Kajian Yuridis Peristiwa Pidana Di Jakarta – Jawa Barat. Minggu – Seni n Dinihari, 7 Des 2020. Wafatnya 6 Orang Rombongan HRS( Andi Oktiawan(33th) dan Faiz Ahmad Syukur(22th) dan Muhammad Suci Khadafi(21th) dan Lutfi Hakim(25th) dan Muhammad Reza(20th) dan Ahmad Sofiyan alias Ambon(26th ) Ditembaki Oleh Orang – orang. Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.

Oleh: Dr. Youngky Fernando, S.H.,M.H. Asisten Profesor Dosen Ilmu Hukum Pidana Saksi Ahli Hukum Pidana Di Indonesia

I. PENDAHULUAN.

  1. Polda Metro Jaya menyebutkan adanya penyerangan terhadap polisi saat melakukan pembuntutan terhadap kendaraan pengikut Habib Rizieq Shihab di Tol Jakarta – Cikampek. Pihak kepolisian juga menyampaikan adanya baku tembak dalam kejadian itu sehingga mengakibatkan 6 pengawal Habib Rizieq tewas tertembak. Hal itu disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya I RJENPOL Fadil Imran dalam jumpa PERS di Polda Metro Jaya, Senin (07/12). Peristiwa itu sendiri terjadi pada Senin, 7 Desember 2020, dini hari di Km 50 Tol Jakarta – Cikampek. “Tadi pagi sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta – Cikampek Km 50. Telah terjadi penyerangan terh adap anggota Polri yang melaksanakan tugas penyelidikan terkait dengan rencana pemeriksaan M . R . S (Muhammad Rizieq Shihab), yang di jadwalkan berlangsung hari ini, jam 10.00 WB ,” ucap Kapolda Metro Jaya, Irjen Fa dil Imran, dalam konferensi PERS di Mapolda Metro Jaya, Jalan Sudirman, Senin (07/12). Fadil Imran menjelaskan awalnya pihaknya mendapatkan informasi adanya pengerahan massa yang akan mengawal pemeriksaan Habib Rizieq y ang sedianya dilaksanakan pada Senin (07/12). Pemeriksaan itu sendiri tidak dihadiri Habib Rizieq dengan alasan masih pemulihan. “Berawal dari informasi akan terjadi pengerahan massa pada saat Saudara MRS dilakukan pe meriksaan di Polda Metro Jaya dari berbagai sumber, termasuk rekan rekan media mungkin mendapatkan berita melalui WA group bahwa akan ada pengerahan kelompok massa untuk mengawal pemeriksaan MRS di Polda Metro Jaya. Terkait dengan hal tersebut, kami Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut,”katanya. Informasi tersebut kemudian diselidiki. Tim kepolisian kemudian membuntuti kendaraan pengikut Habib Rizieq di Tol Jakarta – Cikampek. “Tindakan tegas dan terukur karena keselamatan tera ncam” Pada saat di tol, kendaraan petugas dipepet dan diberhentikan oleh dua kendaraan pengikut Habib Rizieq. Pengikut Habib Rizieq juga disebut melawan polisi dengan menodongkan senjata api dan senjata tajam berupa samurai dan celurit kepada anggota. Karena membahayakan keselamatan jiwa petugas pada saat itu, kemudian petugas melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga 6 orang meninggal dunia. Sementara 4 orang lainnya melarikan diri . Fadil Imran mengatakan petugas di lapangan melakukan tind akan tegas dan terukur karena keselamatan jiwanya terancam. “Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas dan terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dun ia sebanyak 6 orang,” kata Fadil Imran. Untuk kerugian petugas berupa kerugian materiil, yaitu kerusakan kendaraan karena ditabrak pelaku dan adanya bekas tembakan pelaku pada saat di TKP. Dalam kejadian itu, 4 pengikut HRS lainnya yang terlibat dalam keja dian melarikan diri . “Untuk yang 4 lainnya, melarikan diri,” kata Fadil. Berikut ini identitas 6 orang yang tewas dalam kejadian itu: 1 . Faiz Ahmad Syukur/LK/22 Th . 2 . Andi Oktiawan /LK/33 Th . 3 . M. Reza /LK/20 Th . 4 . Muhammad Suci Khadavi Poetra /LK/21 Th . 5 . Lutfhil Hakim /LK/24 Th . 6 . Akhmad Sofiyan /LK/26 Th .
  2. Apa tanggapan FPI ? . Front Pembela Islam (FPI) angkat bicara terkait insiden yang melibatkan 6 laskarnya di Tol Jakarta – Cikampek pada Senin (7/12) dini hari. FPI memba ntah adanya baku tembak dan senjata api dalam kejadian itu. Sekretaris Umum FPI Munarman menjelaskan awalnya pihaknya menyatakan bahwa keenam anggota laskar FPI itu berstatus hilang. Pihak FPI baru mengetahui kabar soal keenamnya itu tewas tertembak setela h mendengar pernyataan pihak kepolisian . “Jadi pertama – tama saya mau sampaikan bahwa kami sebelum a da pengumuman dari pihak POLDA yang tadi (kemarin, red) itu pun kita dapatnya dari televisi — sebelum ki ta mendengarkan dari pihak POLDA itu kita masih menganggap keenamnya dalam status hilang. Makanya pernyataan kita pertama keluar itu adalah pernyataan statusnya dalam keadaan hilang kita sebutkan karena itu pernyataan dibuat pagi hari sebelum kita mendengar kabar bahwa keenamnya sudah sy ahid, ” jelas Muna rman dalam jumpa PERS di Sekretariat FPI, Jalan Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (07/12). “Diintai sejak kepulangan dari Arab Saudi” Munarman kemudian menjelaskan peristiwa pengintaian terhadap Habib Rizieq. Habib Rizieq, kata Munarman, diintai sejak berada di Pondok Pesantren di Mega – mendung, Bogor, pada Jumat (04/12). “Memang ada beberapa pengintai, di pondok pesantren H abib Rizieq Shihab, hari Jumat itu, ada beberapa pengintai yang ditugaskan oleh institusi resmi negara. Saya tidak mau sebut, yang ditugaskan 24 jam,” ucap Munarman. Munarman menyebut bahwa penjaga pesantren Habib Rizieq di Megamendung, Bogor, menangkap pe ngintai tersebut. Identitas pengintai pun telah diketahui. “Ada komunikasi antara laskar penjaga Markaz Syariah Megamendung, dengan para pengintai. Ada tiga orang berhasil dikomunikasikan, dan kita dapat semua data – data. Identitas kita dapat, dan ternyata pengintai bukan hanya di Megamendung, tapi Petamburan… dan Sentul, yang sempat ada aksi demonstrasi di situ,” ujarnya. Dengan alasan – alasan itu, Munarman menyebut Habib Rizieq telah diintai sejak kepulangan dia dari Arab Saudi pada 10 November 2020 . “Art inya, yang mau saya sampaikan. Habib Rizieq Shihab sejak kepulangan diintai secara ketat, oleh 30 orang. Masing – masing 10 orang di Petamburan, 10 orang Megamendung, 10 orang di Sentul,” ujar Munarman . “ Bantah baku tembak ” . Munarman lalu bercerita saat peristiwa di Tol Jakarta – Cikampek. Dia menyebut Habib Rizieq dan rombongan melakukan perjalanan untuk pengajian keluarga. Habib Rizieq bersama keluarga dikawal oleh laskar. Total ada 8 mobil dalam rombongan tersebut. “Hari Minggu (6/12) pukul 22.30, beliau meninggalkan lokasi Sentul untuk menuju ke tempat pengajian keluarga inti. Pengajian subuh, tidak libatkan pihak mana – mana, dengan empat keluarga, ada istri, anak, ada menantu. Artinya, ada perempuan di mobil itu, ada cucu beliau, dua orang masih bayi, ti ga orang balita, di rombongan Habib Rizieq ada balita. Bayi satu tahun dan ada balita,” kata Munarman . Munarman menyebut ada satu mobil yang menguntit sejak dari Sentul. Kemudian, pengawal Habib Rizieq langsung melindungi Habib Rizieq. “Dalam perjalanannya , pukul 12.30 WIB atau setengah satu malam. Keluarga menggunakan 4 kendaraan roda empat, dikawal 4 mobil juga. Di perjalanan ada orang menguntit sejak keluarnya beliau, dari Sentul itu. Terus dikuntit dan akhirnya penguntit memotong. Entah apa tujuannya. K ita sebut, apakah dia petugas resmi atau bukan, karena dia tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan dan setop kendaraan, dan pengawal bereaksi untuk melindungi Imam Besar Habib Rizieq Shihab. Itu normal karena mereka bertugas untuk mengawal,” katanya. Munarman kemudian menegaskan tidak ada baku tembak dalam peristiwa itu. Ia berkeyakinan seperti itu karena laskar FPI tidak dibekali senjata api. “Yang patut diber itahukan kepada teman – teman PERS semua bahwa fitnah besar, kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak – menembak fitnah itu, laskar kami tidak pernah dibekali senjata api, kami terbiasa tangan kosong, kami bukan pengecut,” tegas Munarman. Munarman kemudian menantang agar senj ata api tersebut dicek. Munarman menyebut bahwa pernyataan polisi adalah upaya untuk memutar – balikkan fakta. “Jadi fitnah dan ini fitnah luar biasa pemutar – balikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dulu menyerang dan melakukan penembakan. Ka lau betul itu, itu coba dicek senjata apinya nomor register senjata apinya pelurunya itu semua tercatat, cek saja, silakan dicek, pasti bukan punya kami, karena kami tidak punya akses terhadap senjata api dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Jadi bo hong, bohong sama sekali, apalagi di FPI di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api dan bahan peledak, itu dilarang , kartu anggota kita puny a, jadi upaya upaya memfitnah memuta r – balikkan fakta hentikanlah, hentikanlah,” papar Munarman. Munarman juga sempat mempertanyakan jasad keenam laskar FPI tersebut. Menurutnya, pihaknya telah mengecek keenam laskar FPI itu hingga ke lokasi kejadian di Tol Karawang Timur. “Kemudian kejadiann ya kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang ? . Karena memang kami belum tahu di mana keberadaannya, itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti tewasnya di tempat dong, tewas di tempat past i banyak, semalem saya sendiri sampai jam 03.00 WIB sudah ngecek dengan teman – teman di lapangan tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di pintu Tol Karawang Timur , di tengah malam itu saya sudah cek,” tandas Munarman. (Ed: gtp/rap) Baca artikel selengkapnya di: Detik News . Beda Polisi dan FPI soal 6 Pengawal Habib Rizieq Tewas Ditembak .
  3. JAKARTA, KOMPAS.com – Pemimpin ORMAS Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Senin (7/11/2020). Rizieq akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus kerumunan massa hingga menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan di kaw asan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. K ABID HUMAS POLDA Metro Jaya. KOMBESPOL Yusri Yunus , mengatakan, pemeriksaan untuk klarifikasi itu juga dilakukan terhadap menantu Rizieq, Hanif Alatas. “Hari senin sudah kami jadwalkan sa udara MRS dan meJAKARTA, KOMPAS.comnantunya, saudara HSA,” ujar Yusri di POLDA Metro Jaya. Ini merupakan panggilan yang kedua untuk Rizieq dan menantunya setelah mereka tidak memenuhi panggilan pertama polisi pada Selasa pekan lalu . Baca juga: Permintaan Maaf Rizieq Shihab y ang Tak Pengaruhi Kelanjutan Kasus H ukumnya. Karena itu, polisi berharap keduanya dapat menghadiri panggilan hari ini. “Kami harapkan yang bersangkut mau taat terhadap hukum dan mau hadir untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Yusri. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Hari Ini, Rizieq Shihab Akan Diperiksa Polisi Terkait Pelanggaran Protokol Kesehatan di Petamburan”, Klik untuk baca: https:// megapolitan. kompas.com/read/2020/12/07/07213651/hari – ini – rizieq – shihab – akan – diperiksa – polisi – terkait pelanggaran protokol ? page=all . Penulis : Muhammad Isa Bustomi Editor : Nursita Sari Download aplikasi Kompas.com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/3hXWJ0L Adapun polisi akan menindak simpatisan Rizieq jika turut mengawal pemeriksaan. Sebab, saat ini Jakarta masih menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi guna menekan penyebaran Covid – 19. “Siapa pun yang datang ke si ni dengan membawa massa akan kami akan tindak tegas, karena memang sudah aturan PSBB sudah jelas tidak boleh membuat kerumunan,” ucapnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Hari Ini, Rizieq Shihab A kan Diperiksa Polisi Terkait Pelanggaran Protokol Keseh atan di Petamburan”, Klik untuk baca: https:// megapolitan. kompas. com/ read/ 2020/12/07/07213651/ hari – ini – rizieq – shihab – akan – diperiksa – polisi – terkait – pelanggaran protokol ? page=all . Penulis : Muhammad Isa Bustomi Editor : Nursita Sari Download aplikasi Kompas. com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https://bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/ 3hXWJ0L .
  4. REPUBLIKA.CO.ID, POLDA Metro Jaya resmi menaikkan status kasus kerumunan massa pada acara akad nikah puteri Habib Rizieq Shihab (HRS) dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11) ke tingkat penyidikan, Kamis (26/11). Penyidik pada Polda Metro Jaya melakukan gelar perk ara pada Kamis pagi dan humas mengumumkan peningkatan status ke publik pada siang hari. Polisi menggunakan Undang – Undang nomor 6 tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan untuk menyatakan bahwa ada dugaan pelanggaran pidana dalam kerumunan Petamburan .
  5. JAKAR TA – Penyidik Direkt orat Reserse Kriminal Umum POLDA Metro Jaya telah melayangkan surat pemanggilan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. Pemanggilan pada pimpinan ORMAS islam ini dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa (1/12/2020). Salah satu anggota Tim Pengacara Front Pembela Islam (FPI) Ichwan Tuankotta memastikan dia dan timnya akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. “Kita tim kuasa hakum akan hadir nanti di POLDA Metro Jaya kaitan dengan pemanggilan HRS hari ini,” tuturnya ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat , Selasa pagi. Baca Juga: Diperketat, Begini Suasana POLDA Metro Jelang Pemeriksaan Habib Rizieq . Saat dikonfirmasi lebih lanjut apakah Rizieq ak an ikut hadir, dia tidak menjawab detil. Menurutnya, tim kuasa hukum yang hadir ke POLDA Metro Jaya berjumlah 38 orang. “Jumlah tim kuasa hukum yang hadir ada 38 pengacara,” ungkapnya. Diberitakan sebelumnya, pentolan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dan menantunya Hanif Alat as dipanggil oleh penyidik POLDA Metro Jaya untuk dimintai keterangannya. Dia dipanggil terkait dengan beberapa peristiwa, mulai dari penghasutan hingga tidak mematuhi penyelenggara kekarantinaan kesehatan . Baca Juga: Selain Habib Rizieq, Polisi Juga Panggil Se kuriti dan Biro Hukum DKI . K ABID HUMAS POLDA Metro Jaya . K OMBESPOL . Yusri menyebut POLDA Metro Jaya juga memanggil sejumlah saksi lainnya hari ini. Saksi itu antara lain sekuriti hingga Biro Hukum DKI Jakarta. “Rencana memanggil sekuriti, BABINKAMTIBMAS Ta nah Abang kemudian K ASAT INTEL POLRES Jakarta Pusat kemudian pelapor Biro Hukum Provinsi DKI,” kata Yusri, Selasa 1 Desember 2020. Pihaknya berharap para saksi dapar memenuhi panggilan polisi hari ini. Termasuk untuk Rizieq, Yusri menyebut pihaknya menunggu kehadirannya hari ini. “Kita mengharapkan dia datang. Kita warga negara Indonesia harus taat hukum,” kata Yusri.
  6. Polisi sebut ada unsur pidana saat kerumunan acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah yang dihadiri Rizieq Shihab di Megamendung Bogor . Kasus ini ditingkatkan ke penyidikan. Polisi meningkatkan status hukum acara peletakan batu pertama yang dihadiri Habib Rizieq Shihab menjadi penyidikan. Polisi mengungkap terjadi kerumunan saat acara di Bogor itu berlangsung. “Di mana kegiatan tersebut kita saksikan bersama banyak pengunjung atau yang ikut kurang lebih tiga ribu orang ,” ujar KABID HUMAS POLDA JABAR. KOMBESPOL . Erdi A Chaniago di M APOLDA JABAR , Jalan Soekarno – Hatta, Kota Bandung , Kamis (26/11/2020). Kegiatan itu sendiri terjadi pada Jumat (13/11) atau beberapa hari usai Rizieq pulang ke Indonesia. Rizieq datang untuk melakukan peleta kan batu pertama di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Polisi juga memperlihatkan video CCTV dari Dinas Perhubungan Bogor. Dalam video tersebut, terlihat kerumunan massa di jalan raya. Massa berkerumun yang di antaranya terlihat tak bermasker. Dalam video juga terlihat ada rombongan mobil masuk ke tengah – tengah massa. “ Ditemukan dugaan unsur pidana ” . Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA JABAR. KOMBES . CH Patoppoi mengatakan diduga ada unsur pidana yang sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 , tentang wabah penyakit menular danatau Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 tahun 2017 , tentang kekarantinaan kesehatan danatau Pasal 216 KUHPidana . “Berdasarkan fakta tadi dan hasil gelar perkara, penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, bahwa upaya menghalang – halangi penanggulangan wabah dan penyelenggara kekarantinaan kesehatan,” tuturnya. Seperti diketahui, Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Para santri antusias menyambut kedatangan Rizieq. Dalam kegiatan itu terjadi kerumunan massa . Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker. Imbas d ari kegiatan itu, Gubernur JABAR dimintai keterangan di B ARESKRIM MABES POLRI , sedangkan 10 orang termasuk Bupati Bogor diperiksa di M APOLDA JABAR .

II. POKOK MASALAH.

  1. Minggu malam – Senin dini hari, 7 Desember 2020, bertempat di wilayah hukum Jakarta dan Jawa Barat, terjadi Peristiswa Pidana, tewasnya 6 Orang Anggota Rombongan HRS(Andi Oktiawan(33th) dan Faiz Ahmad Syukur(22th) dan Muhammad Suci Khadafi(21th) dan Lutfi Hakim(25th) dan Muhammad Reza(20th) dan Ahmad Sofiyan alias Ambon(26th) Ditembaki Oleh 6 Orang Bersenjata ( Oknum Polisi Anggota POLDA Metro Jaya ) Tanpa Dasar Hukum ( Sistem Peradilan Pidana ). POLDA Metro Jaya, mengakui bahwa tindakan kepolisian tersebut dil akukan oleh 6 orang anggotanya . Apakah Tindakan Kepolisian tersebut sah atau tidak sah ?……..
  2. Peristiwa Pidana tersebut di atas terjadi berkaitan dengan adanya tugas penyelidikan ke polisi an Dugaan kasus kerumunan massa hingga menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. Persangkaan terhadap Habib Rizieq Shihab dkk Delik Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 , tentang wabah penyakit menular danatau Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 , tentang kekarantinaan kesehatan danatau Pasal 216 KUHPidana . Bagaimanakah Merumuskan Unsur Unsur Delict tersebut ?……
  3. Peristiwa lainnya adanya k erumunan massa pada acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah yang dihadiri Habib Riz ieq Shihab di Mega – mendung Bogor, p ada Jumat (13/11) . Habib Rizieq Shihab datang ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor . Jawa Barat . Ditemukan dugaan unsur pidana Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 , tentang wabah penyakit menular danatau Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 ta hun 2018 , tentang kekarantinaan kesehatan danatau Pasal 216 KUHPidana. Direktur Reserse Kriminal Umum POLDA JABAR. KOMBESPOL . CH Patoppoi mengatakan . Berdasarkan fakta tersebut dan ha sil gelar perkara, penyidik telah memutuskan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana. Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu mengunjungi Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Para santri antusias menyambut k edatangan Rizieq. Dalam kegiatan itu terjadi kerumunan massa . Sebagian massa bahkan ada yang tak mengenakan masker . Bagaimanakah Merumuskan Unsur Unsur Delict tersebut ?……………………….

III. POKOK BAHASAN.

  1. Persangkaan terhadap Habib Rizieq Shihab dkk atas UU – RI Nomor : 4 tahun 1984 , tentang Wabah Penyakit Menular . Pasal 14 ayat (1) dan (2) . Definisi ketentuan hukumnya terdapat didalam Bab – I – Ketentuan Umum . Pasal 1 : Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan: a. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka . b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda – benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. c. Kepala Unit Kesehatan adalah Kepala Perangkat Pelayanan Kesehatan Pemerintah. d. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan. Pemahaman hukumnya dapat menggunakan pendekatan i nterpretasi “ Teleologis ” atau “ Antisipasi ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) atau “ Filsafat ( subtansi ) Hukum ” ( Soetiksno. Filsafat Hukum. Hal 17 . Andre Ata Ujan. Filsafat Hukum. Hal 21 ) yang terdapat didalam Bab – II – M aksud dan Tujuan . Pasal 2 : Maksud dan tujuan Undang – Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat. Untuk memahami a ncaman pidana hukumannya dapat menggunakan pendekatan interpretasi “ Gramatika ” dan “ Sistematis ” atau “ Dogmatis ” dan “ Historis ” dan “ Kreatif ” atau “ Restriktif ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) yang terdapat di dalam Bab – VII – Ketentuan Pidana . Pasal 14 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini ( w abah penyakit menular ) , diancam dengan pidana penjara selama – lamanya 1 (satu) tahun da n/atau denda setinggi – tingginya Rp 1.000.000, – (satu juta rupiah). Ayat (2) . Barang siapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam U ndang – Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan d an/atau denda setinggitingginya Rp 500.000, – (lima ratus ribu rupiah). Ayat (3) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Ketentuan hukuman pidana tersebut dihubungkan ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) dengan yang terdapat di dalam Bab – III – J enis Penyakit Yang dapat Menimbulkan Wabah . Pasal 3 : Menteri menetapkan jenis – jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah . Juncto Bab – IV – Daerah Wabah . Pasal 4 ayat (1) : Menteri menetapkan daerah tertentu dalam wilayah Indonesia yang terjangkit wabah sebagai daerah wabah. Ayat (2) : Menteri mencabut penetapan d aerah wabah sebagaimana dimaksud dalam ayat(1). Ayat (3) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimakiud dalam ayat(1) dan ayat(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Juncto Bab – V – Upaya Penanggulangan . Pasal 5 ayat (1) : Upaya penanggulangan wabah meliputi: a. penyelidikan epidemiologis ; b. pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; c. pencegahan dan pengebalan; d. pemusnahan penyebab penyakit; e. penanganan jenazah akibat wabah ; f. penyuluhan kepada masyarakat ; g. upaya penanggulangan lainnya. Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Juncto Pasal 6 ayat (1) : Upaya penanggulangan wabah sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan mengikut sertakan masyarakat secara aktif . Ayat (2) : Tata cara dan syarat – syarat peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Juncto Pasal 11 ayat (1) : Baran g siapa yang mempunyai tanggung jawab dalam lingkungan tertentu ( kepala lingkung an tetangga atau warga ) yang mengetahui adanya penderita atau tersangka penderita penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib melaporkan kepada Kepala Desa atau Lurah dan/atau Kepala Unit Kesehatan terdekat dalam waktu secepatnya. Berdasarkan pendekatan interpretasi “ Rasional ” dan “ Doktriner ” dan “ Sosiologis ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) Juncto berdasarkan “ doktrin hukum pidana ”( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto “ Unsur Unsur Tindak Pidana ” ( Moeljatno. Asas – asas Hukum Pidana. Hal 64 – 70 ): 1. Kelakuan dan akibat = Perbuatan( causalitas) ; 2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan ( ambtenaar ) ; 3. Keadaan tambahan yang menyertai perbuatan ( syarat tambahan untuk dapat dipidana ) ; 4. Unsur m elawan hukum yang objektif ( perbuatan ); 5. Melawan hukum subjektif ( sikap batin ). Tersimpul ketentuan pidana tersebut di atas adalah: “ Delict Formiele ”( Eddy O.S. Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 136 – 137 ) dengan unsur subjektif kumulatif. Unsur Subjektif Pertama: “ b arang siapa ” adalah Manusia yang me miliki kewajiban hukumnya “ melaporkan ” apabila terdapat “ wabah penyakit ” di lingkungannya, yaitu: S eeorang Kepala Lingkungan Tetangga ( RT ) atau Kepala Lingkungan Warga ( RW ) bukanlah Manusia lainnya. Unsur Subjektif Kedua: “ dengan sengaja ” adalah perbuatan melawan hukum yang tertulis maupun yang tidak terlutris . Dan Unsur Objektif tunggal : Perbuatannya “ menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ” ( penyakit menular ). “ Doktrin hukum pidana ” ( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto ( Eddy O.S Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 197 – 198 ) Subjek Delict adalah Strafb aarfeit atau Delict atau Tindak Pidana : “ Manusia ” ( Fictie Theorie oleh Friedrich Carl von Savigny. Jerman 1779 – 1861 M ) “ Barangsiapa ” ( Kepala Lingkungan Tetangga ( RT ) atau Kepala Lingkungan Warga ( RW ) mela kukan pelanggaran terhadap “ Kepentingan H ukum ” dan terdapat kerugian atas Kepentingan Hukum : ( 1. Kepentingan Hukum P erorangan adalah : 1. Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4. Kehormatan status sosial, dll . 2. Kepentingan Hukum M asyarakat adal ah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. Kepentingan Hukum N egara ad alah: 1. Kedaulatan negara ; 2. Keamanan internal dan eksternal negara; 3. Kekayaan negara ) dalam hal tersebut terjadi “ Rasa Tidak Aman Masyarakat ” adanya “ Wabah Penyakit Menular ” . Peristiwa Pidana tersebut terjadi dengan menggunakan kebendaan dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict ) “ Kebendaan ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” atas terjadinya “ Wabah Penyakit Menular ” . Dan “ Kebendaan ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” tersebut digunakan untuk terlaksananya peristiwa pidana “ Wabah Penyakit Menular ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah peristiwa pidana “ Wabah Penyakit Menular ” tersebut terjadi. Objek Delict( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan ( H. Muchsin. Ikhtisar Ilmu Hukum. Hal 24 – 31 ) berupa adanya “ Wabah Penyakit Menular ” yang diderita oleh masyarakat setempat dengan nilai k erugian nya riil yang bersifat im materiil ( bukan kebendaan ) yaitu , adanya “Wabah Penyakit”.
  2. Persangkaan terhadap Habib Rizieq Shihab dkk atas UU – RI Nomor : 6 tahun 2018 , tentang Kekarantinaan Kesehatan . Pasal 93. Definisi ketentuan hukumnya terdapat didalam B ab – I – K etentuan Umum . Pasal 1 : Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. 2. Kedarur atan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. 3. Pintu Masuk adalah tempat masuk dan keluarnya alat angkut, orang, dan/atau barang, baik berbentuk pelabuhan, bandar udara, maupun pos lintas batas darat negara. 4. A lat Angkut adalah kapal, pesawat udara, dan kendaraan darat yang digunakan dalam melakukan perjalanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 5. Barang adalah produk nyata, hewan, tumbuhan, dan jenazah atau abu jenazah yang dibawa dan/atau di kirim melalui perjalanan, termasuk benda lalatyang digunakan dalam Alat Angkut. 6. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang undangan meskipun belum men unjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk m encegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. 7. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. 8. Karantina Rumah adalah pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinf eksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 9. Karantina Rumah Sakit adalah pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 10. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu Masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 1 1. Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. 12. Status Karantina adalah keadaan Alat Angkut, orang, dan Barang yang berada di suatu tempat untuk dilakukan Kekarantinaan Kesehatan. 1 3. Zona Karantina adalah area atau tempat tertentu unt uk dapat menyelenggarakan tindakan Kekarantinaan Kesehatan. 14. Persetujuan Karantina Kesehatan adalah surat pernyataan yang diberikan oleh pejabat karantina kesehatan kepada penanggung jawab Alat Angkut yang berupa pernyataan perset ujuan bebas karantina atau persetujuan karantina terbatas. 15. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung din amis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindahpindah. 16. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digunakan untuk penerbangan. 17. Kendaraan Darat adalah suatu sarana angkut di darat yang terdiri atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan yang berjalan di atas rel dan kendaraan tidak bermotor. 18. Awak Kapal yang selanjutnya disebut Awak adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Kapal oleh pemilik atau operator Kapal untuk melakukan tugas di atas Kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil. 19. Personel Pesawat Udara yang selanjutnya disebut Personel adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas Pesawat Udara oleh pemilik atau operator Pesawat Udara untuk melakukan tugas di atas Pesawat Udara. 20. Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang m enjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 21. Kapten Penerbang adalah penerbang yang ditugaskan oleh perusahaan atau pemilik pesawat Udara untuk memimpin pene rbangan dan bertanggung jawab penuh terhadap keselamatan penerbangan selama pengoperasian Pesawat Udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. 22. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat Kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat Barang, berupa terminal dan tempat berlabuh Kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselama tan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi. 23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas – batas tertentu yang digunakan sebagai tempat Pesawat Ud ara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat Barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang ditengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. 24. Pos Lintas Batas Darat Negara adalah Pintu Masuk orang, Barang, dan Alat Angkut melalui darat lintas negara. 25. Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan adalah kegiatan pemeriksaan dokumen karantina kesehatan dan faktor risiko kesehatan masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, serta Barang oleh pejabat karantina kesehatan . 26. Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat adalah haI, keadaan, atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kemungkinan timbulnya pengaruh buruk t erhadap kesehatan masyarakat. 27 . Terjangkit adalah kondisi seseorang yang menderita penyakit yang dapat menjadi sumber penular penyakit yang berpotensi menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. 28. Terpapar adalah kondisi orang, Barang, atau Alat Angkut yang terpajan, terkontaminasi, dalam m asa inkubasi, insektasi, pestasi, ratisasi, termasuk kimia dan radiasi. 29. Pejabat Karantina Kesehatan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang kesehatan yang diberi kewenangan oleh menteri yang menyelen ggarakan urusan pemerintahan di bidang kes ehatan untuk melaksanakan Kekarantinaan Kesehatan. 30. Dokumen Karantina Kesehatan adalah surat keterangan kesehatan yang dimiliki setiap Alat Angkut, orang, dan Barang yang memenuhi persyaratan baik nasional maupun internasional. 31. Setiap Orang adalah o rang perseorangan dan/atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kekarantinaan Kesehatan yang selanjutnya disebut ppNS Kekarantinaan Kesehatan adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – Undang ini untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kekarantinaan Kesehatan. 33. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yan g memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 34. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelengg ara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 35. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pemahaman hukumnya dapat menggunakan “ Asas – asas Hukum ”( Amir Ilyas. Kumpulan Asas – asas Hukum. Hal 9. Lex Scripta: aturan hukum pidana harus tertulis. Lex Certa: tindak pidana harus dijelaskan unsur – unsurnya ) yang terdapat didalam Pasal 2 : Kekarantinaan Kesehatan berasaskan: a. perikemanusiaan; b. manfaat; c. pelindungan; d. keadilan; e. nondiskriminatif; f. kepentingan umum; g. keterpaduan; h. kesadaran hukum; dan i. kedaulatan negara. Pemahaman hukumnya dapat menggunakan pendekatan interpretasi “ Teleologis ” atau “ Antisipasi ” ”( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) atau “ Filsafat (subtansi) Hukum ” ( Soetiksno. Filsafat Hukum. Hal 17. Andre Ata Ujan. Filsafat Hukum. Hal 21 ) yang terdapat di dalam Pasal 3 : Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk: a. melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; b. mencegah dan m enangkal penyakit Page 14 of 41 dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat; c. meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat; dan d. memberikan pelindungan dan kepastia n hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan. Pemahaman a ncaman hukuman pidananya dapat menggunakan pendekatan interpretasi “ Gramatika ” dan “ Sistematis ” atau “ Dogmatis ” dan “ Historis ” dan “ Kreatif ” atau “ Restriktif ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) yang terdapat didalam Pasal 93 : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Keseh atan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat(1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. dan/atau menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ata u pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah). Juncto Bab – V – K ekarantinaan Kesehatan Di Pintu Masuk dan Di Wilayah. Pasal 15 ayat (1) : Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk dan di wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat terhadap Alat Angkut, orang, Barang, dan/atau Iingkungan, serta respons terhadap Kedaruratan Kesehatan Masyarakat da lam bentuk tindakan Kekarantinaan Kesehatan. Ayat (2) : Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) berupa: a. Karantina, Isolasi, pemberian vaksinasi atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; b. Pembatasan Sosial Berskala Besar; c. disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. Ayat (3) : Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat(2 ) huruf d dilaksana – kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Ayat (4) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaiman a dimaksud pada aya t (2) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 94 ayat (1) : Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, dan pasal 92 dilakukan oleh korporasi pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ayat (2) : Korporasi dikenai pertanggungjawaban secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berla ku bagi korporasi yang bersangkutan. Ayat (3) : Pidana dijatuhkan kepada korporasi jika tindak pidana: a. dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi; b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi; c. dilakukan sesuai de ngan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan/atau d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi. Ayat (4) : Dalam hal tindak pidana dilakukan atau diperintahkan oleh personel pengendali korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) hu ruf a atau pengurus korporasi, pidana pokok yang dijatuhkan adalah pidana penjara maksimum dan pidana denda maksimum yang masing – masing ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga). Ayat (5) : Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pid ana denda maksimum ditambah dengan pidana pemberatan 2/3 (dua pertiga). Berdasarkan interpretasi “ Rasional ” dan “ Doktriner ” dan “ Sosiologis ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) Juncto berdasarkan “ doktrin hukum pidana ”( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto “ Unsur Unsur Tindak Pidana ”( Moeljatno. Asas – asas Hukum Pidana. Hal 64 – 70 ) Unsur Tindak Pidana: 1. Kelakuan dan akibat = Perbuatan (causalitas) ; 2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (ambtenaar) ; 3. Keadaan tambahan yang menyertai perbuatan (syarat tambahan untuk dapat dipidana) ; 4. Unsur m elawan hukum yang objektif ( perbuatan ); 5. Melawan hukum subjektif ( sikap batin ). Tersimpul ketentuan pidana tersebut di atas adalah: “ Delict Formiele ”( Eddy O.S. Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 136 – 137 ) dan kesimpulan pertama, ke tentuan pidana tersebut adalah: “ Delict Formiele dan Delict Materiele ”. U nsur subjektifnya kumulatif. Unsur Subjektif Pertama : “ s etiap orang ” . Unsur Subjektif Kedua : “ wajib mematuhi ”. Unsur Objektif nya adalah: “ penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan ” dan/atau menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat . Ke simpul an kedua, ketentua n pidana tersebut adal ah : “ Delict Materiele ”. U nsur subjektifnya kumulatif. Unsur Subjektif Pertama : “ s etiap orang ” . Unsur Subjektif Kedua : “ dengan sengaja ”. U nsur objektifnya kumulatif , yaitu: Unsur Objektif Pertama : “ menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan ” . Unsur Objektif Kedua : “ menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ”. Juncto berdasarkan “ doktrin hukum pidana ”( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto ( Eddy O.S Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 197 – 207 ) Subjek Delict adalah Strafbaarfeit atau Delict atau Tindak Pidana : S eorang( Fictie Theorie. Friedrich Carl v on Savigny. Jerman 1779 – 1861 ) atau Korporasi ( Orgaan Theorie oleh Otto von Gierke. Jerman 1841 – 1921 ) atau ( Strict Liability Theory atau Vicarious Liability Theory oleh Henry Campbell Black ) atau ( Functioneel daderschap Theory oleh Roling. Jurisprudensi Hoge Raad awal tahun 1950 ). “ Barangsiapa ” atau “ Korporasi ” melak ukan pelanggaran terhadap Kepentingan Hukum dan kerugian atas Kepentingan Hukum:(1. Kepentingan Hukum Perorangan adalah: 1. Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4. Kehormatan status sosial, dll. 2. Kepentingan Hukum Masyarakat adalah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. K epentingan Hukum Negara adalah: 1. Kedaulatan negara; 2. Keamanan internal dan eksternal negara; 3. Kekayaan negara ) dalam hal tersebut terjadi “ Rasa Tidak Aman Masyarakat ” adanya “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” . Peristiwa Pidana tersebut terjadi dengan mengguna kan benda dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict) “ benda ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” terjadinya Peristiwa Pidana “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Ma syarakat ” . “ benda ” tersebut merupakan “ Barang – Bukti ” yang digunakan untuk terlaksananya Peristiwa Pidana “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah Peristiwa Pidana “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” tersebut terjad i , dengan “ Objek Delict ” ( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan ( H. Muchsin. Ikhtisar Ilmu Hukum. Hal 24 – 31 ) adalah Peristiwa Pidana “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” yang diderita oleh masyarakat, dengan nilai k erugiannya yang bersifat im materiil ( bukan kebendaan) yaitu, Peristiwa Pidana “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” .
  3. Persangkaan terhadap Habib Riz ieq Shihab dkk atas Pasal 216 KUHPidana. “ Tentang Kewajiban Menghadiri Panggilan atau Permintaan Aparat Hukum ”.
  4. Terjadi tewasnya atau wafatnya 6 Orang dalam iring – iringan kendaraan mobil rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab dkk, adalah La skar Pembela Fron Islam : Andi Oktiawan(33th) dan Faiz Ahmad Syukur(22th) dan Muhammad Suci Khadafi(21th) dan Lutfi Hakim(25th) dan Muhammad Reza(20th) dan Ahmad Sofiyan alias Ambon(26th) yang ditembaki oleh 6 orang bersenjata ( Oknum Polisi POLDA Metro Jaya) dengan “ dalil ”( tanpa bukti p ara saksi dan tanpa bukti CCTV ) , katanya. “ Pembelaan polisi atas serangan para anggota Laskar Pembela Fron Islam ”. Bagaimanakah menurut hukumnya ? . Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946 , tentang Pe raturan Hukum Pidana . Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958 , tentang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I . Wetboek van Strafrecht menjadi Kitab Undang Undang Hukuman atau KUH Pidana. Art 338: “ Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945 : “ Barang siapa yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang karena membu nuh , dihukum penjara selama lamanya lima belas tahun ”. Terjemahan Mr. E.M.L. Engelbrecht: “ Barangsiapa dengan sengaja menghilang nyawa orang dihukum karena salahnya pembunuhan, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima belas tahun ”. Terjemahan M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh: “ Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya lima belas tahun ”. Terjemahan R. Soesilo: “ Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun ”. Pemahaman ketentuan hukum pidana ( pembunuhan ) tersebut dapat menggunakan pendekatan interpretasi “ Rasional ” dan “ Doktriner ” dan “ Sosiologis ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) Juncto berdasarkan “ doktrin hukum pidana ”( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto “ Unsur Unsur Tindak Pidana ” ( Moeljatno. Asas – asas Hukum Pidana. Hal 64 – 70 ) Unsur Tindak Pidana: 1. Kelakuan dan akibat = Perbuatan (causalitas) ; 2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (ambtenaar) ; 3. Keadaan tambahan yang menyertai perbuatan (syarat tambahan untuk dapat dipidana) ; 4. Unsur m elawan hu kum yang objektif ( perbuatan ); 5. Melawan hukum subjektif ( sikap batin ) Tersimpul ketentuan hukum pidana tersebut adalah “ Delict Materiele ”. d engan unsur subjektifnya kumulatif. Unsur Subjektif Pertama: “ barang siapa ” . Unsur Subjektif Kedua: “ dengan sengaja ”( P.A.F. Lamintang. Dasar – dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Hal 277 – 288 ) Opzet atau Dolus adalah suatu kesengajaan untuk melakukan kejahatan atau kehendak(disadari) untuk melakukan kejahatan. U nsur objektifnya kumulatif. Unsur Objektif Pertama : “ menghilangkan nyawa orang ”. Unsur Objektif Kedua : “ karena membunuh ” . Pemahaman ketentuan pidana tersebut dapat  menggunakan “ Doktrin hukum pidana ”( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto ( Eddy O.S. Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 136 – 137 ) Subjek Delict Strafbaarfeit adalah “Manusia” ( Fictie Theorie Friedrich Carl von Savigny. Jerman 177 9 – 1861 ) Barangsiapa mela kukan pelanggaran terhadap “ Kepentingan Hukum ” dan menimbulkan kerugian atas “Kepentingan Hukum” (1. Kepentingan Hukum P erorangan adalah: 1. Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4 . Kehormatan status sosia l, dll. 2. Kepentingan Hukum Masyarakat adalah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. K epentingan Hukum Negara adalah: 1. Kedaulatan negara; 2. Keamanan internal dan eksternal negara; 3. Kekayaan negara ) dalam hal tersebut terjadi “ matinya orang ”. Peristiwa Pidana terseb ut terjadi dengan menggunakan benda dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict) “ benda ” yang mematikan (senjata ) “ Barang – Bukti ” atas terjadinya Peristiwa Pidana “ matinya orang ”. “ benda ” yang mematikan (senjata ) tersebut merupakan “ Barang – Bukti ” yang digunakan terlaksananya “ matinya orang ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah Peristiwa Pidana “ matinya orang ” terjadi nya , dengan Objek Delict( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan ( H. Muchsin. Ikhtisar Ilmu Hukum. Hal 24 – 31 ) berupa “ matinya orang ” dengan nilai k erugian yang bersifat im materiil ( bukan kebendaan ) yaitu, “ matinya orang ”.
  5. Terjadi tewasnya atau wafatnya 6 Orang dalam iring – iringan kendaraan mobil rombongan keluarga Habib Rizieq Shihab dkk, adalah Laskar Pembela Fron Islam: Andi Oktiawan(33th) dan Faiz Ahmad Syukur(22th) dan Muhammad Suci Khadafi(21th) dan Lutfi Hakim(25th) dan Muhammad Reza(20th) dan Ahmad Sofiyan alias Ambon(26th) yang ditembaki oleh 6 orang bersenjata (Oknum Polisi POLDA Metro Jaya) dengan “ dalil ”( tanpa bu kti para saksi dan tanpa bukti CCTV ), katanya. “ Pembelaan polisi atas serangan para anggota Laskar Pembela Fron Islam ”. Bagaimanakah menurut hukumnya ? . Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II. Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946 , tentang Pe raturan Hukum Pidana . Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958 , tentang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I . Wetboek van Strafrecht menjadi Kitab Undang Undang Hukuman atau KUH Pidana. Art 359: “ Hij aan wiens schuld de dood van een ander te wijten is wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of hechtenis van ten hoogste negen maanden ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945 : “ Barang siapa yang karena salahnya ada orang mati, dihukum penjara selama lamanya satu tahun atau kurungan selama lamanya sembilan bulan ”. Terjemahan Mr. E.M.L. Engelbrecht: “ Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya satu tahun atau hukuman kurungan selama lamanya sembilan bulan ”. Terjemahan M. Budiarto dan K. Wantjik Saleh: “ Barangsiapa karena kekhilafannya menyebabkan orang mati, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama lamanya satu tahun ”. Terjemahan R. Soesilo: “ Barangsiapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum dengan hukuman penjara sel ama lamanya lima tahun atau kurungan selama lamanya satu tahun ”. Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1960, tentang Perubahan Kitab Undang Undang Hukum Pidana . Tertanggal 5 Januari 1960 . Pasal 1: Ancaman hukuman dalam pasal – pasal 359, 360 dan 188 Kitab Undang – undang Hukum Pidana dinaikkan , sehingga pasal – pasal tersebu berbunyi : Pasal 359: “ Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama – lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama – lamanya satu tahun ” . Pemahaman ketentuan pidana tersebut dapat menggunakan pendekatan interpretasi “ Rasional ” dan “ Doktriner ” dan “ Sosiologis ” ( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) Juncto Unsur Unsur Tindak Pidana ( Moeljatno. Asas – asas Hukum Pidana. Hal 64 – 70 ) Unsur Tindak Pidana adalah: 1. Kelakuan dan akibat = Perbuatan (causalitas) ; 2. Keadaan tertentu yang menyertai perbuatan (ambtenaar) ; 3. Keadaan tambahan yang menyertai perbuatan (syarat tambahan untuk dapat dipidana) ; 4. Unsur m elawan hukum yang objektif ( perbuatan ); 5. Melawan hukum subjektif ( sikap batin ) Tersimpul k etentuan pidana ters ebut adalah “Delict Kealpaan ”. Unsur subjektif kumulatif nya . Unsur Subjektif Pertama: “ barang siapa ” . Unsur Subjektif Kedua: “ kesalahan ”( tidak terdapat alasan pembenar dan tidak terdapat alasan pemaaf serta adanya kemampuan bertanggungjawab dan kelalaiannya bersifat melawan hukum ). Unsur Objektif nya adalah “ mengakibatkan matinya orang ” . Pemahaman ketentuan pidana tersebut dapat menggunakan “ d oktrin hukum pidana ” ( H.M. Rasyid Ariman . Hukum Pidana. Hal 63 – 72 ) Juncto ( Eddy O.S. Hiariej. Prinsip – prinsip Hukum Pidana. Hal 136 – 137 ) Subjek Delict Strafbaarfeit adalah “Manusia” ( Fictie Theorie Friedrich Carl v on Savigny. Jerman 1779 – 1861 ) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap “ Kepentingan Hukum ” dan ada kerugian atas Kepentingan Hukum (1. Kepentingan Hukum Perorangan adalah: 1. Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4. Kehormatan status sosial, dll. 2. Kepentingan Hukum Masyarakat adalah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. K epentingan Hukum Negara adalah: 1. Kedaulatan negara; 2. Keamanan internal dan eksternal negara; 3. Kekayaan negara ) . Peristiwa Pidana tersebut adanya “ matinya orang ”. Pe ristiwa Pidana tersebut karena kelalaian atas penggun a an benda dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict) “ benda ” (senjata ) yang merupakan “ Barang – Bukti ” yang mengakibatkan “ matinya orang ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah Peristiwa Pidana “ matinya orang ” tersebut terjadi nya, dengan Objek Delict( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan ( H. Muchsin. Ikhtisar Ilmu Hukum. Hal 24 – 31 ) berupa “ matinya orang ” dengan nilai kerugian yang bersifat im materiil ( bukan kebendaan ) yaitu, “ matinya orang ”.
  6. Noodweer atau Pembelaan Darurat. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II . Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebrua ri 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana . Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, t entang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUH Pidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang Undang Hukuman atau KUHPidana . Art 49(1): “ Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen oogenblikkelijke of onmiddelijk dregende, wederrechtelijke aanranding ”. (2): “ Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddelijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, does de aanranding veroorzaakt ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945 : “ Orang, yang melakukan perbuatan, yang terpaksa dikerjakan akan mempertahankan dirinya atau diri orang lain, atau mempertahankan peri kesopanan atau harta – benda kepunyaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu juga, maka orang itu tidak boleh dihukum ” . Ayat(2): “ Orang, yang melampaui batas pertahanan yang perlu, jika perbuatan itu dilakukannya karena panas hatinya yang amat sangat atau gelap matanya, tersebab oleh serangan itu, maka orang itu tidak boleh dihukum ” . Pemahaman ketentuan Pembelaan Darurat dapat menggunakan pendekatan “ Historis ”( Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Hal 82 – 86 ) Memorie van Toelichting( P.A.F. Lamintang. Dasar – dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Hal 469 – 470 ) Geen Noodweer Zonder: 1. Wederrechtelijke aanranding ; 2. Ogenbelikkelijk gevaar voor eigen of eens anders lijf, eerbaarbeid of goed ; 3. Noodxakelijkheid van het gepleegde feit ter wering van het door de aanranding ontstaan actueel en anders niet te keren gevaar : Tidaklah Terdapat Suatu Pembelaan Darurat Tanpa Adanya Suatu: 1. Serangan yang bersifat melawan hukum ; 2. Bahaya yang be rsifat langsung bagi tubuh, kehormatann atau benda milik sendiri atau milik orang lain ; 3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang tidak dapat ditiadak an dengan cara yang lain .
  7. Pelaksanaan Tugas ( ambtenaar ) . Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II . Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana . Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, t entang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengub ah KUH Pidana. Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang Undang Hukuman atau KUHPidana . Art 50: “ Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrijt ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945: “ Orang yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang undang tidak boleh dihukum ”.
  8. Pelaksanaan Perintah Atasan ( ambtenaar) Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II . Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana . Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUHPidana . Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboek van Strafrecht atau K itab Undang Undang Hukuman atau KUHPidana . Art 51(1): “ Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945: “ Orang, yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum ”. Art 51 (2): “Een onbevoegd gegeven ambtelijk bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door den ondergeschikte te goeder trouw als bevoe gd gegeven werd beschouwd en de nakoming daarvan binnen den kring zijner ondergeschiktheid was gelegen”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945: “ Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak, tidak membebaskan dari hukuman, kecuali kalau den gan tulus hati pegawai yang bawahannya itu menyangka bahwa pembesar itu berhak akan memberi perintah itu, dan peri menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah itu ”.
  9. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan UU – RI Nomor: 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tertanggal 8 Januari 2002. Definisi ketentuan hukumnya terdapat didalam Bab – I – Ketentuan Umum . Pasal 1 : Dalam Undang – Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Kepolisian adalah segala hal – ihwal ya ng berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang – undang memiliki wewenang umum Kepolisian. 4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Repu blik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan. 5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pemb angunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam me nangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk – bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 6. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, ter tib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri. 8. Penyelid ik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyelidikan. 9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidan a guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang – undang. 10. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. 11. Penyidik Pegaw ai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang – undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masi ng – masing. 12. Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang – undang. 13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersan gkanya. 14. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Pemahaman ketentuan hukumnya terdapat didalam Pasal 2 : “ Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ”. TUPOKSI terdapat didalam Bab – III – Tugas dan Wewenang. Pasal 13 : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Juncto Pasal 14 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Neg ara Republik Indonesia bertugas : a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai k ebutuhan; b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terh adap hukum dan peraturan perundang – undangan; d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri s ipil, dan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa; g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang – undangan lainnya; h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; sertal. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Ayat (2) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut de n gan Peraturan Pemerintah. Juncto Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: a. menerima laporan dan/atau pengaduan; b. memba ntu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum; c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa; e. menge luarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian; f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan; g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang; i. mencari keterangan dan barang bukti; j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional; k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keter angan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat; l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. Aya t (2) : Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perun dang – undangan lainnya berwenang : a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya; b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan pol itik ; e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam; f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan; g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melati h aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional; i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional; k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepo lisian. Ayat (3) : Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Juncto Pasal 16 ayat (1) : Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di b idang proses pidana, Kepolisian Negara Rep ublik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diper iksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan ; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan seca ra langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik peg awai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) : Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l a dalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. mengh ormati hak asasi manusia. Juncto Pasal 17 : Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan wewenangnya di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, khususnya di daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Juncto Pasal 18 ayat (1) : Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ayat (2) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keada an yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Juncto Pasal 19 ayat (1) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengu tamakan tindakan pencegahan.
  10. Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Beradasarkan UU – RI Nomor: 8 Tahun 1981. Tertanggal 31 Desember 1981 . Berlaku 31 Desember 1983. Tentang Hukum Acara Pidana . Definisi ketentuan hukumnya terdapat didalam Bab – I – Ketentuan Umum. Pasal 1 : Yang dimaksud dalam undang – undang ini dengan : 1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang untuk melakukan penyidikan. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya . 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang – undang ini. 4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penyelidikan. 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menu rut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 6. a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. b. Penuntut umum ada lah jaksa yang diberi wewenang oleh undang – undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. 7. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal d an menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. 8. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang – undang untuk mengadili. 9. Mengadili adalah serang kaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 10. Praperadilan adalah wewenang pengadilan nege ri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini, tentang: a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. 11. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 12. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur – dalam undang – undang in i. 13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang – undang untuk memberi bantuan hukum. 14. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut did uga sebagai pelaku tindak pidana. 15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. 16. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. 17. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang – un dang ini. 18. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang didup keras ada pada badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 19. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya s eorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 20. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pe ngekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. 21. Penahanan adalah penempatan tersang ka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 22. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang ber upa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini. 23. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan u ndang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang – undang kepada pe jabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. 25. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. 26. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 27. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu . 28. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. 29. Keterangan anak adalah keterangan yang diberikan oleh seorang anak tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini. 30. Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat terten tu atau hubungan perkawinan dengan mereka yang terlibat dalam suatu proses pidana sebagaimana diatur dalam undangundang ini. 31. Satu hari adalah dua puluh empat jam dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari. 32. Terpidana adalah seorang yang dipidana be rdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pemahaman hukumnya terdapat didalam Bab – II – Ruang Lingkup Berlakunya Undang Undang. Pasal 2 : Undang – undang ini berlaku untuk melaksanakan tatacara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan. Juncto Bab – III – Dasar Peradilan. Pasal 3 : Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang – undang ini . Juncto TUPOKSI Penyelidik & Penyidik . Terdapat didalam B ab – IV – P enyidik dan Penuntut Umum. Bagian Kesatu Penyelidik dan Penyidik . Pasal 4 : Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) : Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; 2. mencari keterangan dan barang bukti; 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengena l diri; 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung – jawab. b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: 1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan; 2. pemeriksaan dan penyitaan surat; 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. Ayat (2) : Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik. Juncto Pasal 6 ayat (1) : Penyidik adalah : a. pejabat polisi negara Republik Indonesia; b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang – undang. Ayat (2) : Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Juncto Pasal 7 ayat (1) : Penyidik sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang : a. menerima – laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriks a tanda pen genal diri tersangka ; d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; g. memanggil orang untuk dide ngar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; i. mengadakan penghentian penyidikan; j . mengadakan tindakan k . lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Ayat (2) : Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang – undang yang menjadi dasar hukumnya masing – masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordina si dan pengawasan penyi dik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a. Ayat (3) : Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Juncto Pasal 8 ayat (1) : Penyidik membuat berita acar a tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang – undang ini. Ayat (2) : Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Ayat (3) : Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan: a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara; b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, pen yidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Juncto Pasal 9 : Penyelidik dan penyidik sebagaim ana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing – masing pada umumnya di seluruh wilay ah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing – masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang – undang. 11. Penegakan Hukum Versus Penegakan Hak Asasi M anusia . Berdasarkan UU – RI Nomor: 39 Tahun 1999. Tertanggal 23 September 1999. Tentang Hak Asasi Manusia . Definisi ketentuan hukumnya terdapat didalam Bab – I – Ketentuan Umum. Pasal 1 : Dalam Undang – undang ini yang dimaksud dengan : 1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Ya ng Maha Esa dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; 2. Kewajiban dasar manusia adalah se perangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia. 3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia ata s dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan d asar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan ya ng hebat, baik jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketig a, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik. 5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebu t adalah demi kepentingannya. 6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang – undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak ak an memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. 7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang b erfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Asas – asas Hukumnya terdapat didalam Bab – II – Asas Dasar. Pasal 2 : Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan da sar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan . Filsafat Hukumny a terdapat didalam Pasal 4 : Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Juncto Pasal 18 ayat (1) : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pi dana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan. Ayat (2) : Setiap orang tidak bole h dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang – undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dilakukannya. Ayat (3) : Setiap ada perubahan dalam perturan perundang – undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. Ayat (4) : Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ayat (5) : Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 12. Subjek Hukum Tunggal dan Jamak. Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie. Tertanggal 5 Mei 1872. Berlaku Di Indonesia 01 Januari 1918. Berdasarkan UUD. Tertanggal 17 Agustus 1945. Aturan Peralihan Pasal II . Juncto UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946. Tertanggal 26 Pebruari 1946, tentang Peraturan Hukum Pidana. Juncto UU – RI Nomor: 73 Tahun 1958. Tertanggal 20 September 1958, tentang Menyatakan Berlakunya UU – RI Nomor: 1 Tahun 1946 Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah KUH Pidana . Juncto UUD Amandemen. Tertanggal 10 Agustus 2002. Aturan Peralihan Pasal I. Wetboe k van Strafrecht atau Kitab Undang Undang Hukuman atau KUHPidana . Art 55 (1) : “ Als daders van een strafbaar feit worden gestraft: Sub(1): Zij die het feit plegen, doen plegen of medeplegen; Sub(2): Zij die giften, beloften, misbruik van gezag of van aanzien, geweld, bedreiging of misleiding of doer het verschaffen van gelegenheid, middelen of inlichtingen het feit opzettelijk uitlollen. Art 55 (2): Ten aanzien der laatsten komen alleen die handelingen in aanmerking die zig opzettelijk hebben uitgelokt, benevens hare gevolgen ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945 : Yang dihukum sebab melakukan perbuatan yang boleh dihukum: Sub(1): Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu; Sub(2): Orang yang dengan sengaja menyebabkan perbuatan itu dilakukan, karena pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau kemuliaannya, memakai paksaan, ancaman atau tipu atau karena memberi kesempatan, ihktiar atau keterangan untuk itu. Ayat(2): Adapun or ang yang tersebut dalam sub(2) itu, yang boleh di tanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang sengaja disebabkan oleh mereka itu serta akibat perbuatan itu ”. een Art 56 : ” Als medeplichtigen aan een misdrijf worden gestraft: Sub(1): Zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf; Sub(2): Zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijt ”. Terjemahan Balai Pustaka Jakarta 1945: Yang dihukum sebab turut melakukan kejahatan : Sub(1): orang yang dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu; Sub(2): orang yang dengan sengaja memberi kesempatan, ikhtiatr atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu ”.

IV. PENUTUP. 

  1. Fakta Hukum: Minggu malam – Senin dini hari, 7 Desember 2020, bertempat di wilayah hukum Jakarta dan Jawa Barat. Telah terjadi Peristiswa Pidana dengan tewasnya 6 Orang Anggota Rombongan HRS: 1. Andi Oktiawan(33th) dan 2. Faiz Ahmad Syukur(22th) dan 3. Muhammad Suci Khadafi(21th) dan 4. Lutfi Hakim(25th) dan 5. Muhammad Reza(20th) dan 6. A hmad Sofiyan alias Ambon(26th), yang ditembaki oleh 6 orang b ersenjata ( Oknum Polisi Anggota POLDA Metro Jaya ) Tanpa Dasar Hukum ( Sistem Peradilan Pidana ) tersimpul tindakan kepolisian tersebut adalah tidak sah dan melanggar ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan/atau Pasal 359 KUHPidana.
  2. Peristiwa Hukum adanya kerumunan massa hingga menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. Juncto Peristiwa Hukum adanya kerumunan massa pada acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agro kultural Markaz Syariah yang dihadiri Habib Rizieq Shihab di Mega – mendung Bogor, p ada Jumat (13/11) . Habib Rizieq Shihab datang ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor . Jawa Barat . POLDA Metro Jaya dan POLDA JABAR. Menetapkan Persangkaan terhadap Habib Rizieq Shihab dkk Delik Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 , tentang wabah penyakit menular. R umusan Uns ur Unsurn . Delict Formiele , dengan unsur subjektif kumulatif. Unsur Subjektif Pertama: “ barangsiapa ” adalah Manusia yang memiliki kewajiban hukumnya “ melaporkan ” apabila terdapat “ wabah penyakit ” dilingkungannya, yaitu: Seeorang Kepala Lingkungan Tetangga ( RT ) atau Kepala Lingkungan Warga ( RW ) . Bukanlah Habib Rizieq Shihab . Unsur Subjektif Kedua: “ dengan sengaja ” adalah perbuatan melawan hukum yang tertulis maupun yang tidak terlutris . Dan Unsur Objektif tunggal: Perbuatannya “ menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah ” (penyakit menular ). Doktrin pidana: Subjek Delict adalah Strafbaarfeit atau Delict atau Tindak Pidana : Seseorang( Fictie Theorie oleh Friedrich Carl von Savigny. Jerman 1779 – 1861 M ). Barangsiapa( Kepala Lingkungan Tetangga ( RT ) atau Kepala Lingkungan Warga ( RW ) melakukan pelanggaran atau perkosaan terhadap Kepentingan Hukum dan terdapat kerugian Kepentingan Hu kum: (1. Kepentingan Hukum Perorangan adalah: 1 . Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4. Kehormatan status sosial, dll. 2. Kepentingan Hukum Masyarakat adalah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. Kepentingan Hukum Negara adalah: 1. Kedaulatan negara; 2. Keamanan internal dan ekst ernal negara; 3. Kekayaan negara ) dalam hal tersebut terjadi “ Rasa Tidak Aman Masyarakat ” adanya “ Wabah Penyakit Menular ”. Peristiwa Pidana tersebut terjadi dengan menggunakan kebendaan dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict) “ Kebendaan ” yan g merupakan “ Barang – Bukti ” atas terjadinya “ Wabah Penyakit Menular ”. “ Kebendaan ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” tersebut digunakan untuk terlaksananya “ Wabah Penyakit Menular ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah “ Wabah Penyakit Menular ” tersebut terjadi. Objek Delict( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan berupa “ Wabah Penyakit Menular ” yang diderita oleh masyarakat setempat. Nilai Kerugiannya bersifat im – materiil (di luar kebendaan) yaitu: “Wabah Penyakit Terdapat Di Masyarakat”
  3. Peristiwa Hukum adanya kerumunan massa hingga menyebabkan pelanggaran protokol kesehatan di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada 14 November 2020. Juncto Peristiwa Hukum adanya kerumunan massa pada acara peletakan batu pertama Pondok Pesantren (Ponpes) Alam Agrokultural Markaz Syariah yang dihadiri Habib Rizieq Shihab di Mega – mendung Bogor, p ada Jumat (13/11) . Habib Rizieq Shihab datang ke Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markaz Syariah DPP FPI di Desa Kuta, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor . Jawa Barat . POLDA Metro Jaya dan POLDA JABAR. Menetapkan Persangkaan terhadap Habib Rizieq Shihab dkk Delik Pasal 93 Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 , tentang kekarantinaan kesehatan . Delict Formiele dan Delict Materiele. Dengan unsur subjektifnya kumulatif. Unsur Subjektif Pertama: “ s etiap orang ” . Unsur Subjektif Kedua: “ wajib mematuhi ”. Dan Unsur Objektif: “ penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan ” dan /atau menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat . Tersimpul bahwa ketentuan pidana tersebut: “Delict Materiele”. Dengan unsur subjektifnya kumulatif. Unsur Subjektif Pertama: “ s etiap ora ng ” . Unsur Subjektif Kedua: “ dengan sengaja ”. Dan unsur objektifnya kumulatif. Unsur Objektif Pertama: “ menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan ” . Unsur Objektif Kedua: “ menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ”. Doktrin hukum pidana: Subjek Delict adalah Strafbaarfeit atau Delict atau Tindak Pidana : Seorang( Fictie Theorie oleh Friedrich Carl von Savigny. Jerman 1779 – 1861 M ) atau Korporasi( Orgaan Theorie oleh Otto von Gierke. Jerman 1841 – 1921 M ) atau ( Strict Li ability Theory atau Vicarious Liability Theory oleh Henry Campbell Black ) atau ( Functioneel daderschap Theory oleh Roling. Jurisprudensi Hoge Raad awal tahun 1950 ). Barangsiapa atau Korporasi melakukan pelanggaran atau perkosaan terhadap Kepentingan Hukum dan terdapat kerugian Kepentingan Hukum:(1. Kepentingan Hukum Perorangan adalah: 1. Kebendaan; 2. Kejiwaan; 3. Keragaan; 4. Kehormatan status sosial, dll. 2. Kepentingan Hukum Masyarakat adalah: 1. Rasa aman; 2. Rasa tentram; 3. Rasa nyaman. 3. Kepenti ngan Hukum Negara adalah: 1. Kedaulatan negara; 2. Keamanan internal dan eksternal negara; 3. Kekayaan negara ) dalam hal tersebut terjadi “ Rasa Tidak Aman Masyarakat ” adanya “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ”. Peristiwa Pid ana tersebut terjadi dengan menggunakan kebendaan dan sarana – prasarana serta keadaan (Orgaan Delict) “ Kebendaan ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” atas terjadinya “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ”. “ Kebendaan ” yang merupakan “ Barang – Bukti ” tersebut digunakan untuk terlaksananya “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” baik pada waktu persiapan atau sedang atau setelah “ Kekarantinaan Kesehatan ” Juncto “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” terjadi Objek Delict( tujuan kejahatan ) atau hasil kejahatan berupa “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ” yang diderita masyarakat setempat. Nilai Kerugiannya bersifat im – materiil (di luar kebendaan) yaitu: “ Kedaruratan Kesehatan Masyarakat ”. KESIMPULAN . 1. Fakta Hukum . Minggu malam – Senin dini hari, 7 Desember 2020, bertempat di wilayah hukum Jakarta dan Jawa Barat. Telah terjadi Peristiswa Pidana dengan tewasnya 6 Orang Anggota Rombongan HRS: 1. Andi Oktiawan(33th) dan 2. Faiz Ahmad Syukur(22th) dan 3. Mu hammad Suci Khadafi(21th) dan 4. Lutfi Hakim(25th) dan 5. Muhammad Reza(20th) dan 6. A hmad Sofiyan alias Ambon(26th), yang ditembaki oleh 6 orang b ersenjata ( Oknum Polisi Anggota POLDA Metro Jaya ) Tanpa Dasar Hukum ( Sistem Peradilan Pidana ) . T inda kan kepolisian tersebut bert entangan dengan hukumnya yang telah tersebut di atas dan berdasarkan UU – RI Nomor: 48 Tahun 2009. Tanggal 29 Oktober 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman . Pasal 9 ayat (1) : Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang – undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi. Ayat (2) : Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebaga imana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Ayat (3) : Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang – undang. B erdasarkan uraian tersebut di atas , tersimpul tindakan kepolisian tersebut adalah tidak sah dan melanggar Pasal 338 KUHPidana dan/atau Pasal 359 KUHPidana. 2. POLDA Metro Jaya dan POLDA JABAR. Memp er tersangka n Habib Rizieq Shihab dkk melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 1984 , tentang wabah penyakit menular. Pasal 14 ayat (1) : Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini (Wabah penyakit menular ) , diancam dengan pidana penjara selama – lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi – tingginya Rp 1.000.000, – (satu juta rupiah). Ayat (2) . Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang ini, diancam dengan pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda setinggitingginya Rp 500.000, – (lima ratus ribu rupiah). Ayat (3) : Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran. Subjek Hukumnya haruslah Ketua Lingkungan Tetangga(RT) atau Ketua Lingkungan Warga(RW). Bukanlah Habib Rizieq Shihab. 3. POLDA Metro Jaya dan POLDA JABAR. Memp ertersangkan Habib Rizieq Shihab dkk melanggar UU – RI Nomor : 6 tahun 2018 , tentang Kekarantinaan Kesehatan . Pasal 93 : Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. dan/atau menghalang – halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ata u pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Tersangka tidak dapat dilakukan penahanan selama belum adanya putusan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Undang – undang .

  1.  Wetboek van Strafrecht / Kitab Undang Undang Hukuman . Terjemahan Balai Pustaka Nomor 488. Jakarta 1945 .
  2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Terjemahan R Soesilo .
  3. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Terjemahan P.A.F. Lamintang.
  4. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Terjemahan S.R. Sianturi.
  5. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Terjemahan Satochid Kartanegara.
  6. Kitab Undang Undang Hukum Pidana(KUHP) Terjemahan Jan Remmelink.
  7. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana Indonesia .
  8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1984 , tentang Wabah Penyakit Menular .
  9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Asasi Manusia.
  10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara .
  11. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuas aan Kehakiman .
  12. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 , tentang Kekarantinaan Kesehatan .

 

Buku – buku .

  1. Asas – asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. S.R. Sianturi. Alumni AHAEM – PETEHAEM Jakarta 1996 .
  2. Asas – asas Hukum Pidana . Andi Hamzah. PT. Rineka Cipta Edisi Revisi. Jakarta 2008.
  3. Asas – asas Hukum Pidana . Moeljatno. PT. Rineka Cipta Edisi Revisi. Jakarta 2008.
  4. Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. P.A.F. Lamintang. Sinar Grafika. Cetakan Kedua 2016.
  5. Filsafat Hukum. Soetiksno. PT. Pradnya Paramita. Cetakan Ketujuh. 1997.
  6. Filsafat Hukum. Ande Ata Ujan. Penerbit Kanisius. 2008.
  7. Hukum Pidana Indonesia. Andi Hamzah. Sinar Grafika. Ce takan Pertama 2017.
  8. Hukum Pidana. H.M. Rasyid Ariman. Setara Pers. Malang. Cetakan Kedua 2016.
  9. Ikhtisar Ilmu Hukum. H. Muchsin. Badan Penerbit Islam 2006.
  10. Kumpulan Asas – asas Hukum. Amir Ilyas. PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
  11. Ketika Kejahatan Berdaulat(Seb uah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosilogi) Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. Percetakan M2 Print. Cetakan Kedua 2004.
  12. Prinsip Prinsip Hukum Pidana. Eddy O.S Hiariej. Edisi Revisi 2015.
  13. Sistem Peradilan Pidana. H.R. Abdussalam. PTIK. Cetakan Ketiga. Ed isi Revisi. Jakarta 2012.
  14. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Romli Atmasasmita. Kencana Prenada Media Group. Cetakan Kedua 2011.

 

Media Online .

  1. (Ed:gtp/rap) Baca artikel selengkapnya di: Detik News . Beda Polisi dan FPI soal 6 Pengawal Habib Rizieq Tewas Ditemb ak .
  2. https:// megapolitan. kompas. com/ read/ 2020/12/07/07213651/ hari – ini – rizieq – shihab – akan – diperiksa – polisi – terkait – pelanggaranprotokol ? page=all . Penulis: Muhammad Isa Bustomi Editor: Nursita Sari Download aplikasi Kompas. com untuk akses berita lebih mudah dan cepat: Android: https: // bit.ly/3g85pkA iOS: https://apple.co/ 3hXWJ0L .
  3. REPUBLIKA.CO.ID, POLDA Metro Jaya resmi menaikkan status kasus kerumunan massa pada acara akad nikah puteri Habib Rizieq Shihab (HRS) dan peringatan Maulid Nabi Muhammad di Petamburan, Jakarta Pusat, pada Sabtu (14/11) ke tingkat pen yidikan, Kamis (26/11). Page 41 of 41