YAYASAN  BANTUAN HUKUM HAK AZASI MANUSIA MASYARAKAT SIPIL DI INDONESIA  – LBH-HAM

Motto  :  Benar atau Salah

VISI

Mendorong terciptanya sadar hukum masyarakat  melalui pelaksanaan hukum yang benar sesuai dengan ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai upaya mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu adanya  ketertiban, kedamaian  yang merupakan wujud penghormatan terhadap  hak hak azasi manusia.

MISI

  1.  Menyebarluaskan nilai nilai kemanusian yang terkandung dalam peraturan  perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat baik melalui advokasi, pendampingan maupun  melalui saluran informasi lainya
  2. Mendorong dan ikut mendampingi segala upaya yang dapat menumbuhkan  kesadaraN hukum  masyarakat  tentang hak dan kewajibannya  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku., sehingga mereka  mampu  mempejuangkan, memperoleh  dan  mempertahankan hak  KEMERDEKAANnya   dengan tidak mengabaikan hak orang lain.
  3. Memberikan masukan-masukan kepada penyelenggara Negara baik terhadap peraturan perundang-undangan yang telah /dan atau akan diberlakukan  kepada masyarakat maupun terhadap pelaksanaannya oleh aparatur Negara  yang berpotensi melanggar hak azasi  manusia.
  4. Mendorong dan memajukan penegakkan hukum yang dilakukan  berdasarkan  ketentuaN hukum yang berlaku, berkeTuhanan dan  berperikemanusiaan.

RUANG LINGKUP KEGIATAN

  1. Pendampingan Litigasi
  2. Pendampingan Non Litigasi
  3. Advokasi (Penyuluhan ) hukum
  4. Penelitian hukum
  5. Konsultasi hukum

 

LANDASAN PERGERAKAN

Hampir semua sarjana terkemuka sepakat bahwa HAK Azasi Manusia ada bukan karena kebaikan negara dan bukan pemberian masyarakat terhadap seseorang tetapi karena martabatnya sebagai manusia ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, karena itu hak azasi manusia seseorang harus dijaga dan dijamin pelaksanaannya oleh  pemerintah di suatu negara.

Disadari bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri tetapi hidup dalam suatu masyarakat. Karena tiap-tiap individu dalam suatu negara memiliki kepentingan yang sama yaitu mewujudkan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dan kedamaian maka masing-masing negara merumuskan (koditifikasi) kepentingan-kepentingan individu-individu warga negaranya  dan menyatukannya dalam bentuk perundang-undangan yang berlaku bagi semua warga negara dengan tujuan,  agar setiap setiap orang  dapat dengan  bebas melaksanakan hak/kewenangannya tanpa  melanggar hak orang lain.

Dengan demikian setiap individu-individu dalam masyarakat termasuk aparatur pemerintah, aparatur penyelengara negara, pegawai / karyawan swasta petani, nelayan dan sebagainya wajib taat dan tunduk pada ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku karena  batas antara hak dan kewajiban azasi manusia adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebab legitimasi tentang  hak azasi dan kewajiban azasi  setiap orang tidak boleh sewenang-wenang tetapi terbatas pada apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang disuatu negara, boleh dikata peraturan perundang-pundangan di suatu negara menjadi ciri khas apakah negara itu menghormati hak azasi manusia atau tidak.

Di Indonesia, Hak Azasi Manusia telah dirumuskan dan ditetapkan dalam UUD R.I Tahun 1945, Tap MPR R.I Tahun 1998 Tentang HAM, UU RI.Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM , UU R.I Nomor 26 Tahun 2000 termasuk UU R.I. Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahaan Convention Against Torture And Other Cruel InHuman Or Degrading Treatment or Punishment,secara umum memuat hak-hak dasar dan kewajiban dasar manusia sebagai berikut:

  1. Hak-hak dasar manusia
  2. Hak untuk hidup
  3. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan
  4. Hak Mengembangkan Diri
  5. Hak Memperoleh Keadilan
  6. Hak Atas Kebebasan Pribadi
  7. Hak atas Rasa Aman
  8. Hak atas Kesejahteraan
  9. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan
  10. Hak wanita
  11. Hak anak.
  12. Kewajiban dasar manusia diantaranya :
  13. Wajib ikut membela Negara
  14. Wajib menghormati hak azasi orang lain

Dari hak-hak dasar dan kewajiban dasar manusia tersebut tersebut diatas dapat kita artikan bahwa setiap orang :

  1. Berhak makan di rumah makan tetapi wajib membeli/membayar
  2. Berhak memiliki motor tetapi wajib membeli/membayar
  3. Berhak mengendari motor tetapi wajib mematuhi aturan lalu lintas
  4. Berhak tidur di hotel tetapi wajib bayar.
  5. Berhak bericara apa saja tetapi tidak boleh menghina,berbohong atau menyinggung orang lain.
  6. Berhak menagih utang/piutang tetapi wajib dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku
  7. Berhak mempertahankan hak milik tetapi dengan cara yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan sebagainya.

Maka dari itu, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Hak Azasi Manusia Masyarakat Sipil hadir untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam rangka memperjuangkan tegaknya  hak azasi manusia di Indonesia dengan cara :

  1. Melakukan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku
  2. Melakukan pembelaan secara litigasi maupun non litigasi.
  3. Memberikan masukan-masukan kepada pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan yang mengarah kepada pelanggaran hak azasi manusia di Indonesia.
  4. Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga penegak hak azasi manusia baik di tingkat nasional maupun International.

 

Perkembangan Hak Azasi Manusia

Revolusi perancis dan amerika pada tahun….yang mengumandangkan persamaan hak warga Negara sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Revolusi amerika dan Perncis tersebut menjadi tonggak sejarah Lahirnya istilah Hak azasi manusia didunia sebagai “arus balik” terhadap kesewenang-wenangan pemerintahan diktor pada saat itu.

Meskipun  perumusan hak azasi manusia dalam UUD R.I 1945 tidak tersusun selengkap  yang dirumuskan dalam Deklarasi Hak hak Azasi manusia (declaration of Human Rights)  oleh PBB pada Tahun 1948, namun dimasukkannya nilai-nilai Pancasila dalam batang Undang-Undang dasar Tahun 1945 dan dicantumkannya hak dan kewajiban dalam pembukaan UUD Tahun 1945 itu menandakan bahwa Indonesia  (Founding Fathers) adalah Negara yang sangat menghormati hak azasi manusia,  boleh dikata Indonesia termasuk sebagai pelopor Hak Azasi manusia di dunia.

Dalam perkembangannya,  Indonesia melakukan suatu langkah nyata menentang kekuasaan yang secara sewenang-wenang  dari penguasa terhadap rakyatnya  sebagai salah satu wujud  penghormatan terhadap hak hak azasi manusia,  pada tahun 1981 diundangkannya Undang-Undang  R.I. Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana atau yang disebut KUHAP.

Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa mengingat manusia tidak dapat hidup sendiri-sendiri tetapi hidup berdampingan dalam suatu masyarakat yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan maka Negara telah merumuskan kepentingan kepentingan bersama atau hak azasi dan kewajiban azasi manusia  dalam suatu peraturan perundang yang berlaku, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut berfungsi sebagai benang merah  sebagai  pembatas hak azasi manusia yang satu dengan hak azasi manusia yang lain sebagaimana diperintahkan oleh :

  1. UUD Tahun 1945 Pasal 28 Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’J ayat 2 berbunyi ‘
  2. UU R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM pasal 70 berbunyi Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis’

Ini perintah Negara. Artinya, setiap orang  apapun profesinya termasuk aparatur Negara wajib :

  1. Sedapat-dapatnya membaca dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama yang terkait dengan kewenangan,  tugas-tugasnya (aktivitasnya)
  2. Berbuat, bersikap dan bertindaklah menurut ketentuan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan  yang berlaku tersebut (tidak boleh analogis)
  3. Tidak mengutip/mengambil/meniru contoh- contoh yang buruk (yang melanggar hukum )
  4. Andalkan hukum (bukan mengandalkan relasi atau uang )
  5. Syukuri yang ada.
  6. Tidak terkecuali kepada aparatur pemnerintah sekalipun TAP  MPR R.I.  Nomor XVII/MPR/1998  Tentang Hak Azasi Manusia,  Pasal 1 ayat 1  berbunyi ‘Menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Dan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah R.I yang berisikan penguatan penegakkan hak-hak azasi manusia di Indonesia.
  7. Pelanggaran Hak Azasi Manusia .

Apa yang dimaksud pelanggaran hak azasi manusia ? secara umum dapat disimpulkan bahwa ‘melanggar hukum adalah melanggar hak azasi manusia. Di Republik Indonesia, pelanggaran hak Azasi Manusia dibagi menjadi dua bagian yaitu pelanggaran hak azasi manusia ringan yang diatur dalam UU R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM, dan pelanggaran HAM berat diatur dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pendailan Hak Azasi Manusia.

  1. Pelanggaran hak azasi manusia ringan yang telah  diatur  dan dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 6 UU R.I Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM berbunyi ‘Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum  membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar,berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku
  2. Pelanggaran Hak azasi Manusia –berat salah satunya telah diatur dalam Pasal 7 dan pasal 9 UU R.I  Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Azasi Manusia.

Pasal 7 berbunyi Pelanggaran hak azasi manusia yang berat meliputi Kejahatan Genosida  dan kejahatan Kemanusiaan .Pasal 9 berbunyi Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil,berupa:

  1. pembunuhan;
  2. pemusnahan;
  3. perbudakan;
  4. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
  5. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
  6. penyiksaan;
  7. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
  8. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama,  jenis  kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal  yang dilarang menurut hukum internasional;
  9. penghilangan orang secara paksa; atau
  10. kejahatan apartheid.

Pada penjelasan pasal 9 huruf  f UU R.I Nomor 26 Tahun 2000 berbunyi ‘ Yang dimaksud dengan penyiksaan dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja  dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang tahanan atau seseorang yang berada dibawah pengawasan.

Dari perumusan pelanggaran hak azasi manusia tersebut, dapat kita simpulkan bahwa :

  1. Pelanggaran hak azasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang.
  2. Pelanggaran hak azasi manusia yang berat adalah segala tindakan yang termasuk Perampasan hak kemerdekaan dan atau penyiksaan yang dilakukan dengan sengaja.
  3. Dengan sengaja paling sederhana bisa diartikan :
  4. Pelaku mengetahui perbuatannya itu bertentangan dengan ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  5. Pelaku mengetahui bahwa akibat perbuatannya itu korban akan mengalami kerugian fisik maupun mental

Perbuatan Melawan Hukum (Melanggar Hukum)

Perbuatan melawan hukum artinya perbuatan yang bertentangan dengan hukum.Dalam Lapangan Hukum Perdata perbuatan melawan hukum dirumuskan :

  1. Disengaja, Pasal 1365 Kuhaperdata
  2. Kelalaian, Pasal 1366 Kuhaperdata
  3. Karena Tanggungjawab Pasal 1367 Kuhap Perdata.

Sedangkan dalam lapangan hukum pidana perbuatan melawan hukum dikenal menjadi perbuatan melawan hukum materil dan perbuatan melawan hukum Formil .

  1. Perbuatan melawan hukum materil adalah perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang diatur dalam KUHPidana (termasuk yang diatur dalam hukum adat/tidak tertulis) dan peraturan perundang-undangan yang yang lain yang diancam dengan pidana Seperti UU narkotika, Undang Tipikor dan sebagainya.
  2. Perbuatan melawan Hukum Formil adalah pelanggaran terhadap ketentuan tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DEWAN PENGURUS :

A. DEWAN PIMPINAN PUSAT 

  1. Dewan Pembina
  2. Dewan Pengawas
  3. Dewan Penasehat
  4. Ketua Umum
  • Ketua Bidang Advokat
  • Wakil Ketua Bidang Investigasi
  • Wakil Ketua Bidang Jaringan dan Pembinaan
  • Wakil Ketua Bidang Pengembangan dan Organisasi, dll.
  • Sekretaris Umum dibantu Wakil Sekretaris
  • Bendahara Umum dibantu Wakil Bendahara.

B. Dewan Pimpinan Wilayah :                                                                                                                                                                                                                                                      

  • Direktur Wilayah
  • Sekretaris Wilayah
  • Bendahara Wilayah.
  • Kordinator Advokat
  • Kordinator paralegal
  • Kordinator Investigai
  • Kordinator Penyuluhan
  • Kordinator Penelitian
  • Kordinator Jarinangan dan kehumasan
  • Kepala Sekretariat.

C. Dewan Pimpinan  Cabang :

  • Direktur Cabang
  • Sekretaris
  • Bendahara
  • Kordinator Advokat
  • Kordinator Paralegal.

TATA CARA  KEGIATAN DAN PENANGANAN KASUS LITIGASI ATAUPUN NON LITIGASI :  

  1. PENANGAN KASUS                                                                                                                                                                                                                                                                                      :

A.1.  LITIGASI OLEH ADVOKAT. 

  1. DPP atau DPW atau DPC menunjuk Advokat  LBH HAM sebagai penerima Kuasa.
  2. Penerima Kuasa Boleh satu atau lebih advokat  yang teracata di LBH HAM.
  3. Advokat penerima kuasa wajib membuat laporan perkembangan kasus kepada DPP/DPW/DPC
  4. DPP/DPW/DPC memberikan arahan penanganan kasus atau kegiatan tertentu kepada penerima kauasa secara lisan atau tertulis.

A.2. NON LITIGASI. (DI LUAR PENGADILAN)

1. DPP atau DPW atau DPC menunjuk  satu atau lebih Paralegal LBH HAM sebagai penerima Kuasa

2. DPP atau DPW atau DPC menunjuk  satu atau lebih Advokat sebagai pendamping Paralegal  LBH HAM sebagai penerima Kuasa

3. Atas Paralegal yang menerima kuasa wajib membuat laporan perkembangan kasus/kegiatan kepada DPP/DPW/DPC

4. Laporan Paralegal pada point 3 harus disetujui oleh advokat pendamping.

5. DPP/DPW/DPC memberikan arahan penanganan kasus atau kegiatan tertentu kepada penerima kauasa secara lisan atau tertulis.

A.3. Penugasan Berdasarkan Kuasa,

1. DPP, Ketum bersama sekretaris mengangkat personil yang menangani perkara tersebut baik advokat maupun Paralegal.

2. DPW, Direktur bersama sekretaris mengangkat personil yang menangani perkara tersebut baik advokat maupun Paralegal.

3. DPC, Direktur bersama sekretaris mengangkat personil yang menangani perkara tersebut baik advokat maupun Paralegal.

4. Personil yang menangani perkara litigasi atau Non litigasi dalam hal mediasi atau pendampingan wajib mendapatkan surat tugas dari :

  • Ketum dan sekretaris  untuk DPP
  • Direktur dan sekretaris DPW untuk DPW
  • Direktur dan Sekretaris DPC untuk DPC.

A.4. Action/kegiatan Advokat  

  1. Menerima aduan atau konsultasi atau permohonan  bantuan hukum dari masyarakat sesuai Petunjuk LBH HAM Masyarakat Sipil DPC/DPW/setempat.
  2. memberikan petunjuk kepada paralegal untuk Membantu menyelesaikan masalah antar masyarakat secara musyawarah dan atau secara hukum
  3. memberikan bantuan hukum kepada masyarakat di dalam maupun di luar pengadilan sesuai surat perintah tugas dari LBH HAM Masayarakat Sipil DPC/DPW/ setempat.
  4. Melakukan advokasi dan atau penyuluhan kepada masyarakat, pemerintahan Desa, dan pemerintahan kabupaten yang membutuhkan untuk  mewujudkan kesadaran hukum sesuai petunjuk dan penugasan DPC/DPW setempat.
  5. Personil yang telah mendapatkan penugasan wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan surat tugas .
  6. Personil yang telah mendapatkan penugasan wajib membuat laporan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan surat tugas
  7. Merencanakan dan atau mengadakan Penyuluhan hukum kepada masyarakat .
  8. bagi personil yang di daerahnya belum ada DPC/DPW LBH HAM Masyarakat suipil, wajib meminta petunjuk dan penugasan dari DPP LBH HAM Masyarakat sipil.
  9. Yang dimaksud Petunjuk dan penugasan adalah petunjuk dan penugasan secara tertulis.

A.5. Kegiatan Paralegal

  1. Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan secara non litigasi sesuai dengan penugasan dan petunjuk LBH HAM Masyarakat Sipil DPC/DPW/ setempat.
  2.   Membantu menyelesaikan masalah antar masyarakat secara musyawarah dan atau secara hukum sesuai dengan penugasan dan petunjuk LBH HAM Masyarakat Sipil DPC/DPW/setempat
  3. Pemberian bantuan Hukum kepada Masyarakat oleh paralegal yang telah berkompetensi tersebut dapat didampingi oleh satu atauy dua advokat LBH HAM Masyarakat Sipil yang ditugaskan oleh DPC?DPW setempat
  4. Melakukan advokasi kepada masyarakat, pemerintahan Desa, dan pemerintahan kabupaten yang membutuhkan untuk  mewujudkan kesadaran hukum sesuai penugasan dan petunjuk LBH HAM Masyarakat Sipil
  5. bagi personil yang di daerahnya belum ada DPC/DPW LBH HAM Masyarakat suipil, wajib meminta petunjuk dan penugasan dari DPP LBH HAM Masyarakat sipil
  6. Yang dimaksud Petunjuk dan penugasan adalah petunjuk dan penugasan secara tertulis.

2. Penyuluhan Hukum 

B.1. Penyuluhan dapat dilaksanakan berdasarkan :

  1. Permintaan dari masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pimpinan organisasi atau pimpinan lembaga/instansi negeri atau swasta.
  2. Perencanaan ketua Bidang Penyuluhan pada setiap tingkat (DPP/DPW/DPC).
  3. Usulan dari Paralegal yang terdaftar di LBH HAM .

B.2. Materi./TOPIK Penyluhan Hukum 

  1. Topik Penyuluhan wajib disahkan Oleh Ketum atau Kabid Penyuluhan DPP Pusat.
  2. Materi penyuluhan disiapkan dalam bentuk tertulis oleh Pemateri minimal 6 hari sebelum har- H penyuluhan dilaksanakan
  3. Materi Penyuluhan sudah sampai di DPP Paling lambat 6 Hari sebelum hari H Penyuluhan dilaksankan.
  4. Pemateri seuai kompetensi

Pemateri dapat dipilih dan diadakan oleh DPW/DPC. Atas persetujuan DPP.

3. PENELITIAN

C.1. PeNELITIAN  dapat dilaksanakan berdasarkan :

  1. Permintaan dari masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Pimpinan organisasi atau pimpinan lembaga/instansi negeri atau swasta.
  2. Perencanaan ketua Bidang Penelitian pada setiap tingkat (DPP/DPW/DPC).

C.2. Materi./TOPIK Penelitian 

  1. Topik dan Ruang lingkup Penelitian  dapat mencakup Putusan pengadilan,  proses penegakan hukum dan isu permasalah yang menonjol diwilayah tersebut dan lain lain yang berkaitan dengan hukum.
  2. Topik dan Ruang lingkup Penelitian wajib disahkan Oleh Ketum atau Kabid Penelitian  DPP Pusat.

Peneliti wajib menadapatkan persetujuan  Topik dan ruang lingkup yang akan diteliti Ketua Bidang Penelitian Pusat.

4. Kerjasama Anatar lembaga LBH HAM dengn Lembaga pemerintah atau lembaga swasta.

  1. /TOPIK/ BIDANG  kerjasama diajukan kepada

a.  Dewan Pembina untuk DPP.

b.   DPP untuk DPW

c.    DPW untuk DPC.

  1. Topik dan ruang lingkup kerjsama  wajib disahkan Oleh Ketum dan Dewan Pembinaan  DPP Pusat.

Administrasi kerjasama diasepakati oleh antar lembaga.

5.Formulir Isian.

1. Formulir Online ada di dalam Website lbh-ham.com (Pengaduan)

2. Formulir Manual (pertinggal di DPW/DPC) adalah sebagai berikut :

FORMULIR ISIAN

FORMULIR INI WAJIB DI ISI OLEH SETIAP ORANG YANG MENGADU/ MEMINTA PENDAMPINGAN/PENYULUHAN DAN ADVOKASI LAINNYA. SEMUA KOLOM DI SISI SESUAI DENAGN KEADAAN YANG SEBENAR BENARNYA DAN DITULIS DENGAN HURUF CETAK.

 

NAMA  LENGKAP TANGGAL LAHIR NIKAH/

BELUM NIKAH

NAMA

SUAMI/ISTRI

     
Nomor  Telp./HP Pekerjaan Nama ayah Nama Ibu
Nama dan Nomor HP Keluarga dekat yang dapat dihubungi dalam keadaan darurat
Masalah Tanggal kejadian Tempat kejadian Status pengadu
Pelaku Korban
Kerugian :

 

History kejadian Yang sesbenarnya adalah :

 

 

 

 

 

 

Bukti-Bukti yang dimiliki Upaya Hukum Proses hukum
Berkas yang diserahkan saat ini Saran/masukan    petugas
 

 

Harapan Pengadu :

 

 

 

  1. Buku Tamu

Buku Tamu Setidak-tidaknya memuat antara lain :

  1. Nama pengungjung,
  2. Nomor KTP Pengunjung,
  3. Alamat Pengunjung
  4. Tujuan Pengunjung
  5. Naama dan jabatan yang akan ditemui pengunjung
  6. Jam datang
  7. Jam Pulang

Pergerakan Personil LBH HAM MAsyarakat Sipil .

Pergerakan orang orang yang tergabung di dalam  Lembaga Bantuan Hukum dan Hak azzasi Manusia Masyarakat sipil adalah :

  1. Keterpanggilan moral
  2. Tidak menuntut gaji atau biaya operasional  dari lembaga LBH HAM
  3. Terpanggil untuk pengabdian kepada bangsa dan negara
  4. Siap berkorban tenag,waktu,pikiran dan uang.
  5. siap menaati Peraturan Ketua Umum dan atau yang diberi kuasa untuk itu.
  6. Siap membangun kerjasama antara sesama pengurus dan anggota  dengan azas kerjasama, azas kejujuran dan azas keterbukaan.

Tertanda                                                                                                                                                                                      Dewan Pembina :