PELATIHAN PARALEGAL DAN SYARAT-SYARATNYA

I. Pengertian .

  1. Yang disebut Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah,Pengurus DPC,  Advokat,  dan Paralegal LBH-HAM Masyarakat sipil adalah Pengurus, Advokat dan Paralegal yang Terdaftar di website www.lbh-ham.com
  2. Paralegal adalah setiap orang yang berasal dari komunitas, masyarakat, yang telah mengikuti pelatihan Paralegal, tidak berprofesi sebagai advokat, dan tidak secara mandiri mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan
  3. Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal.

II.  Syarat-syarat Umum Parlegal : 

Untuk dapat direkrut menjadi Paralegal, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. warga negara Indonesia;
b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
c. memiliki kemampuan membaca dan menulis;
d. bukan anggota Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, atau Aparatur Sipil Negara; dan
e. memenuhi syarat lain yang ditentukan oleh Pemberi Bantuan Hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

f. tercatat sebagai anggota Pemberi Bantuan pada suatau Lembaga (LBH)

III. Syarat Pendaftaran  Paralegal.

a.  Jenis Kelamin : Pria/ Wanita.

b. Pendidikan : minimal SLTA, diutamakan Pensiunan (negeri/swasta)

c. Sehat Jasmani dan Rohani.

d. Mampu  berbahasa Indonesia dengan baik

e.  Setia kepada Pancasila dan UUD R.I Tahun 1945.

f.   Mengajukan surat permohonan kepada ketua umum LBH HAM Masyarakat Sipil di Jakarta Pusat

melalui via email dengan melampirkan  sebagai berikut :

1. Foto copy Ijazah Terakhir

2. Fotocopy KTP dan fotocopi Kartu Keluarga.

3. Foto  Warna ukuran 3×4 (3 lembar)

4. Surat Keterangan Berkelakuan baik dari kepala Desa/Lurah

5. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang mengalami/menghadapi persoalan hukum.

6. surat pernyataan bersedia mengabdi sebagai Paralegal di wilayahnya.

IV. Syarat Umum Direktur Wilayah/Direktur Cabang

  • Memiliki BAS(Berita Acara Sumpah) yang masih aktif.
  • Memiliki sekretarit) di wilayah di ibu kota Provinsi
  • mengajukan permohonan pembentukan Kantor Wilayah LBH HAM Masyarakat sipil kepada Ketua Umum LBH HAM Masyarakat Sipil di Jakarta dengan melampirkan :
  • Fotocopi KTA avokat yang masih berlaku
  • Fotocopy BAS yang masih berlaku
  • Foto KTP yang masih berlaku
  • Pasfoto warna 1 lembar
  • Nama dan identitas calon Pengurus DPW/DPC  antara lain : Sekretaris, Bendahara, Kordinator  advokat, Kordinator Paralegal)

V.  Waktu Pendaftaran.

1. Pendaftaran dibuka mulai tang 3 Agutustus Tahun 2021 sampai dengan 20 agustus Tahun 2021

2. Kelengkapan Berkas sudah diterima via email/via whatsap paling lama tanggal 25 Agustus Tahun 2921.

3. Peserta 30 Orang.

4. Magang Bulan september dan oktober 2021

5. Pelatihan Dasar  Bulan November 2021

VI. Tahapan Pelatihan 

1. Magang selama 3 bulan (mendapatkan KTA Magang dan surat tugas).

2. Pelatihan Dasar (mendapatkan  sertifikat)

3. Pelatihan Lanjutan (kompetensi/Rekognisi)

VII. Kompetensi Paralegal adalah :

Paralegal dalam pemberian Bantuan Hukum harus memiliki kompetensi yang meliputi:
a. kemampuan memahami hukum dasar, kondisi wilayah, dan kelompok kepentingan dalam masyarakat;
b. kemampuan melakukan penguatan masyarakat dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan hak lain yang dilindungi oleh hukum; dan
c. keterampilan mengadvokasi masyarakat berupa pembelaan dan dukungan terhadap masyarakat.

d. Terdaftar di Sistem Informasi Database (BPHN)  Bantuan Hukum

e.  Untuk mendapatkan kompetensi sebagaimana dimaksud , Paralegal wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan  oleh Pemberi Bantuan Hukum (LBH ) atas  persetujuan dari BPHN (Badan Pembina Hukum Nasional)

f.  Pengakuan Kompetensi adalah pengakuan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam bentuk sertifikat terhadap kompetensi Paralegal Pemberi Bantuan Hukum yang telah mengikuti dan lulus pelatihan Paralegal.

VIII. Fungsi Paralegal

Paralegal yang telah memilik Kompetensi, Selain memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat menugaskan
Paralegal yang telah memiliki kompetensi tersebut untuk memberikan pelayanan hukum berupa:
a. advokasi kebijakan perangkat daerah tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
b. pendampingan program atau kegiatan yang dikelola oleh kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, atau pemerintah desa; dan/atau
c. bekerja sama dengan penyuluh hukum untuk membentuk dan/atau membina kelompok keluarga sadar hukum.

ketentuan pendaftaran, jumlah pesesrta dan jadwal pelatihan  ini sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan kepada pihak lain .

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/9355_permenkumham_no._3_tahun_2021_tentang_paralegal_dalam_pemberian_bantuan_hukum%20(1).pdf