudahi hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada
kehendaknya sendiri”.

10.Pasal 14 ayat(1) UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26
Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana: “Barang
siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan
sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan
hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”. Ketentuan
tersebut merujuk kepada Wetboek van Strafrecht voor
Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di
Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17
Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto UU-RI Nomor:
1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan
Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal
20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya UU-RI
Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia
dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal
10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboek van
Strafrecht. Art 171(1). Bericht of Logenachtige Delict: Hij die
door het verspreiden van logenachtig bericht of logenachtige
mededeeling opzettelijk onrust verwerkt onder de bevolking, wordt
gestraft met gevangenisstraaf van ten hoogste drie jaren. Buku
Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan
Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan
BPHN-RI: Pasal 171 ayat(1) KUHP. Tentang Tindak Pidana
Kabar Bohong: “Barang siapa yang dengan sengaja menerbitkan
rusuh di antara penduduk negeri, sebab menyiarkan kabar bohong
atau memberitahuan bohong dihukum penjara selama lamanya tiga
tahun”. Een Art 171(2). Bericht of Logenachtige Delict: Hij die
een bericht verspreidt of een mededeeling verspreidt of doet,
waardoor onrust onder de bevolking kan worden verwekt, wordt,
indien het redelijkerwijze moet vermoeden, dat dat bericht of die
mededeling logenachtig is, gestraaft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar en zzes maanden of geldboete van ten hoogste
driehondrerd gulden. Buku Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang
Keamanan Kerajaan Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van
den staat). Terjemahan BPHN-RI: Pasal 171 ayat(2) KUHP.
Tentang Tindak Pidana Kabar Bohong: “Barang siapa
menyebarkan kabar, atau menyebarkan pemberitahuan atau
memberitahukan sesuatu, yang dapat menerbitkan rusuh di antara
penduduk negeri, dihukum penjara selama lamanya satu tahun, jika
ia patut harus menyangka, kabar atau pemberitahuan itu bohong”.

11. Pasal 15. UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana: “Barang siapa
menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau
yaang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut
menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat
menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggi-tinggi dua tahun”. Ketentuan tersebut merujuk
kepada Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie.
Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918.
Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan
Peralihan Pasal II. Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946.
Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana.
Juncto UU-RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September
1958, tentang Menyatakan Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946
Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah
KUHPidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus
2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art
171(1). Bericht of Logenachtige Delict: Hij die door het
verspreiden van logenachtig bericht of logenachtige mededeeling
opzettelijk onrust verwerkt onder de bevolking, wordt gestraft met
gevangenisstraaf van ten hoogste drie jaren. Buku Kedua. Titel-I.
Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan Belanda(Misdrijven
tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan BPHN-RI: Pasal
171 ayat(1) KUHP. Tentang Tindak Pidana Kabar Bohong:
“Barang siapa yang dengan sengaja menerbitkan rusuh di antara
penduduk negeri, sebab menyiarkan kabar bohong atau
memberitahuan bohong dihukum penjara selama lamanya tiga
tahun”. Een Art 171(2). Bericht of Logenachtige Delict: Hij die
een bericht verspreidt of een mededeeling verspreidt of doet,
waardoor onrust onder de bevolking kan worden verwekt, wordt,
indien het redelijkerwijze moet vermoeden, dat dat bericht of die
mededeling logenachtig is, gestraaft met gevangenisstraf van ten
hoogste een jaar en zzes maanden of geldboete van ten hoogste
driehondrerd gulden. Buku Kedua. Titel-I. Kejahatan Tentang
Keamanan Kerajaan Belanda(Misdrijven tegen de veiligheid van
den staat). Terjemahan BPHN-RI: Pasal 171 ayat(2) KUHP.
Tentang Tindak Pidana Kabar Bohong: “Barang siapa
menyebarkan kabar, atau menyebarkan pemberitahuan atau
memberitahukan sesuatu, yang dapat menerbitkan rusuh di antara
penduduk negeri, dihukum penjara selama lamanya satu tahun, jika
ia patut harus menyangka, kabar atau pemberitahuan itu bohong”.

12.Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5
Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan
UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II.
Juncto UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU-RI Nomor: 73
Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan
Berlakunya UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah
Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD
Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan
Pasal I. Wetboek van Strafrecht. Art 171. Buku Kedua. Titel-I.
Kejahatan Tentang Keamanan Kerajaan Belanda(Misdrijven
tegen de veiligheid van den staat). Terjemahan BPHN-RI: Pasal
171 KUHP. Tentang Tindak Pidana Kabar Bohong. “Dihapus”.
Berdasarkan Pasal 8. Butir(37) UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946.
Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum
Pidana.

IV. PENUTUP.
1. Wetboek van Strafrecht. Art 107 (1). Aanslag Omwenteling
Delict: De aanslag ondernomen met het oogmerk omwenteling
teweeg te brengen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten
hoogste vijftien jaren. Terjemahan BPHN-RI: Pasal 107 ayat(1)
KUHP. Tentang Tindak Pidana Makar Menggulingkan
Pemerintahan: “Makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan
pemerintahan, dihukum penjara selama-lamanya lima belas tahun”.
Unsur Subjektifnya Kumulatif berupa: 1. Manusia; 2. Dengan
maksud(PMH tersebut ada ditujuannya). Dan Unsur Objektifnya
Kumulatif: 1. Melakukan kejahatan itu sudah nyata;
2. Dimulainya membuat kejahatan itu; 3. Perbuatan kejahatan
itu tidak disudahi oleh sebab tidak bergantung kepadanya. Hal
tersebut sebagaimana dimaksudkan Wetboek van Strafrecht. Art
53. Poging Delict: Poging tot misdrijf is strsfbaar, wanneer het
voornemen des daders zich door een begin van uitvoering heeft
geopenbaard en de uitvoering alleen ten gevolge van
omstandingheden van zijnen wil onafhankelijk, niet is voltooid.
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 53 ayat(1) KUHP. Tentang
Percobaan Tindak Pidana: “Mencoba melakukan kejahatan boleh
dihukum, bila maksud melakukan kejahatan itu sudah nyata, karena
sudah dimulainya membuat kejahatan itu dan perbuatan itu tidak
disudahi hanyalah oleh sebab hal yang tidak bergantung kepada
kehendaknya sendiri”. Seluruh unsur Subjektif maupun Objektif
tersebut harus dipenuhi Subjek Hukum Pelaku Delik Makar
(Delik Formil).
2. Wetboek van Strafrecht Art 107 (2). Aanslag Omwenteling
Delict: Leiders en aanleggers van een aaslag als in het eerstelid
pedoeld, worden gestraft met levenslange gevangenisstraf of
tijdelijke van ten hoogste twintig jaren. Terjemahan BPHN-RI:
Pasal 107 ayat(2) KUHP. Tentang Tindak Pidana Makar
Menggulingkan Pemerintahan: “Pemimpin dan perencana makar
yang tersebut pada ayat pertama, dihukum penjara seumur hidup atau
penjara sementara selama lamanya dua puluh tahun”. Seluruh unsur
Subjektif maupun Objektif dalam ayat(1) harus dipenuhi Subjek
Hukum(Pimpinan) Pelaku Delik Makar(Delik Formil).

3. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (1). De Samenspanning Aanslag
Omwenteling Delict: De samenspanning tot een der in de artikelen
11104 – 1108 omschreven misdrijven wordt gestraft gelijk het
misdrijf. Terjemahan BPHN-RI: Pasal 110 ayat(1) KUHP.
Tentang Tindak Pidana Permufakatan Jahat Makar
Menggulingkan Pemerintahan: “Mufakat jahat membuat salah-
satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 104 – 108, dihukum sama
dengan kejahatan itu”. Subjek Hukum(Doen-Pleger) dan Subjek
Hukum(Mede-Pleger) dan Subjek Hukum(Uit-Lokker) dan Subjek
Hukum(Mede-Plichtig) tersebut adalah Subjek Hukum Delik
Permufakatan Jahat Makar Menggulingkan Pemerintahan.
Sebagaimana dimaksud dalam Wetboek van Strafrecht. Art 88.
Samenspanning: Samenspanning bestaat zoodra twee of meer
personen overeengekomen zijn om het misdrijf te plegen.
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 88 KUHP. Permufakatan Jahat:
“maka adalah mufakat jahat, bila dua orang atau lebih bermufakat
akan melakukan kejahatan itu”.
4. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (2). De Samenspanning Aanslag
Omwenteling Delict: Dezzelfde straf is toepasselijk op hem, die, met
het oogmerk om een der in de artikelen 104 – 108 omschreven
misdrijven vooe te bereiden of te bevorderen: Terjemahan BPHN-
RI: Pasal 110 ayat(2). Tentang Tindak Pidana Permufakatan
Jahat Makar Menggulingkan Pemerintahan: “Hukuman itu
dikenakan juga bagi orang yang dengan niat menyediakan atau
memudahkan salahsatu kejahatan yang disebut pada pasal 104 –
108”: Sub(1): een ander tracht te hewegen om het misdrijt te plegen,
te doen plegen of mede te plegen, om daarbij behulpzaam te zijn of
om daartoe gelegenheid, middelen of inlichtingen te verschaffen;
mengajak orang lain menjalankan, menyuruh menjalankan atau
bersama menjalankan kejahatan itu atau memberi bantuan atau
kesempatan, daya upaya atau keterangan menjalankaan kejahatan itu.
Sub(2): gelegenheid, middelen of inlichtingen tot het plegen van het
misdrijf zich of anderen tracht te verschaffen; beriktiar mendapatkan
atau mendapat-kan(bagi orang lain) kesempatan, daya upaya atau
keterangan, menjalankan kejahatan itu. Sub(3): voorwerpen
voorhanden heeft waarvan hij weet, dat zij bestemd zijn tot het plegen
van het misdrijf; mempunyai barang yang diketahuinya, memang
disediakan untuk menjalankan kejahatan itu. Sub(4): plannen voor
de uitvoering van het misdrijf, welke bestemd zijn om aan anderen teworden medegedeeld, in gereedheid brengt of onder zich heeft;
menyediakan atau mempunyai rencana menjalankan kejahatan itu,
yang di beritahukan kepada orang lain. Sub(5): eenigen maatregel
van regeeringswege genomen om de uitvoering van het misdrijf te
voorkomen of te onderdrukken, tracht te bletten, te belemmeren of te
verijdelen. beriktiar mencegah, menghalangi atau menyia-nyiakan
iktiar pemerintah akan menghambat atau menghentikan orang
menjalankan kejahatan itu. Subjek Hukum(Doen-Pleger) dan
Subjek Hukum(Mede-Pleger) dan Subjek Hukum(Uit-Lokker) dan
Subjek Hukum(Mede-Plichtig) dan Subjek Hukum Ombstruction
of Justice(Pasal 216 ayat(1) KUHP). Semuanya tersebut
merupakan Subjek Hukum Tindak Pidana Permufakatan Jahat
Makar Menggulingkan Pemerintahan.
5. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (3): De voorwerpen, in het
voorgaande lid onder 3 bedoeld, kunnen worden verbeurd verklaard.
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 110 ayat(3): “Barang yang tersebut
pada ayat(2)sub(3) boleh dirampas”. Orgaan Delict / Barang Bukti
Tindak Pidana.
6. Wetboek van Strafrecht. Art 110 (4): Niet strafbaar is hij, van
wien blijkt, dat zijn oogmerk enkel gericht is op het voorbereiden of
bevorderen van staatkundige veranderingen in algemeenen zin.
Terjemahan BPHN-RI: Pasal 110 ayat(4): “Tidak boleh dihukum
orang yang nyata maksudnya akan menyediakan atau memudahkan
perubahan aturan negara”. Pengecualian Subjek Hukum atas
Tindak Pidana Makar Menggulingkan Pemerintahan.
7. Wetboek van Strafrecht Pasal 14 ayat(1) UU-RI Nomor: 1 Tahun
1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum
Pidana: “Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau
pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran
dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-
tingginya sepuluh tahun”. Unsur Subjektifnya Kumulatif berupa:
1. Manusia; 2. Dengan sengaja. Dan Unsur Objektifnya
Kumulatif berupa: 1. Menyiarkan berita bohong atau
pemberitahuan bohong; 2. Menimbulkan keonaran dikalangan
rakyat(Delik Materiil) Hal tersebut adanya hubungan “Kausalitas”
di antara Perbuatannya (Pembohongan Publik) dengan Akibatnya
(Kerusuhan Massal).

8. Pasal 15. UU-RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari
1946, tentang Peraturan Hukum Pidana: “Barang siapa
menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau
yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut
menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah “dapat”
menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman
penjara setinggi-tinggi dua tahun”. Berdasarkan Jurisprudensi
Putusan Mahkamah Konstitusi-RI Nomor: 25/PUU/XIV/2016.
Tertanggal 25 Januari 2017. Kata frasa “dapat” tersebut yang
pada mulanya adalah merupakan “Delik Formil”. Kini telah
menjadi “Delik Materiil”. Maka atas hal tersebut harus adanya
hubungan “Kausalitas” di antara Perbuatannya(Kebohongan
Publik) dengan Akibatnya (Kerusuhan Massal).
KESIMPULAN.
1. Dr. Suriyanto, S.H.,M.Kn. Harus membuktikan terjadinya Peristiwa
Pidana Makar pada tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum
Kotamadya Jakarta Selatan.
2. Dr. Suriyanto, S.H.,M.Kn. Harus membuktikan terjadinya Peristiwa
Pidana Makar pada tanggal 17 April 2019, di wilayah hukum
Kotamadya Jakarta Selatan tersebut dilakukan oleh Dr. Haji Eggi
Sudjana, S.H.,M.Si.
3. Dr. Suriyanto, S.H.,M.Kn. Harus membuktikan terjadinya Peristiwa
Pidana Kerusuhan Massal.
4. Dr. Suriyanto, S.H.,M.Kn. Harus membuktikan terjadinya Peristiwa
Pidana Kerusuhan Massal tersebut diakibatkan oleh perbuatannya
Dr. Haji Eggi Sudjana, S.H.,M.Si.
SARAN-SARAN.
1. Gunakanlah Asas-asas Hukum Pidana di dalam mengungkap suatu
peristiwa pidana untuk menjadi terang-benderang hukumnya.
2. Gunakanlah Teori Hukum Pidana di dalam mengungkap suatu
peristiwa pidana untuk menjadi terang-benderang hukumnya.
3. Gunakanlah Doktrin Hukum Pidana di dalam mengungkap suatu
peristiwa pidana untuk menjadi terang-benderang hukumnya.
4. Gunakanlah Jurisprudensi Hukum Pidana di dalam mengungkap
suatu peristiwa pidana untuk menjadi terang-benderang hukumnya.
5. Gunakanlah salahsatu pendekatan dari ke-13 interpretasi hukum
untuk menjadi terang-benderang hukumnya.